Garuda - Garba Rujukan Digital

Peminangan, Hadist Tematik dan Hukum Meminang dalam Islam : Peminangan, Hadist Tematik dan Hukum Meminang dalam Islam Uzlah Wahidah Wahidah; janeko janeko
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pinangan (melamar) atau dakwah bahasa Arab adalah pintu gerbang menuju pernikahan, bukan pernikahan. Ini hanyalah kata pengantar untuk pernikahan dan perkenalan di sana. Khitbah adalah proses meminta wanita untuk setuju menjadi istri pria atau pria meminta wanita untuk menjadi calon istri. Semua hadist membedakan antara kata "lamaran" dan "menikah", dan adat juga membedakan antara yang melamar (bertunangan) dan yang sudah menikah. Hukum syariah dengan jelas membedakan kedua istilah ini. Penulis disini menjelaskan tafsir tematik hadits nabi tentang penginjilan.Sama seperti nabi yang sudah berbicara tentang nikah (termasuk nikah) di dalam Alquran, hadits nabi juga menggambarkan nikah yang merupakan langkah awal menuju nikah. langkah.

TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) Janeko Janeko; Uzlah Wahidah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.443

Abstract : Village Owned Enterprises (BUMDES) is a business entity that is managed by a group of people who are trusted by the village government to explore village potential and advance the village economy in a structured manner, in order to obtain mutual benefits as a source of Village Original Income. This study aims to determine the role of village-owned enterprises in improving the community economy and Siyasah Maliyah's review of the role of village-owned enterprises in improving the community's economy and village original income (PAD). This type of research is qualitative research using statutory and conceptual approaches. There are three types of data sources for this research, namely primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data sources come from BUMDES management and the community in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, secondary data are obtained from laws or regulations, books, Al-Qur'an, Hadith and journals related to the problem under study. Data collection techniques using interviews, observation, literature study and documentation. Then technical data analysis using qualitative data analysis. In terms of increasing Village Original Income (PAD), the Tenggulun BUMDES is considered capable of making a contribution. BUMDES plays a role in helping to improve the community's economy in the perspective of siyasah maliyah, that in terms of management BUMDES has carried out the principles in siyasah maliyah, namely by forming an institution to manage state assets in this case, namely village wealth with the principle of benefit that is socially objective (Al- Maslahah Al-Ammah) that is prioritizing the interests of the crowd rather than individual interests. Keywords : Siyasah Maliyah, Village owned enterprises Abstrak : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer berasal dari pengurus BUMDES dan masyarakat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDES Tenggulun dinilai mampu memberikan kontribusinya. BUMDES berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif siyasah maliyah, bahwa dalam segi pengelolaannya BUMDES sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Kata Kunci : Siyasah Maliyah, Badan Usaha Milik Desa

PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILU (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam): (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam) Janeko; Uzlah Wahidah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i2.837

Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research (Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections. Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research (Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH DI KAB. JEMBER Janeko Janeko; Faizatun Nikmah
Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH Vol. 3 No. 1 (2021): September
Publisher : LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah The Islamic University of KH. Achmad Muzakki Syah Jember, East Java. Jember Jln. Manggar Gebang Poreng 139A Patrang Jember Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/lantabur.2021.3.1.92-106

: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa Karang Kedawung Kabupaten Jember dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai (sawah) tidak sesuai dengan hokum Islam karena mereka mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama ada yaitu gadai identik dengan pemanfaatan barang gadai.

TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) Janeko, Janeko; Wahidah, Uzlah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.443

Abstract : Village Owned Enterprises (BUMDES) is a business entity that is managed by a group of people who are trusted by the village government to explore village potential and advance the village economy in a structured manner, in order to obtain mutual benefits as a source of Village Original Income. This study aims to determine the role of village-owned enterprises in improving the community economy and Siyasah Maliyah's review of the role of village-owned enterprises in improving the community's economy and village original income (PAD). This type of research is qualitative research using statutory and conceptual approaches. There are three types of data sources for this research, namely primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data sources come from BUMDES management and the community in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, secondary data are obtained from laws or regulations, books, Al-Qur'an, Hadith and journals related to the problem under study. Data collection techniques using interviews, observation, literature study and documentation. Then technical data analysis using qualitative data analysis. In terms of increasing Village Original Income (PAD), the Tenggulun BUMDES is considered capable of making a contribution. BUMDES plays a role in helping to improve the community's economy in the perspective of siyasah maliyah, that in terms of management BUMDES has carried out the principles in siyasah maliyah, namely by forming an institution to manage state assets in this case, namely village wealth with the principle of benefit that is socially objective (Al- Maslahah Al-Ammah) that is prioritizing the interests of the crowd rather than individual interests. Keywords : Siyasah Maliyah, Village owned enterprises Abstrak : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer berasal dari pengurus BUMDES dan masyarakat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDES Tenggulun dinilai mampu memberikan kontribusinya. BUMDES berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif siyasah maliyah, bahwa dalam segi pengelolaannya BUMDES sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Kata Kunci : Siyasah Maliyah, Badan Usaha Milik Desa

Urgensi Swab Antigen Sebagai Syarat Perkawinan Persepektif Maqashid Al Syari'ah Janeko, Janeko; Sholihuddin, Sholihuddin
JOSH: Journal of Sharia Vol. 1 No. 01 (2022): Januari : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v1i1.150

In 2019, the world was stirred by the outbreak of the COVID-19 virus, including in Indonesia, it had an impact on changes in the existing order, including marriage. Through Circular Number: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Regarding Technical Instructions for Marriage Services at the Office of Religious Affairs During the Enforcement of Restrictions on Community Activities, with regard to the implementation of marriages, it is regulated in a different way than before the outbreak Corona virus, including the obligation of an antigen swab for the penghulu, prospective brides and witnesses 1x24 hours at the implementation of the marriage contract. This obligation is certainly a new and very interesting thing to do an in-depth study. This research includes normative legal research using qualitative methods, while the type of research includes literature research and is qualitative using descriptive analysis, the legal sources used include primary and secondary legal sources. The results of his research are the urgency of the antigen swab as a marriage requirement as a preventive measure. The antigen swab test is in accordance with the five main objectives of Islamic law, especially to protect the soul, so the antigen swab test is a process that must be carried out by the head of the bride and groom and witnesses in an effort to find out what is affected by the corona virus. In the category of protecting the soul, the pre-marital swab test process is included in the maqashid dharuriyyat category which is a primary need for humans because it will threaten the safety of life.

Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Uzlah Wahidah; Janeko, Janeko
JOSH: Journal of Sharia Vol. 1 No. 02 (2022): Juni : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v1i2.159

The emergence of differences of opinion in determining the age of marriage is due to the absence of definite provisions in its determination. This has an impact on differences of opinion that arise in the view of fiqh experts and also has an impact on existing legislation. In addition, regarding the handling of marital dispensation cases, at first there was no detailed regulation that had an impact on the number of decisions that gave permission to every case of marriage dispensation. Currently the author discusses determining the age of marriage after the birth of Law Number 19 of 2019 and the provisions of the Supreme Court Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. This research uses qualitative research with descriptive analysis method with normative juridical approach. as for the result as follows : The stipulation of the Religious Courts in determining the age of marriage was previously enshrined in the provisions of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 where the provisions for the marriage age of 19 years for men and 16 years for women were further amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage with The age requirement for both male and female is 19 years. In the event that the application for a marriage dispensation case is specifically regulated in Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for a Marriage Dispensation, the Religious Courts in handling the case must be based on the Perma, then must consider the benefits and harms in determining the application for a marriage dispensation.

Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalan dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Uzlah Wahidah; Janeko
JOSH: Journal of Sharia Vol. 2 No. 01 (2023): Januari : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v2i1.174

In reality, the customary rules of marriage between one indigenous people are different from other indigenous peoples, between one tribe is different from another, between those who are Muslim are different from those of other religions, as well as there are differences in marriage customs between urban and rural communities. other. Customs that have become a customary law will be more difficult and stronger because violations of them will meet with a sanction in accordance with the regulations that apply and are obeyed in that society. Including the custom followed by the people of Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency where there is a prohibition on marriage caused by mangku dalan and temu corner when it is not complied with, then in the future the family will experience bad luck in the household. The results of the study found that customs in marriage in the form of prohibitions on mangku dalan customary marriages and corner gatherings carried out by the people of Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency according to 'urf are included in 'urf shahih because they are considered not to conflict with syara law'. Meanwhile, according to Islamic law and Law No. 1 of 1974 there are no prohibitions like the above, and the public's reason for these prohibitions is only to get safety, good luck, and blessings from Allah SWT.

Larangan Perkawinan pada Hari Geblak : Nilai Adat dan Kearifan Lokal janeko, Janeko; Sutopo, Sutopo
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 No. 01 Januari 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i01.2140

The prohibition on marriage on Geblak Day in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, is a tradition still observed by the community today. This study aims to understand the meaning, background, and customary values underlying this prohibition, and how the local wisdom of the Tenggulun Village community maintains tradition amidst modernization. This study employed an ethnographic approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Narrative analysis was used for analysis. The results indicate that the prohibition on marriage on Geblak Day serves an important function as a cultural control mechanism, preserving ancestral values, and shaping community identity. The local wisdom underlying this tradition reflects harmony between human and spiritual values.

PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILU (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam): (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam) Janeko; Uzlah Wahidah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i2.837

Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research (Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections. Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research (Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search