Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Suhuf Profetika Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Muhammad Muhtarom
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
REVIEW ARTIKEL: KEDUDUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA DALAM INSTITUSI HUKUM ISLAM KARYA DRS. H. ABD. SALAM, S.H.M.H Muhtarom, Muhammad
Suhuf Vol 27, No 1: Mei 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini merupakan review Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, telah menulis artikel yang berjudul; “Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam (Kajian Methodologis Hukum Islam). Artikel tersebut dimuat di website Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI (http://www.badilag.net/artikel/20071). Setelah dianalisis disimpulkan bahwa Pertama; Abd. Salam telah mempresentasi beberapa wacana baru dalam khasanah Hukum Islam antara lain berupa: a) Konseptualisasi hukum Islam yang apresiatif terhadap hukum perundang-undangan negara dan mendudukkannya secara proporsional, b) Konsep “Negara Pancasila” diapresiasi secara sangat baik sebagai alternatif  konsep ketiga (“poros tengah”) di antara konsep “Negara Theokratis” dan “Negara-Sekuler”.  c) Secara metodologis, pendekatan yang disajikan Abd. Salam akan berimplikasi pada perluasan wilayah kajian hukum Islam, sehingga hukum Islam bukan hanya yang berbasis pada karya-karya dan tema-tema fiqh, tetapi juga yang berbasis pada produk-produk peraturan negara yang kompleks. Kedua, Pandangan-pandang pemikiran Abd. Salam tersebut di atas bertolak dari sikap eksklusif/ terbuka, optimis, prasangka baik, dan  toleran dalam menghadapi ikhtilaf. Sikap ini merupakan modal utama untuk hidup bernegara yang demokratis. Namun betapapun akan diperlukan kewaspadaan dan sikap kritis yang tinggi dalam menghadapi mainstreem globalisasi hukum Barat. Sehingga sikap terbuka dan toleran itu mengandung konsekuensi untuk mengimbanginya dengan kekuatan jihad dan ijtihad yang lebih kuat dalam membangun dan mempertahankan hukum Islam (dalam arti luas) tersebut. 
REFORMULASI PERATURAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA Muhtarom, Muhammad
Profetika Vol. 17, No. 1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given riseto legal problems for Cooperative of Syariah Micro Finance, because the cooperatives governedby two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance institutions(MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision andoversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to another.The legal problems required solutions through reformulation of laws of the Syariah MFI’s.Keywords: reformulation of law; cooperatives; syariah micro financeAbstrak: Kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga KeuanganMikro, telah memunculkan problem hukum bagi lembaga keuangan mikro syariah yang berbadanhukum Koperasi, karena LKM ini diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturanperundangan perkoperasian dan peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya dualismeperaturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasandan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya diantara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui reformulasiperaturan hukum yang berkaitan dengan LKM Syariah.Kata kunci: reformulasi peraturan; perkoperasian; lembaga keungan mikro syariah
REVIEW ARTIKEL: KEDUDUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA DALAM INSTITUSI HUKUM ISLAM KARYA DRS. H. ABD. SALAM, S.H.M.H Muhtarom, Muhammad
Suhuf Vol 27, No 1 (2015): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini merupakan review Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, telah menulis artikel yang berjudul; “Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam (Kajian Methodologis Hukum Islam). Artikel tersebut dimuat di website Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI (http://www.badilag.net/artikel/20071). Setelah dianalisis disimpulkan bahwa Pertama; Abd. Salam telah mempresentasi beberapa wacana baru dalam khasanah Hukum Islam antara lain berupa: a) Konseptualisasi hukum Islam yang apresiatif terhadap hukum perundang-undangan negara dan mendudukkannya secara proporsional, b) Konsep “Negara Pancasila” diapresiasi secara sangat baik sebagai alternatif  konsep ketiga (“poros tengah”) di antara konsep “Negara Theokratis” dan “Negara-Sekuler”.  c) Secara metodologis, pendekatan yang disajikan Abd. Salam akan berimplikasi pada perluasan wilayah kajian hukum Islam, sehingga hukum Islam bukan hanya yang berbasis pada karya-karya dan tema-tema fiqh, tetapi juga yang berbasis pada produk-produk peraturan negara yang kompleks. Kedua, Pandangan-pandang pemikiran Abd. Salam tersebut di atas bertolak dari sikap eksklusif/ terbuka, optimis, prasangka baik, dan  toleran dalam menghadapi ikhtilaf. Sikap ini merupakan modal utama untuk hidup bernegara yang demokratis. Namun betapapun akan diperlukan kewaspadaan dan sikap kritis yang tinggi dalam menghadapi mainstreem globalisasi hukum Barat. Sehingga sikap terbuka dan toleran itu mengandung konsekuensi untuk mengimbanginya dengan kekuatan jihad dan ijtihad yang lebih kuat dalam membangun dan mempertahankan hukum Islam (dalam arti luas) tersebut. 
REFORMULASI PERATURAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA Muhtarom, Muhammad
Profetika Jurnal Studi Islam Vol. 17, No. 1, Juni 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v17i01.2103

Abstract

The presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given riseto legal problems for Cooperative of Syariah Micro Finance, because the cooperatives governedby two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance institutions(MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision andoversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to another.The legal problems required solutions through reformulation of laws of the Syariah MFI’s.Keywords: reformulation of law; cooperatives; syariah micro financeAbstrak: Kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga KeuanganMikro, telah memunculkan problem hukum bagi lembaga keuangan mikro syariah yang berbadanhukum Koperasi, karena LKM ini diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturanperundangan perkoperasian dan peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya dualismeperaturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasandan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya diantara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui reformulasiperaturan hukum yang berkaitan dengan LKM Syariah.Kata kunci: reformulasi peraturan; perkoperasian; lembaga keungan mikro syariah
Potential Cybercrime and Prevention in the Overseas Official Travel Approval Letter Rohmat, Aas; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto, Ismiyanto; Febriani, Anies Fortina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4674

Abstract

The aim of this research is to the potential for cybercrime and its prevention in foreign official travel approval letters. The research method used is normative juridical. The data collection technique is library research. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in foreign official travel approval letters includes hacking, identity theft, data breaches, phishing, spamming, cyber vandalism, virus writers, XML injection, security configuration errors. To prevent cybercrime, the simple web application or https://simpel.setneg.go.id has data security, namely security testing by the state cyber and password agency, a captcha feature on the simple web, one time password feature on simple phones, application of certified digital signatures. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in overseas official travel approval letters is increasing. Prevention solutions can include educating users, using a hacker perspective, patch systems, policies, Intrusion Detection Systems bundled with Intrusion Prevention Systems, antivirus firewalls. Legal regulatory steps to support the implementation of cybercrime prevention solutions, namely Law No. 11 of 2008 concerning ITE and PP No. 82 of 2012 concerning the implementation of Electronic Systems and Transactions.
Analysis of Cybercrime Potential in E-Commerce Buying and Selling Transactions Elisanti, Evi; Khaerudin, Ariy; Junaidi, Amir; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4910

Abstract

The research aims to analyze the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions. The research method used is normative juridical. The type of primary data is interviews and discussions related to e-commerce, and secondary data is library literature. Data collection techniques used literature studies, interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly, including minimal knowledge, waste of money, being tempted by fake gifts, high levels of unemployment and poverty, and less strict government security policies. Forms of cybercrime in e-commerce include hacking, identity theft, data breach, phishing, spamming, pharming, pretexting, qui pro quo, and contacting the victim directly. Specific solutions are needed to overcome the cybercrime problem of e-commerce buying and selling, namely Backup, Use of SSL Certificates, Firewall, E-Commerce Security Plugin, Multilayer security, User and Staff Education. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly so it is very necessary to prevent specific solutions in resolving cybercrime problems in e-commerce buying and selling transactions.
Tinjauan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Online Karyawan Pada Perseroan Terbatas ISS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Raharjo, Sigit; Ismiyanto, Ismiyanto; Muhtarom, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16750

Abstract

Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam proses rekrutmen online membawa tantangan baru terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini dilakukan di PT ISS Indonesia Cabang Semarang untuk menganalisis penerapan kebijakan perlindungan data pribadi serta pengelolaan risiko pelanggaran data sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan tim HRD dan observasi langsung, serta data sekunder dari kebijakan perusahaan dan regulasi terkait. Temuan menunjukkan bahwa PT ISS Indonesia Cabang Semarang telah menerapkan kebijakan privasi yang sesuai dengan UU ITE, termasuk persetujuan eksplisit pelamar, pembatasan akses data, enkripsi, dan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah. Selain itu, perusahaan melakukan mitigasi risiko melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang mematuhi standar keamanan data, audit berkala, serta edukasi dan pelatihan karyawan terkait perlindungan data pribadi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada identifikasi prosedur respons cepat dan strategi mitigasi yang efektif dalam menghadapi insiden pelanggaran data di konteks rekrutmen online. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa penerapan dan pengelolaan perlindungan data pribadi oleh PT ISS Indonesia Cabang Semarang selaras dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan bagi organisasi lain dalam menerapkan keamanan data dalam rekrutmen online.
Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht) Widayati, Nur; Muhtarom, Muhammad; Khaerudin, Ariy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1252

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial melalui studi kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut menggunakan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kerugian korban; (2) Putusan pengadilan telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan teori Gustav Radbruch; (3) Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih memerlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait cyberbullying dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus.
Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Susilowati, Dwi Erna; Muhtarom, Muhammad; Junaidi, Amir
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1254

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji urgensi pembaruan hukum terkait tanda tangan digital seiring perkembangan e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada perkembangan signifikan sejak UU ITE 2008, regulasi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik sektor e-commerce. Penelitian mengidentifikasi perlunya harmonisasi dengan standar internasional, peningkatan kejelasan definisi hukum, dan pengembangan mekanisme validasi yang lebih kokoh. Rekomendasi utama meliputi revisi UU ITE, penyusunan Peraturan Pemerintah khusus tanda tangan digital, dan penguatan infrastruktur nasional untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing global ekonomi digital Indonesia.
Co-Authors Ariy Khaerudin Chuzaimah Chuzaimah, Chuzaimah Didit Purnomo Evi Elisanti, Evi Febriani, Anies Fortina Hanuring Ayu Ardhani Putri Ismiyanto, Ismiyanto Junaidi, Amir Nur Widayati Ramadhan, Arif Rohmat, Aas Sigit Raharjo Susilowati, Dwi Erna