Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Mu'asyarah At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Zakiruddin, Muhammad Aziz
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK PERSPEKTIF AMINA WADUD Muhammad Aziz Zakiruddin; Iwan Romadhan Sitorus
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7466

Abstract

AbstrakPersoalan dalam pembahasan kepemimpinan dan politik perempuan dalam perspektif Islam merupakan hal yang urgen diperbincangkan, bahkan selalu menjadi sebuah topik perdebatan. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun anggapan bahwa perempuan hanya merupakan subordinasi laki-laki, merupakan pemahaman yang muncul melalui QS: An-Nisa Ayat 34. Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan sebagai justifikasi dalam menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Amina Wadud merupakan intelektual muslim-feminis untuk melakukan pengembangan metodologis guna melahirkan penafsiran yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Pemikiran Amina Wadud dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat bertema gender, seperti halnya dalam perempuan boleh menjadi Imam sholat. Maka melalui pemikiran-pemikiran Amina Wadud yang dinilai kontroversial, cukup menarik perhatian penulis dalam melihat bagaimana pandangan Wadud dalam hal Kepemimpinan dan Politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustaakan (library research). Kesimpulan dalam penelitian ini pemikiran Amina wadud, dipengaruhi oleh faktor situasi dan keadaan, yang kemudian modorong Wadud mengkaji kembali cara penafsiran para mufassir klasik yang menurut wadud lebih kepada penafsiran patriaki, mendudukan laki-laki di atas perempuan, yang penafisran tersebut bersifat subyektif. Menurut Amina wadud pada dasarnya ayat-ayat itu memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa mendudukan laki-laki di atas perempuan. Begitupun halnya di dalam kepemimpinan dan politik.Keyword: Gender, Amina Wadud, Kepemimpinan
Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing Muhammad Aziz Zakiruddin
Media Syari'ah Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i1.9494

Abstract

Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Worship, discusses the polemic and disharmony of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. The elimination and transfer of the functions and duties of the Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) to the Ministry of Religion resulted in disharmony. Not only in the regulatory aspect but in institutions. Some questions or problem formulations that arise in this paper are, what are the dynamics in the management of the Umat Endowment Fund? Second, what are the factors of institutional disharmony and legal aspects in the management of the Dana Abadi Umat? How is the impact of this disharmony on the management of the Dana Abadi Umat? In answering these questions the authors use the Library research method with a statutory approach (Statue approach), which is built on legal theories, tiered legal theory "The Hierarchy Of law", then the principles of legal preference, as well as Synchronization and Harmonization of laws. invite. This dualism is caused by disharmony between the PKH law and the PIHU law, disharmony in the PIHU Law is built on various factors and aspects, so that the PIHU Law is deemed not to apply the principle of legacy and the principle of forming good legislation. This dualism in the management of the DAU can affect the existence of BPKH and open up conflicts and problems in the future.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah, menyisakan polemik dan disharmonsasi terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penghapusan dan pengalihan fungsi dan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) kepada Kementerian Agama, menyebabkan disharmonisasi. Tidak hanya dalam aspek regulasi namun dalam kelembagaan. Beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang muncul dalam tulisan ini yaitu, bagaimana dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Dana Abadi Umat? Kedua, apa yang menjadi faktor disharmonisasi kelembagaan dan legal aspek dalam pengelolaan Dana Abadi Umat? Bagaimana dampak disharmonisasi tersebut pada pengelolaan Dana Abadi Umat? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode Library research dengan pendekatan perundang -undangan (Statue approach), yang dibangun atas teori-teori hukum, Teori hukum berjenjang “The Hierarchy Of law”, kemudian asas-asas preferensi hukum, serta Sinkronisai dan Harmonisai undang-undang. Dualisme ini disebabkan disharmonisasi diantara undang-undang PKH dan undang-undang PIHU, disharmonisai dalam UU PIHU dibangun atas berbagai faktor dan aspek, sehingga UU PIHU dinilai kurang menerapkan principle of legacy serta asas pembentukan perundangan yang baik. Dualisme dalam pengelolaan DAU ini dapat mempengaruhi eksistensi BPKH dan membuka konflik dan problem di masa yang mendatang.
Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. Muhammad Aziz Zakiruddin; Bella Intan Lestari
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.10132

Abstract

Partisipasi Pemilih Pemula memiliki Peran Penting dalam Pemilihan Umum, pemilih pemula merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan media sosial dan turut aktif dalam penggunaannya. Proses dalam menuju pesta pemilihan umum tidak terlepas oleh intrik dan isu-isu yang diframing oleh media dan disebarkan secara masif melalui media sosial. Pemilih pemula yang merupakan pengguna aktif media sosial tidak dapat terpengaruh oleh berita-berita media sosial, yang kemudian dapat mempengaruhi pemilih pemula untuk tidak mengambil porsi dalam melakukan pemilihan umum, fenomena ini memunculkan ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana peran dan strategi KPU kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula. Penelitian ini bersifat Lapangan, yang dimana data diambil secara langsung melalui narasumber KPU Kota Bengkulu.
Ayatun At-Takaful Ijtima’i dan Realisasinya Dalam Penggunaan Dana Haji Infrastruktur Muhammad Aziz Zakiruddin
Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 14, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/njsik.v14i1.3909

Abstract

Ayatun At-Takaful Ijtima’i dan Realisasinya Dalam Penggunaan  Dana Haji Infrastruktur Ekonomi kebersamaan di sebut juga dengan At-Takaful Al-Ijtima’I. Pada prinsipnya ekonomi kebersamaan bertujuan untuk tolong-menolong, mewujudkan kebahagian dan kebersamaan, sebagaimana prinsip-prinsip ekonomi kebersamaan tersirat dalam QS Al-Qashas ayat 77, Al-hujurat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 2. Pelaksanaan ibadah haji dengan waktu tunggu yang cukup lama, mengharuskan dana yang telah disetorkan oleh Jemaah untuk dimanfaatkan agar lebih memiliki nilai guna, sebagaimana amanat Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun wacana dana haji untuk infrastruktur menuai kontroversi dan peneloakan, melalui tulisan ini, penulis mengkaji aplikasi prinsip ayat-ayat ekonomi dengan menggali ayat-ayat tersebut secara penafsiran, maupun pemaknaannya dalam ekonomi kebersamaan, dan aplikasi ekonomi kebersamaan dalam pengelolaan dana haji untuk infrastruktur, dan bagaimana urgensi nya. Terlepas dengan segala polemik dana haji untuk infrastruktur, BPKH telah mengaplikasikan prinsip ekonomi kebersamaan dalam pengelolaan dana haji, sebagaimana hal ini terlihat dalam program kemaslahatan BPKH.
Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Hadist Zakiruddin, Muhammad Aziz
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 9 No 1 (2021): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Ngoro, Jombang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. Dropshipping is a tangible form of the development of buying and selling mechanisms that follow technological developments. The Dropshipping mechanism makes it easy for people who want to start entrepreneurship, even without capital, the mechanism is simple, only as a third party who acts as a liaison, as well as a mechanism that does not require the seller to stock up on goods first like the Reseller mechanism, encouraging public interest to use the mechanism. even well-known online buying and selling sites include this mechanism. Then how is this buying and selling mechanism in Islamic law?, with the hadith that prohibits buying and selling goods that do not exist. Aim. This article examines the Dropshipping mechanism in the perspective of Hadith. Methods. This research is a qualitative library research. Results. Hadith explicitly prohibits buying and selling of goods that are not owned, but it is different from buying and selling orders or greetings. The dropshipping buying and selling mechanism is actually a sale and purchase of greetings, but with a slightly different mechanism. This mechanism is actually not in the category of selling something that is not owned, but there must be a clear contract between the dropshipper and the supplier.
Siyasah Syar’iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia Zakiruddin, Muhammad Aziz; Kamsi, Kamsi; Bahiej, Ahmad
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 November (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.149 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.5310

Abstract

The purpose of this study is to describe the policies taken by the government in the financial management of Hajj in Indonesia through the siyasah syar'iyah paradigm. The questions that arise in this study are regarding the role of the state in the management of Hajj finances and how the policies of Hajj financial management in Indonesia are in the perspective of siyasah syar'iyah. This research is a library research, with a normative legal research method that uses the siyasah syar'iyah approach. After conducting in-depth research, it was concluded that the government in this case through the BPKH seeks to carry out its role in the field of the 'ala al-hajj and Maliyah areas by building the management and investment of hajj funds that are in line with the siyasah syar'iyah, so that the policies that have been implemented by the government in managing the hajj funds include: the initial deposits, the efforts to maintain the value of BPIH, as well as the placements in Islamic banks. It is an effort to achieve Maqasid Syariah, namely the values of benefit that are specifically for the Hajj pilgrims and the community in general which are the government's goal in this policy.
Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kecamatan Lungkang Kule) Rohmadi, Rohmadi; Zakiruddin, Muhammad Aziz; Abito, Jasrin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 1 (2024): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v3i1.5064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian administrasi nikah di bawah umur dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Lungkang Kule. Dalam konteks hukum positif, pernikahan di bawah umur diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia pernikahan. Sementara itu, hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur pernikahan di usia dini berdasarkan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data primer dari wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak keluarga yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Lungkang Kule, terdapat beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Proses penyelesaian administrasi nikah di bawah umur dalam perspektif hukum positif melibatkan prosedur dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan pernikahan di usia dini, namun pada prinsipnya syariat mengedepankan kemaslahatan dan kesiapan mental serta fisik calon mempelai. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penerapan hukum positif dan pemahaman hukum Islam dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi tercapainya pernikahan yang sah dan berkualitas.
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN MURABAHAH TRANSACTIONS WITHIN ISLAMIC BANKING Choliza, Tia; Zakiruddin, Muhammad Aziz
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.z28svr77

Abstract

The rapid development of Islamic banking in Indonesia reflects the increasing public demand for financial services that comply with sharia principles. Among the most widely used financing instruments is the murabahah contract, a cost-plus sale agreement practiced by Islamic financial institutions. Although conceptually simple, the implementation of murabahah in banking frequently encounters legal and practical challenges that may reduce the effectiveness of customer protection. This research analyzes the legal protection mechanisms embedded in murabahah financing as regulated in Islamic law, the Sharia Banking Act, and DSN-MUI Fatwas. Using a normative juridical approach supported by statutory analysis and conceptual interpretation, the study examines how murabahah regulates asymmetric contractual relations in which banks possess superior information, technical capacity, and bargaining power compared to customers. The findings indicate that, in practice, several aspects of murabahah—such as transparency of cost and margin, ownership transfer, risk allocation, and default handling—do not always align with sharia principles and consumer protection standards. Strengthening regulatory enforcement, improving contract literacy, and ensuring compliance with sharia governance are essential to optimize legal protection for customers in murabahah transactions. This study contributes to the discourse on sharia-compliant financing by offering a comprehensive evaluation of existing legal frameworks and their practical implications.      
Dynamics of Hajj Financial Management regulation in Efforts to Good Governance Muhammad Aziz Zakiruddin
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 8, No 2 (2021): October
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i2.2795

Abstract

Hajj financial management, especially within the scope of the Ummah Endowment Fund, has a dark record that must be corrected. Not only limited to investment, but the discourse of Hajj funds for infrastructure is also one of the government’s efforts so that Hajj funds can provide use-value. Legal certainty, justice, equality, prohibition of acting arbitrarily, and creating welfare and social cohesiveness in society are the principles of good governance. In Indonesia, to establish an orderly organization of Hajj, laws and regulations, government regulations, presidential regulations, and regulations for the Hajj Financial Management Agency have been made. As for the formulation of the problem in this paper, how are the dynamics of the financial management of Indonesian Hajj?, and how are the efforts to manage the Hajj f inances based on good governance?. This research is library research, using a normative juridical method with a statutory approach. Some of the findings in this study indicate that regulations in the financial management of Hajj provide a polemic of its own so that it loses its identity and principle. Dualism of authority, inefficient management, and the potential for fraud are demands to fix the messy financial management of Hajj, towards good governance-based Hajj financial management.
The Bureaucracy and Financial Management of Hajj in Indonesia: An Analysis of the Legal Standing and Institutional Structure of the Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Muhammad Aziz Zakiruddin
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 10, No 2 (2023): October
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i2.3006

Abstract

This article scrutinizes the legal standing and institutional analysis of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) within the constitutional framework in Indonesia. Through a literature review, the author investigates and re-examines the legal standing and institutional structure of BPKH, employing a normative-empirical legal study approach that explores legal norms, regulations, or secondary legal data along with an assessment of the effectiveness of norm application. The findings and conclusions are as follows: 1) Regarding legal standing, Law Number 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances serves as the foundation and mandate for establishing BPKH. However, a disharmony exists between Law Number 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances and Law Number 8 of 2019 on the Implementation of Hajj Worship. 2) In terms of institutional aspects, BPKH is an independent institution as stipulated in the Law on Hajj Financial Management. Nevertheless, BPKH's independence differs from other independent institutions, leading to the conclusion that BPKH is functionally independent but not structurally independent. This research aims to serve as a reference for policymakers to strengthen and consolidate the position of BPKH
Co-Authors Abito, Jasrin Ahmad Bahiej, Ahmad Bella Intan Lestari Cecep Soleh Kurniawan Choliza, Tia Iwan Romadhan Sitorus Kamsi Kamsi, Kamsi Rohmadi Rohmadi Tri Yolanda