Garuda - Garba Rujukan Digital

Synergistic Municipal-community partnership: Resolving Challenges in the Implementation of the National Slum Upgrading Program (KOTAKU) in Gajah Wong Riverbank Area, Yogyakarta Widati, Widati; Sesotya W, Ratna; Albizzia, Oktarina
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpm.2023.072-02

The successful resolution of challenges faced during the implementation of the National Slum Upgrading (KOTAKU) Program in Gajah Wong Riverbank area, marked by initial resistance from affected communities, was achieved through the inclusive engagement of diverse community elements and collaborating agencies. This intricate interplay among stakeholders has a profound influence on the program’s effectiveness. This study aims to unravel the dynamic relationships forged among various agencies and community components within the conflict management framework, ultimately enhancing program implementation. To attain this objective, a qualitative methodology employing a case study approach was utilized. The investigation revealed that the local government, in executing the National Slum Upgrading (KOTAKU), fostered collaboration with other governmental entities through a synergistic alignment of related programs. Reinforcing the program through the utilization of complementary initiatives contributed to achieving program objectives without resource constraints. The synergy among agencies was bolstered by optimizing existing social institutions within the community as active program implementers. This, in turn, positively influenced the processes of identification, socialization, and coordination, ensuring their effectiveness. Furthermore, the active involvement of the local community played a pivotal role in addressing challenges and overcoming initial resistance. The application of a persuasive socialization model effectively conveyed the program’s significance in improving the residents’ welfare, thereby fostering acceptance. This collaborative pattern depicts a synergistic model aligning policy maker interests with community needs, characterized by a continuous spectrum of participation and empowerment.

COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK DAULAT SAMPAH Sulistyowati, Fadjarini; Tyas, B. Hari Saptaning; Puspitasari, Condrodewi; Widati, Widati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4649

The waste problem is currently a problem faced by the DIY community. The provincial government encourages villages to carry out inde . Saat ini sampah menjadi masalah krusial yang dihadapi masyarakat DIY dan membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya. Salah satu desa di DIY yakni Panggungharjo, pada tahun 2012-2013 memiliki kondisi yang sama dengan desa-desa lain, yakni belum adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan memiliki ketergantungan pada petugas sampah. Pada tahun 2013, mulai perintisan pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat pedukuhan yakni berdirinya KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah). Saat ini KUPAS menjadi bagian dari BUMDes Panggung Lestari yang diharapkan dapat memberi keuntungan bagi desa. Kalurahan Panggungharjo melalui lurah dan perangkatnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Kerjasama ini memunculkan kolaborasi yang dapat mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model collaboratif governance dalam pengelolaan sampah di desa. Metode penelitian adalah deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan: 1) Wawancara mendalam; 2) Observasi dan 3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan BUM-Desa, dan mitra (PT Pasti Angkut) dan Pegadaian berjalan dengan baik karena adanya dukungan kepimpinan kepala desa dan regulasi desa serta kebijakan yang konsisten. Pada tahap awal, kepala desa melakukan dialog dan sosialisasi dengan warga sehingga memunculkan kepercayaan dari masyarakat. KUPAS sebagai unit pengolahan sampah yang merupakan bagian dari BUM-Des mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat karena adanya dialog terus-menerus antara kepala desa dan KUPAS serta upaya mensosialisasikan visi bersama yakni daulat sampah. Kata kunci: Collaborative Governance; Relasi; Stakeholders; Pengelolaan Sampah pendent waste management. One village that is quite successful in managing waste independently is Panggungharjo. Panggungharjo Village has made waste management a BUM-Desa business since 2015. BUM-Desa is mandated by the Village Government as one of the BUM-Desa business units, but the Village Government also collaborates with the private sector, namely PT Pasti Angkut, which manages waste transportation. There are several stakeholders involved by the village head for waste management. This research aims of this research is to determine the collaborative governance model in developing waste management policies in villages. This research uses qualitative research with exploratory descriptive. Data collection techniques were used: 1) in-depth interviews; 2) Observation and 3) documentation. The data analysis technique uses interactive data analysis techniques. The research results show that there is collaboration coordinated by the village head with BUM-Desa, and partners (PT Pasti Angkut). Following the collaborative governance model, the leadership role of the village head is large enough to make policies and implement policies consistently and transparently. At the beginning of policy formulation, the village head carries out dialogue and outreach with residents to generate trust from the community. The emergence of KUPAS as a waste processing unit which is part of BUM-Des was able to gain the community's trust because of ongoing dialogue between the village head and KUPAS as well as efforts to socialize the shared vision of waste sovereignty. The village head's leadership is also able to foster collaboration with external parties, namely the private sector (PT. Pasti Angkut) and the Yogyakarta and DIY city governments in expanding the waste processing business

Fasilitasi Rencana Aksi Perintisan Wisata Kuliner Berbasis Urban Farming di Pinggir Kali Code, Yogyakarta Tyas, B. Hari Saptaning; Puspitasari, Condrodewi; Sulistyowati, Fadjarini; Widati, Widati
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 7, No 2 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v7i2.159

Pada tahun 2023, kegiatan pengabdian yang dilakukan di RT 13 dan RT 14 Kampung Surokarsan untuk mempersiapkan kampung tersebut menjadi kampung wisata kuliner. Kegiatan pengabdian telah merumuskan gambar pra-masterplan kampung wisata kuliner. Namun, untuk mencapai perintisan wisata kampung kuliner perlu dilakukan fasilitasi dan pendampingan rencana aksi perintisan wisata kuliner di Kampung Surokarsan. Tujuan kegiatan pengabdian: 1) Melakukan sosialisasi gambar pra masterplan Kampung Wisata Kuliner; 2) Memfasilitasi musyawarah kampung untuk merumuskan rencana aksi perintisan kampung wisata kuliner; dan 3) Pelatihan perintisan kampung wisata kuliner dengan meningkatkankapasitas masyarakat Kampung Surokarsan. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang terlibat dalam perintisan kampung wisata kuliner yakni: kelompok sadar wisata, perangkat kelurahan, pengurus RT 13 dan 14, kelompok tani setempat dan perwakilan warga. Metode pengabdian dilakukan melalui observasi pemetaan masalah, sosialisasi, fasilitasi dan pelatihan perintisan kampung wisata kuliner. Hasil kegiatan pengabdian peningkatan kapasitas bagi penggerak perintisan wisata kampung kuliner di RT 13 dan 14 Kampung Surokarsan. Dari hasil kuesioner yang dibagikan untuk para peserta pelatihan, mereka merasakan manfaat adanya pelatihan tersebut dan menyatakan sikap untuk mengembangkan rintisan kampung kuliner dengan wisata air yang berada di dekat wilayah RT13 dan RT 14. Hasil kesepakatan bersama dengan peserta, untuk menjalin komunikasi dan informasi lebih lanjut dibuat group WA.

Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Sulistyowati, Fadjarini; Saptaning Tyas , Hari; Widati, Widati; Puspitasari , Condrodewi
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3389

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial. Pemerintah telah berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembako yakni bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenuhi 4 unsur yakni karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program BPNT non tunai ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif mendalam. Teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat; 2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E- Warong terhenti atau tidak berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan tujuan yang jelas

Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Sulistyowati, Fadjarini; Saptaning Tyas , Hari; Widati, Widati; Puspitasari , Condrodewi
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof Kesos), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3389

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial. Pemerintah telah berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti. Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembak yakni bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenuhi 4 unsur yakni karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program BPNT non tunai ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif mendalam. Teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat; 2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E- Warong terhenti atau tidak berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan tujuan yang jelas.

The Integration of Sister Village Functions in Mount Merapi Disaster Management during the COVID-19 Pandemic Widati, Widati; Sakina, Aulia Widya; Adiwirahayu, Anastasia
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpm.2021.052-05

This article examines the integration of the sister village program in the emergency response to the Mount Merapi disaster during the COVID-19 pandemic using the analysis of the AGIL functions- Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), and Latency (L). This study uses a descriptive narrative method. Primary and secondary data were collected through interviews, observations, documentation and FGDs in order to support and strengthen the results. The study findings show that according to the functionalism perspective, the condition of Nggargomulyo Village and Tamanagung Village people which are bound by the MoU sister village still has not shown harmonization. The community involvement of Tamanagung Village actively in the management of the evacuation is relatively low. Whereas community involvement in the sister village program is the basic principle of achieving the goals of this village fraternity cooperation. This condition resulted in the people of Ngargomulyo Village finding its difficult to adapt to the new refugee situation during the COVID-19 pandemic. This affects the program integration process and the functioning of the system, both internally and externally, because the program has not yet been institutionalized within the community. For this reason, it is necessary to refresh the role and function of the sister village as the main instrument in overseeing the disaster management system in Magelang Regency related to being integrative and sustainable.

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PERKOTAAN MELALUI PERTANIAN HIDROPONIK DAN BUDIKDAMBER Saptaning Tyas, B. Hari; Sulistyowati, Fadjarini; Widati, Widati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.19886

Pemberdayaan kelompok tani di perkotaan penting dilakukan mengingat lahan pertanian di wilayah kota semakin sempit dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Salah satu upaya mengatasi sempitnya lahan pertanian perkotaan dengan teknik pertanian hidroponik dan budi daya ikan dalam ember (budikdamber). Kelompok Tani Code Hijau Asri adalah salah satu dari kelompok tani perkotaan di kelurahan Wirogunan yang mempunyai lahan terbatas tapi memiliki motivasi untuk meningkatkan pertanian perkotaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mendukung ketahanan pangan. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani dilakukan melalui pelatihan dan praktek pertanian hidroponik yang dipadukan dengan budikdamber. Metode pelaksanaan terbagi tiga tahap yakni 1) Tahap observasi dan analisis situasi; 2) Tahap pelatihan dan praktek serta 3) Tahap pendampingan dan monitoring. Kegiatan pelatihan diikuti pengurus dan anggota kelompok sejumlah 33 orang. Tanggapan peserta terhadap materi yang disampaikan narasumber sangat baik, dengan hasil 100% menunjukkan kepuasan. Sedangkan tanggapan peserta untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan dengan mempraktekan teknik hidroponik di rumah menunjukkan persentasi yang agak menurun yakni 92%. Tanggapan peserta terhadap kemanfaatan kegiatan pelatihan sebesar 88%. Dari hasil pelatihan dan praktek dilanjutkan dengan membangun instalasi hidroponik dan budikdamber melalui kegiatan gotong royong. Upaya keberlanjutan program ini akan terus dimonitoring secara berkala baik melalui kegiatan KKN maupun program pengabdian selanjutnya.

PELATIHAN PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN HASIL URBAN FARMING KELOMPOK TANI CODE HIJAU ASRI Tyas, B. Hari Saptanin; Sulistyowati, Fadjarini; Widati, Widati
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 8, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v8i1.19542

Abstrak: Kelompok Tani Code Hijau Asri sebagai salah satu kelompok tani di kota Yogyakarta memiliki keterbatasan dalam pengolahan hasil urban farming. Hasil urban farming mereka, Bayam Brazil dan ikan Lele namun mereka belum memiliki kapasitas dalam pengolahannya termasuk untuk menjadikan ide jualan yang dapat meningkatkan pendapatan. Tujuan kegiatan pengabdian untuk peningkatan kapasitas ketrampilan memproduksi dan pengemasan hasil olahan Ikan Lele dan Bayam kelompok tani Code Hijau Asri. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan pengolahan hasil urban farming berupa Bayam Brazil dan ikan Lele serta pengemasan produk (packaging) dan branding. Metode kegiatan adalah pelatihan dan praktik pengolahan Bayam Brazil dan Lele serta ketrampilan packaging dan branding. Kelompok tani “Code Hijau Asri” yang beranggotakan 36 orang menjadi mitra kegiatan pengabdian. Hasil pelatihan menunjukkan kepuaasan 100% dari para peserta puas terhadap penyampaian materi dan praktek. Dari sisi ketertarikan peserta untuk mengembangkan ketrampilan olahan bahan Bayam Brazil dan Ikan Lele menjadi usaha kuliner ada 75%. Dari hasil kegiatan tersebut, menunjukkan pelatihan dan praktek ini telah meningkatkan kapasitas kelompok tani ‘’Code Hijau Asri’’. Untuk memantau keberhasilan kegiatan pelatihan dilakukan monitoring dan evaluasi atas keberlanjutan program pengolahan hasil Ikan Lele dan Bayam Brazil dengan kunjungan langsung yang dilakukan secara periodik.Abstract: The Code Hijau Asri Farmer Group, one of the farmer groups in the city of Yogyakarta, has limitations in processing urban farming products. The results of their urban farming are Brazilian spinach and catfish. However, they cannot yet process them, including turning them into selling ideas that can increase income. The aim of the service activity is to increase the capacity of skills in producing and packaging processed catfish and spinach products for the Code Hijau Asri farmer group. Activities are carried out through training on processing urban farming products in the form of Brazilian spinach and catfish, as well as product packaging and branding. The activity method is training and practice in processing Brazilian Spinach and Catfish as well as packaging and branding skills. The "Code Hijau Asri" farmer group has 36 members and is a partner in service activities. The results of the training showed 100% satisfaction from the participants with the delivery of material and practice. In terms of participants' interest in developing their skills in processing Brazilian spinach and catfish into a culinary business, there were 75%. The results of these activities show that this training and practice has increased the capacity of the "Code Hijau Asri" farmer group. To monitor the success of training activities, monitoring and evaluation are carried out on the sustainability of the Brazilian Catfish and Spinach processing program with periodic direct visits.

MAINSTREAMING DISABILITAS DALAM SISTEM MANAJEMEN BENCANA INKLUSIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sakina, Aulia Widya; Gembong Rahmadi, Raden Yoseph; Widati, Widati
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.291

Kaum difabel merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak “terlihat” selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali diabaikan oleh sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut maka mainstreaming disabilitas dalam manajemen bencana inklusif harus terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia global sedang menghadapi bencana Pandemi COVID-19 yang menuntut kesiapan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas untuk melakukan upaya mitigasi dan antisipasi risiko bencana pandemi sesuai dengan perannya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana yang masih sangat terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), baik secara tatap muka maupun via daring (whatsapp dan zoom). Sedangkan data sekunder berasar dari literature terkait disabilitas dan bencana. Hasil penelitian memperlihatkan adanya konektivitas antara fungsi adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan pemeliharaan sistem (Latency) (AGIL) di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search