Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Rohmawati, Indah; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16811

Abstract

This research aims to analyze the urgency of regulations specifically addressing the misuse of deepfake technology as a form of legal protection for victims of Online Gender-Based Violence (GBV). Artificial intelligence (AI)-based deepfake technology can create highly realistic visual content but is also prone to misuse, especially for non-consensual pornography and the dissemination of false information that damages individuals' reputations. This research employs normative legal methods, examining Indonesian laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law), the Pornography Law, the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Criminal Code (KUHP). The results indicate that, although there are existing regulations that could apply, there are no specific regulations addressing deepfake technology, resulting in suboptimal victim protection. Specific regulations are necessary to provide preventive protections, restrict the creation and dissemination of illegal deepfake content, and enforce stricter sanctions. Additionally, increasing digital literacy and public legal awareness is crucial as a preventive measure. With comprehensive regulations, it is hoped that the rights of GBV victims will be better protected and the misuse of deepfake technology minimized.
Penerapan Cyber Law Terhadap Kasus Retas Jual Beli Online Triyono, Bambang; Ayu Ardhani Putri, Hanuring; Khaerudin, Ariy; Junaidi, Amir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9283

Abstract

Kemajuan teknologi informasi terus mendorong munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi tersebut, khususnya internet. Salah satu kegiatan di dunia maya adalah transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). i. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan secara hukum, mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil sebagai respons terhadap tindakan melawan hukum dalam transaksi jual beli berbasis internet. Dengan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang melibatkan transaksi ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mengenai potensi penyelesaian hukum. Fokusnya adalah memastikan bahwa keadilan dilayani dan kerugian yang dialami oleh pihak yang terlibat dapat diatasi dengan tepat dalam kerangka hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi hukum dalam menanggapi tindakan melawan hukum dalam transaksi e-commerce. Dengan mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum, penelitian ini membuka jalan untuk tindakan hukum yang efektif, melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi online, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.  
Konstruksi Hukum Bukti Dokumen Elektronik (CCTV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Setiawan, Andi; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15748

Abstract

Di era digital saat ini dunia telah mengalami revolusi digital, umat manusia telah mengubah cara pandangnya dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Teknologi telah membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah, karena fitur digital yang semakin canggih ini tidak digunakan dengan baik dan benar. Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini, maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi dan elektronik Closed Circuit Televison (CCTV) banyak digunakan sebagai alat bukti atau setidak-tidaknya penunjang alat bukti lain dalam perkara pidana, pada umumnya CCTV digunakan untuk alasan keamanan namun sekarang fungsi CCTV sudah bisa membantu para penegak hukum dalam sistem pembuktian. Seperti halnya pada kasus Ronald Tannur dan ada beberapa kasus lain. Berhadapan pada keabsahan CCTV sebagai alat bukti sudah tentu akan bertentangan dengan instrument hukum mengingat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tidak menyebutkan secara jelas kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Rohmawati, Indah; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16559

Abstract

This research aims to analyze the urgency of regulations specifically addressing the misuse of deepfake technology as a form of legal protection for victims of Online Gender-Based Violence (GBV). Artificial intelligence (AI)-based deepfake technology can create highly realistic visual content but is also prone to misuse, especially for non-consensual pornography and the dissemination of false information that damages individuals' reputations. This research employs normative legal methods, examining Indonesian laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law), the Pornography Law, the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Criminal Code (KUHP). The results indicate that, although there are existing regulations that could apply, there are no specific regulations addressing deepfake technology, resulting in suboptimal victim protection. Specific regulations are necessary to provide preventive protections, restrict the creation and dissemination of illegal deepfake content, and enforce stricter sanctions. Additionally, increasing digital literacy and public legal awareness is crucial as a preventive measure. With comprehensive regulations, it is hoped that the rights of GBV victims will be better protected and the misuse of deepfake technology minimized.