Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.544
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Prosiding Seminar Nasional Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sociological Jurisprudence Journal Awang Long Law Review Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Inovasi Penelitian Sidoluhur Kajian Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Leges Privatae
Ariy Khaerudin
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
WANPRESTASI DAN MODEL PENYELESAIANNYA DI LKMS (STUDI PADA LEMBAGA KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA) Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah
PROSIDING Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

Masalah klasik yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi adalah adanya pembiayaan yang macet karena adanya pihak yang wanprestasi. Tak terkecuali di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BUS (BINA UMMAT SEJAHTERA) khususnya pada pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian untuk mengkaji akad murabahah apakah sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta model penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakansecara yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam akad murabahah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan. faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal.Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukan somasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema Qardhul Hasan.Keywords: performance,Sharia, micro, finance, dispute resolution model
WANPRESTASI DAN MODEL PENYELESAIANNYA DI LKMS (STUDI PADA LEMBAGA KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA) Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah
Prosiding Seminar Nasional Vol 1, No 1 (2014): (Bidang Hukum dan Humaniora) Seminar Nasional Call For Papers UNIBA
Publisher : Prosiding Seminar Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

Masalah klasik yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi adalah adanya pembiayaan yang macet karena adanya pihak yang wanprestasi. Tak terkecuali di KoperasiSimpan Pinjam Syariah (KSPS) BUS (BINA UMMAT SEJAHTERA) khususnya pada pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian untuk mengkaji akad murabahah  apakah sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta model penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan secara yuridis empiris dengan menggunakan  data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam  akad murabahah sudah  sesuai dengan ketentuan Syariah  dan perundang-undangan. faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal. Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukan somasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema Qardhul Hasan.
Pelaksanaan Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar Nourma Dewi; Ariy Khaerudin; Femmy Silaswaty Faried
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.624 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i2.1708

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas  dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar contohnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat overlapping tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA 
Intellectual Property Protection of Indigenous Peoples in Indonesia: Quo Vadis? Anis Mashdurohatun; Ariy Khaerudin; Teguh Prasetyo
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.82 KB) | DOI: 10.22225/scj.3.1.1268.1-7

Abstract

Illicit used of intellectual property protection of indigenous peoples which are increasingly exploitative and leaving the existing values, and it’s happen over the world. Paradox government need it for raw material in creative economic but there’s no law to protect. The aim of this study is to describe dilemma of law patronage for Intellectual property of Indigenous People. Method for this study used library research. The values of justice in the use of traditional cultural expressions are carried out proportionally and balanced by harmonizing the values of individuals with communal values. Based on it ought to palladium with legal system that preserve behalf indigenous peoples in order to achieve legal objectives (Justice, certainty and expediency).
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DESA PENGKOK KABUPATEN SRAGEN MELALUI PEMAHAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ariy Khaerudin; Suharno
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 01 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.688 KB)

Abstract

Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sesuatu hal yang asing meskipun sebenarnya sudah dirasakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Tani Mandiri Desa Pengkok Kabupaten Sragen sebenarnya juga mempunyai produk unggulan pertanian seperti beras sehat, pertanian organik dan lain-lain. Produk unggulan tersebut mempunyai potensi untuk mendapatkan KI, namun karena kurangnya pengetahuan apa dan bagaimana KI berikut pendaftarannya maka perlu untuk diberikan sharing pengetahuan berupa penyuluhan hukum. Selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat menginisiasi kepada kelompok Tani pada tahap selanjutnya dapat mengupayakan perlindungan untuk KI mereka baik dengan cara pendaftaran maupun dengan cara lain sesuai dengan Undang-undang.
PROSPEK PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK KERAJINAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SANGIRAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Triyono Adi Saputro; Suharno Suharno; Ariy Khaerudin
Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.38 KB)

Abstract

Geographical indications is a trade name associated on the packaging of the product function shows the origin of a product, where the place of origin of the product quality hinting strongly influenced by place of origin so that the product is unique value. Small and medium industry Sangiran is one of a small industrial area of Sragen which has a special quality because it is affected by natural factors, human and combinations that are able to create products unique and special characters. The prospect of the registration of a geographical indication on the small and medium industry handicraft product  Sangiran Sragen is very promising because small and medium industry totaled sixty scattered in Sragen variations craft products products generated. For that, the indispensable role of Government in the implementation of the registration of a geographical indication on the small and medium industry handicraft products Sangiran Sragen to get legal protection and has a reputation that can enhance competitiveness of the region Sragen. Keywords:  Geographical Indications, Small Medium Industry, Legal Protection, Sangiran.
Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn) Astuti Widyawati; Suharno; Ariy Khaerudin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.381 KB)

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini. Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.
Domain Public Payant Model On Used Of TCEs For Creative Economic Development In Indonesia Ariy Khaerudin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government policies in developing the economy as raw material for creative economy. The political law of the government is then set out in a presidential regulation governing cultural heritage (including Traditional Cultural Expression/TCEs) as a strategy in the development of the creative economy. However, it is feared that it will increasingly leave the interests of traditional communities as the owner of TCE rights. The approach in this paper uses the study of literature using primary and secondary data. The results of the study need to balance the interests of individual economic actors with traditional society by maintaining the atmosphere by synchronizing or harmonizing supporting legislation. The model of using first pay can then be used as a basis and help the creative economy entrepreneurs in running a business so that it can contribute revenue to the State. Keywords: Domain Public Payant, Folklore, creative, economic
Designing a Mobile Application to Assist Micro-Entrepreneurs in Understanding the Food Business Legality Process Izzatul Umami; Ahmad Naim Bin Che Pee; Hamzah Asyrani Bin Sulaiman; Ariy Khaerudin
Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Vol 9 No 1 (2023): January
Publisher : Information Systems - Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26594/register.v9i1.3061

Abstract

Micro-entrepreneurs are considered crucial by the government and stakeholders in economic development. However, the coaching and development opportunities for microenterprises have been limited, leading to a lack of technological advancements and self-competence among business actors. This research aims to address this gap by presenting the design and development of a mobile-based learning application called the Food Business System App (FBS App). The FBS App serves as a valuable resource for micro-entrepreneurs to acquire business knowledge related to government policies and enhance the value of their products. Developed using the Smart Apps Creator app on the Mobile App digital platform, the FBS App includes a collection of papers and videos covering various aspects of business and product legality. The learning content is divided into five parts: licensing, product branding, product manufacturing examples, and feedback. The FBS App is designed to minimize internet data usage, provide user-friendly experience, ensure fast technology access, and offer reliable technology performance for users with limited technological proficiency. The User-Centred System Design (UCSD) approach was employed in the application's design process, and the System Usability Scale (SUS) method was used for testing, resulting in a score of 77.2. It is anticipated that the FBS App will serve as a valuable reference tool for micro-entrepreneurs, enabling them to enhance the quality and competitiveness of their products.
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YOGYAKARTA DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Bagus Wijayanto; Ariy Khaerudin; Suparwi Suparwi
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 6: Nopember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i6.2844

Abstract

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) merupakan lembaga perlindungan konsumen yang berkedudukan pada daerah kabupaten/kota yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen diluar lembaga peradilan umum. Perlu diketahui realisasi pelaksanaan putusan BPSK yang mengambil sample di Provinsi Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen serta peran pengadilan berikut hambatannya. Penelitian ini empiris dengan data primer berupa wawancara dengan jajaran anggota BPSK Kota Yogyakarta dipadukan dengan data sekunder. Tujuannya adalah mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan putusan BPSK Kota Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sesuai dengan pedoman teknis penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam bentuk negosiasi, mediasi dan arbitrase. Diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya putusan yang bersifat tetap dan final, sehingga berimplikasi pada tidak ada lagi para pihak yang dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri apabila keberatan terhadap putusan BPSK
Co-Authors Ahmad Naim Bin Che Pee Alfany Fitria Wijaya Amir Junaidi Amir Junaidi Andi Setiawan Anis Mashdurohatun Astuti Widyawati Bagus Wijayanto Bambang Triyono Darmawan, Muh Taufik Evi Elisanti, Evi Femmy Silaswaty Faried Firayani Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hamzah Asyrani Bin Sulaiman Hanuring Ayu Ardhani Putri hanuring ayu ardhani putri Hettyning, Hettyning Ida Aryati Dyah Purnomo W Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan Ismiyanto Ismiyanto Izzatul Umami Junaidi, Amir Muhamad Fredianto Boro Anugerah Muhammad Muhtarom Muhammad Muhtarom Nancy Oktyajati Nasim, Abu Sahman Nourma Dewi Nourma Dewi Nugraheni, Chyntia Regita Nur Widayati Prasetyo, Teguh Prista Prasiwi Rohmawati, Indah Rosalia, Olyvia Saputra, Mahendra Agnur Sri Mayasari Sri Purwati Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Triyono Adi Saputro Yudanto, Dika