Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Mu'asyarah At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah
Zakiruddin, Muhammad Aziz
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Hadist Zakiruddin, Muhammad Aziz
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 9 No 1 (2021): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Ngoro, Jombang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. Dropshipping is a tangible form of the development of buying and selling mechanisms that follow technological developments. The Dropshipping mechanism makes it easy for people who want to start entrepreneurship, even without capital, the mechanism is simple, only as a third party who acts as a liaison, as well as a mechanism that does not require the seller to stock up on goods first like the Reseller mechanism, encouraging public interest to use the mechanism. even well-known online buying and selling sites include this mechanism. Then how is this buying and selling mechanism in Islamic law?, with the hadith that prohibits buying and selling goods that do not exist. Aim. This article examines the Dropshipping mechanism in the perspective of Hadith. Methods. This research is a qualitative library research. Results. Hadith explicitly prohibits buying and selling of goods that are not owned, but it is different from buying and selling orders or greetings. The dropshipping buying and selling mechanism is actually a sale and purchase of greetings, but with a slightly different mechanism. This mechanism is actually not in the category of selling something that is not owned, but there must be a clear contract between the dropshipper and the supplier.
Siyasah Syar’iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia Zakiruddin, Muhammad Aziz; Kamsi, Kamsi; Bahiej, Ahmad
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 November (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.149 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.5310

Abstract

The purpose of this study is to describe the policies taken by the government in the financial management of Hajj in Indonesia through the siyasah syar'iyah paradigm. The questions that arise in this study are regarding the role of the state in the management of Hajj finances and how the policies of Hajj financial management in Indonesia are in the perspective of siyasah syar'iyah. This research is a library research, with a normative legal research method that uses the siyasah syar'iyah approach. After conducting in-depth research, it was concluded that the government in this case through the BPKH seeks to carry out its role in the field of the 'ala al-hajj and Maliyah areas by building the management and investment of hajj funds that are in line with the siyasah syar'iyah, so that the policies that have been implemented by the government in managing the hajj funds include: the initial deposits, the efforts to maintain the value of BPIH, as well as the placements in Islamic banks. It is an effort to achieve Maqasid Syariah, namely the values of benefit that are specifically for the Hajj pilgrims and the community in general which are the government's goal in this policy.
Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kecamatan Lungkang Kule) Rohmadi, Rohmadi; Zakiruddin, Muhammad Aziz; Abito, Jasrin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 1 (2024): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v3i1.5064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian administrasi nikah di bawah umur dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Lungkang Kule. Dalam konteks hukum positif, pernikahan di bawah umur diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia pernikahan. Sementara itu, hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur pernikahan di usia dini berdasarkan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data primer dari wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak keluarga yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Lungkang Kule, terdapat beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Proses penyelesaian administrasi nikah di bawah umur dalam perspektif hukum positif melibatkan prosedur dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan pernikahan di usia dini, namun pada prinsipnya syariat mengedepankan kemaslahatan dan kesiapan mental serta fisik calon mempelai. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penerapan hukum positif dan pemahaman hukum Islam dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi tercapainya pernikahan yang sah dan berkualitas.
Co-Authors Abito, Jasrin Ahmad Bahiej, Ahmad Kamsi Kamsi, Kamsi Rohmadi Rohmadi