Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

P PRAKTIK MAKELAR PADA JASA PEMESANAN KAOS DI AL-ASYHAR CLOTH JOGOROTO JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: BROKER PRACTICES IN T-SHIRT ORDERING SERVICES AT AL-ASYHAR CLOTH JOGOROTO JOMBANG PERSPECTIVE SHARIA ECONOMIC LAW Azizi Fahmi; Islami, Trinah Asi
Irtifaq Vol 12 No 01 (2025): MARET
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/irtifaq.v12i01.6837

Abstract

This Article discusses broker practices in T-shirt ordering services at Al-Asyhar Cloth, Jogoroto Village, District. Jogoroto, Kab. Jombang. The ijarah contract agreement between the Al-Asyhar Cloth business owner and the broker is carried out verbally. The research method used is an empirical juridical method with a conceptual approach. This data collection uses observation, interview, documentation and library data techniques. The data analysis technique used is inductive and descriptive methods. The research results show that brokering practices in the Al-Asyhar cloth t-shirt ordering service involve sellers and brokers. The mechanism that occurs is that Al-Asyhar Cloth asks brokers to sell or market convection goods in the shop. However, in providing wages, Al-Asyhar Cloth did not fulfill its obligations in accordance with the initial agreement which stipulated 10% of total sales, but instead provided them in stages of 5%. From the results of the broker's practice at Al-Asyhar Cloth, Sharia Economic Law states that renting the benefits (services) of the broker's work is allowed. However, in this case, not fulfilling the initial agreement by Al-Asyhar Cloth is considered impermissible because it contains elements of injustice in fulfilling rights and obligations which are contrary to Islamic beliefs
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI KABUPATEN JOMBANG DALAM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Islami, Trinah Asi; Noho, Muhammad Dzikirullah; Fitria, Norma; Akbar, Mochammad Fahd; Faruq, Ahmad; Irnawati, Irnawati; Aji, Tony Seno
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.186

Abstract

Terdapat sejumlah persoalan yang muncul dalam penerapan skema bangun guna serah, seperti jangka waktu pengelolaan, penyewaan ulang aset kepada pihak ketiga, dan penggunaan BMD yang tidak sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Jombang masih menggunakan cara-cara konvensional dalam pemanfaatan BMD, padahal telah ada regulasi yang lebih modern seperti PERPRES No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bagian Hukum Pemkab Jombang bahwa implementasi dari pelaksanaan BGS maupun kebijakannya masih banyak resiko sebagaimana peristiwa-peristiwa BGS yang terjadi di Jombang yang sampai saat ini belum juga terselesaikan dengan baik. Dari beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan implementasi kebijakan infrastruktur pembangunan yang menggunakan skema alternatif pembiayaan PPP dalam hal ini BGS, tentunya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ada, karena itu perlu adanya upaya dan inovasi kebijakan pemerintah.
Jurnal OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BULLYING DAN KDRT DI DESA KWARON Norma Fitria, Norma Fitria; Faruq, Ahmad; Islami, Trinah Asi; H Noho, Muhammad Dzikrullah; Akbar, Muchammad Fadh; Dardiri, Mashudan; Muhammad, Muhammad
ABIDUMASY 2024: ABIDUMASY : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/abidumasy.v1i1.7629

Abstract

Abstrak The Legal Awareness Family Program (KADARKUM) in Kwaron Village, Jombang Regency, aims to enhance community legal awareness, particularly in preventing bullying and Domestic Violence (KDRT). A juridical-sociological research method was used to understand community interactions with legal norms. The program included legal counseling, the provision of Legal Aid Post (POSBAKUM) services, and the formation of Anti-Bullying and Domestic Violence Ambassadors. The results showed increased community understanding of legal rights and obligations, high enthusiasm during counseling sessions, and strong community support for the implemented program. Through this approach, KADARKUM successfully fostered legal awareness at the family level, which is expected to contribute to reducing violence cases in society.
ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN H. Noho, Muhammad Dzikirullah; Santoso, Budi; Prananingtyas, Paramita; Islami, Trinah Asi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4282

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan BOT diberbagai negara Asean sebagai acuan pembaharuan hukum BOT di Indonesia. Pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana adalah kewajiban pemerintah. BOT sebagai alternatif pembiayaan harapannya dapat memenuhi kebutuhan itu. Namun pada tataran regulasi perlu juga diperbaiki agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, seperti halnya regulasi BOT yang dibuat oleh Filipina yang kemudian membawa ketertarikan bagi swasta asing ataupun lokal untuk ikut terlibat membangun infrastruktur di negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum sekunder baik itu putusan ataupun peraturan-peraturan terkait. Konsep umum BOT disebut Project Finance, dengan dua peserta utama, yaitu pemerintah tuan rumah dan sponsor swasta. BOT di Indonesia, Fililipina, Malaysia, dan Vietnam sangatlah beragam. Pengaturan ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjelaskan bahwa BOT di Indonesia masih sangat liberal dan tidak pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai kepemilikan saham perusahan BOT yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahkan jangka waktu konsesi, serta model penyelesaiannya.