Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Amsir Law Jurnal (ALJ) Vifada Assumption Journal of Law
Darmawansya, Andi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi Asriyani, Arini; Ambarwati, Auliah; Nurdin, Muhammad Nur Iqbal; Darmawansya, Andi
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1365

Abstract

Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia hingga kini belum terselesaikan dengan baik karena sejumlah masalah, baik dalam tingkat infrastruktur maupun suprastruktur hukum yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan : statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sejauh ini telah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian. Akan tetapi, pemberantasan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja, tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak dalam membangun kesadaran bersama
Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah; Simanjuntak, Kristi Warista; Hidaya, Wahab Aznul; Darmawansya, Andi
Amsir Law Journal Vol 3 No 1 (2021): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v3i1.44

Abstract

In the process of drafting regulations, transitional provisions are used in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature. In terms of nomenclature, transitional provisions are referred to by different terms but are considered to have the same meaning. However, the terms of the transitional provisions have certain differences. This study aims to answer the nature of the transitional provisions in every formation of legislation, as well as the status of meaning between the terms “Ketentuan Peralihan” and “Aturan Peralihan” which have the same meaning status in the system of forming legislations. The results of this study indicate that the preparation of the “Transitional Provisions” material in the Appendix to Law Number 15 of 2019 is not adequately used in the preparation of “Aturan Peralihan” in the constitution. This is because the essence of the preparation of transitional provisions in the constitution is not only in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature, but also because of the transfer of power.
Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar(Kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks) Asriyani, Arini; Darmawansya, Andi
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/a5hn9f70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsiterhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsiterhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar didasarkan pada dakwaan dari penuntut umum. Terkait dengan penerapan hukum pidana materil, unsur yang terdapat pada Pasal 2 adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dalam ini Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badam Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan unsur pada Pasal 3 adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi
Co-Authors Asriyani, Arini Auliah Ambarwati Muhammad Nur Iqbal Nurdin R.S. Rakia, A. Sakti Simanjuntak, Kristi Warista