Articles
<![CDATA[WANPRESTASI DAN MODEL PENYELESAIANNYA DI LKMS (STUDI PADA LEMBAGA KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA) ]]>
<![CDATA[Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah]]>
<![CDATA[ PROSIDING Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14.618 KB)
<![CDATA[Masalah klasik yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi adalah adanya pembiayaan yang macet karena adanya pihak yang wanprestasi. Tak terkecuali di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BUS (BINA UMMAT SEJAHTERA) khususnya pada pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian untuk mengkaji akad murabahah apakah sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta model penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakansecara yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam akad murabahah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan. faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal.Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukan somasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema Qardhul Hasan.Keywords: performance,Sharia, micro, finance, dispute resolution model]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DAN MODEL PENYELESAIANNYA DI LKMS (STUDI PADA LEMBAGA KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA) ]]>
<![CDATA[Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Vol 1, No 1 (2014): (Bidang Hukum dan Humaniora) Seminar Nasional Call For Papers UNIBA ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Seminar Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14.618 KB)
<![CDATA[Masalah klasik yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi adalah adanya pembiayaan yang macet karena adanya pihak yang wanprestasi. Tak terkecuali di KoperasiSimpan Pinjam Syariah (KSPS) BUS (BINA UMMAT SEJAHTERA) khususnya pada pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian untuk mengkaji akad murabahah apakah sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta model penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan secara yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam akad murabahah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan. faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal. Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukan somasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema Qardhul Hasan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar ]]>
<![CDATA[Nourma Dewi]]>;
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>;
<![CDATA[Femmy Silaswaty Faried]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 2 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.624 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v9i2.1708
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar contohnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat overlapping tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA ]]>
<![CDATA[Intellectual Property Protection of Indigenous Peoples in Indonesia: Quo Vadis? ]]>
<![CDATA[Anis Mashdurohatun]]>;
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>;
<![CDATA[Teguh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 3 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.82 KB)
|
DOI: 10.22225/scj.3.1.1268.1-7
<![CDATA[Illicit used of intellectual property protection of indigenous peoples which are increasingly exploitative and leaving the existing values, and it’s happen over the world. Paradox government need it for raw material in creative economic but there’s no law to protect. The aim of this study is to describe dilemma of law patronage for Intellectual property of Indigenous People. Method for this study used library research. The values of justice in the use of traditional cultural expressions are carried out proportionally and balanced by harmonizing the values of individuals with communal values. Based on it ought to palladium with legal system that preserve behalf indigenous peoples in order to achieve legal objectives (Justice, certainty and expediency).]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DESA PENGKOK KABUPATEN SRAGEN MELALUI PEMAHAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>;
<![CDATA[Suharno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 01 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.688 KB)
<![CDATA[Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sesuatu hal yang asing meskipun sebenarnya sudah dirasakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Tani Mandiri Desa Pengkok Kabupaten Sragen sebenarnya juga mempunyai produk unggulan pertanian seperti beras sehat, pertanian organik dan lain-lain. Produk unggulan tersebut mempunyai potensi untuk mendapatkan KI, namun karena kurangnya pengetahuan apa dan bagaimana KI berikut pendaftarannya maka perlu untuk diberikan sharing pengetahuan berupa penyuluhan hukum. Selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat menginisiasi kepada kelompok Tani pada tahap selanjutnya dapat mengupayakan perlindungan untuk KI mereka baik dengan cara pendaftaran maupun dengan cara lain sesuai dengan Undang-undang.]]>
<![CDATA[PROSPEK PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK KERAJINAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SANGIRAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Triyono Adi Saputro]]>;
<![CDATA[Suharno Suharno]]>;
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2018): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.38 KB)
<![CDATA[Geographical indications is a trade name associated on the packaging of the product function shows the origin of a product, where the place of origin of the product quality hinting strongly influenced by place of origin so that the product is unique value. Small and medium industry Sangiran is one of a small industrial area of Sragen which has a special quality because it is affected by natural factors, human and combinations that are able to create products unique and special characters. The prospect of the registration of a geographical indication on the small and medium industry handicraft product Sangiran Sragen is very promising because small and medium industry totaled sixty scattered in Sragen variations craft products products generated. For that, the indispensable role of Government in the implementation of the registration of a geographical indication on the small and medium industry handicraft products Sangiran Sragen to get legal protection and has a reputation that can enhance competitiveness of the region Sragen. Keywords: Geographical Indications, Small Medium Industry, Legal Protection, Sangiran.]]>
<![CDATA[Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn) ]]>
<![CDATA[Astuti Widyawati]]>;
<![CDATA[Suharno]]>;
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.381 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini. Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.]]>
<![CDATA[Domain Public Payant Model On Used Of TCEs For Creative Economic Development In Indonesia ]]>
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Government policies in developing the economy as raw material for creative economy. The political law of the government is then set out in a presidential regulation governing cultural heritage (including Traditional Cultural Expression/TCEs) as a strategy in the development of the creative economy. However, it is feared that it will increasingly leave the interests of traditional communities as the owner of TCE rights. The approach in this paper uses the study of literature using primary and secondary data. The results of the study need to balance the interests of individual economic actors with traditional society by maintaining the atmosphere by synchronizing or harmonizing supporting legislation. The model of using first pay can then be used as a basis and help the creative economy entrepreneurs in running a business so that it can contribute revenue to the State. Keywords: Domain Public Payant, Folklore, creative, economic]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YOGYAKARTA DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Bagus Wijayanto]]>;
<![CDATA[Ariy Khaerudin]]>;
<![CDATA[Suparwi Suparwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 6: Nopember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v4i6.2844
<![CDATA[BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) merupakan lembaga perlindungan konsumen yang berkedudukan pada daerah kabupaten/kota yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen diluar lembaga peradilan umum. Perlu diketahui realisasi pelaksanaan putusan BPSK yang mengambil sample di Provinsi Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen serta peran pengadilan berikut hambatannya. Penelitian ini empiris dengan data primer berupa wawancara dengan jajaran anggota BPSK Kota Yogyakarta dipadukan dengan data sekunder. Tujuannya adalah mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan putusan BPSK Kota Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sesuai dengan pedoman teknis penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam bentuk negosiasi, mediasi dan arbitrase. Diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya putusan yang bersifat tetap dan final, sehingga berimplikasi pada tidak ada lagi para pihak yang dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri apabila keberatan terhadap putusan BPSK]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Nebis in Idem yang Diajukan di Peradilan Berbeda Berdasarkan Asas Contante Justitie: (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh) ]]>
<![CDATA[Setiawan, Andi]]>;
<![CDATA[Junaidi, Amir]]>;
<![CDATA[Khaerudin, Ariy]]>;
<![CDATA[Yudanto, Dika]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7636
<![CDATA[This research aims to analyze the application of the principle of nebis in idem in the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. which corresponds to the principle of contante Justitie and to know and analyze the handling of cases carried out by judges who examine, hear, and decide cases handled by the Sukoharjo Religious Court, by looking at the considerations of judges in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research, using secondary data which is processed using qualitative techniques. The results of this study indicate that: (1) the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. in its decision is appropriate and has applied the principle of nebis in idem properly, because the elements of nebis in idem as required in the Civil Code have cumulatively been fulfilled; (2) the considerations given by the panel of judges in giving the decision are appropriate and correct based on applicable legal principles. (3) cases containing elements of nebis in idem must be filed an exception and an exception can only be filed in the first answer along with a rebuttal to the subject matter. It is recommended that in the future a dismissal process can be carried out before cases related to nebis in idem are examined and tried like the mechanism in the state administrative court, in order to provide legal certainty for justice seekers as well as implement the principles of fast, simple, and light costs.]]>
