Garuda - Garba Rujukan Digital

Dilema Air Bersih di Kota Pulau Thaib, Fajri; Lating, Ali; Suaib, Rahmat; Pora, Rasyid; Kaunar, Abdullah
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditetapkan. Pemerintahan pada hakikatnya sebagai pelayan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri maupun golongan tertentu, tetapi menyediakan segala macam sarana yang diperlukan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah, yang bergerak dalam pelayanan air minum. PDAM sebagai instansi yang menjadi tumpuan harapan dalam peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat selaku konsumen air bersih. yang antara lain menyangkut jaminan untuk memperoleh pelayanan air bersih dengan layak dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efaktifitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minun Kota Ternate dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Tongole Kecamatan Ternate Tengah.

KINERJA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM PENGUSULAN DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN KEPULAUAN OBI Lating, Ali; Suaib, Rahmat; Bessy, Mujain; Amin Boti, Muhammad Risman
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i2.499

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kinerja Panitia Khusus ( Pansus ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Halmahera Selatan Pada Pengusulan Daerah Otonomi Baru ( DOB ) Kabupaten Kepulauan Obi. Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis peneiltian ini adalah deskriptif kualitatif menurut Nazir : pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa-masa sekarang. Penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistimatis aktual mengenal fakta-fakta, sifat hubungan-hubungan antara fenomena.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Panitia Khusus ( Pansus) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dalam pengusulan daerah otonom baru ( DOB ) Kabupaten Kepulauan Obi telah bekerja dengan baik sesuai regulasi yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam mengusulkan daerah otonom baru Kabupaten Kepulauan Obi, kinerja Pansus sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan kegiatan mencakup ; ( a ) menginventarisir usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi, dilaksanakan melalui usulan resmi dan tidak resmi ( b ) mengkaji aspirasi masyarakat yang berkembang tentang usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi, Pansus turun langsung ke Pulau Obi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Obi yang kemudian dijadikan bahan kajian bersama antara Pansus dengan anggota DPRD lainnya dan ( c) menindaklanjuti hasil kajian pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi, yang kemudian di Paripurnakan dan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERDESAAN (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) Ibrahim, Abdulhalil Hi; La Suhu, Bakri; Suaib, Rahmat; Salim, Ashari; Noor, Nardiansyah
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang tepat untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Were Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan di Desa Were Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan objek-objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada, sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa ; pertama, BUMDes Were Mandiri memiliki 4 (empat) unit usaha yakni (1) Unit Usaha Pengolahan Tepung Sagu, (2) Unit Usaha Swalayan Desa, (3) Unit Usaha Pariwisata, dan (4) Unit Usaha Simpan Pinjam. Namun unit usaha yang sementara dilakukan dan menjadi usaha unggulan adalah Usaha Pengolahan Tepung Sagu. Kedua, BUMDes Were Mandiri dibentuk dengan modal anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 350.000.000,- dan pengembangannya dari tahun 2017,2018,2019 telah mengalami kemajuan serta pendapatannya tiap tahun meningkat. Ketiga, strategi dalam pengembangan BUMDes Were Mandiri Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah antara lain : (1) Identifikasi Potensi dan pemilihan produk usaha, (2) Survey Pasar, (3) Analisis dan perencanaan usaha, (4) Pengembangan sumber daya manusia, dan (5) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha.

BENANG KUSUT BLT DANA DESA TAHUN 2020 DI PULAU GAMUMU KECAMATAN OBI SELATAN (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD Di Desa Mano) La Suhu, Bakri; Suaib, Rahmat; Abdul, Isman; Wance, Marno
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano, dan kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano. Adapun tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dirancang untuk berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam tentang keadaan sekarang. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini, yakni untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu Temuan penelitian menunjukkan bahwa ; pertama, implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, ini dikarenakan dalam proses pendataan calon penerima manfaat BLT-DD dan pembagian dana BLT-DD belum mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No.50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kedua, dalam proses pelaksanaan pembagian BLT-DD di Desa Mano masih terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, yakni (1) kendala karena keterlambatan pencairan dana desa, (2) komitmen Ketua BPD yang seringkali berubah-rubah, sehingga tidak sejalan dengan pemerintah desa, dan (3) gerakan sosial masyarakat yang meminta kepada pemerintah desa agar transparansi dalam proses pembagian dana BLT-DD.

PERAN LURAH DALAM PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN (DPPK) TAHUN 2017 DI PULAU TERNATE (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) La Suhu, Bakri; Suaib, Rahmat; Yamin, Mahrizal
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v3i1.1020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Lurah dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni berusaha mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial-politik dengan berupaya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017, Lurah sangat berperan penting dalam mengelola DPPK. Ini dikarenakan, Lurah sebagai pemerintah kelurahan memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Melalui tugas pokok tersebut, maka Lurah miliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan bahkan pertanggung jawabkan seluruh rangkaian program dari DPPK. Tahap perencanaan program DPKK, Lurah berperan dalam menyusun rencana awal program DPPK dan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), masyarakat untuk ikut serta kegiatan Musrenbangkel. Pada tahap pelaksanaan program DPPK, peran Lurah mengontrol dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan Program DPPK, sedangkan pada tahap pelaporan pertanggungjawaban (LPJ), peran Lurah hanya memonitoring dan memeriksa laporan pertanggungjawaban, karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah LPMK dibantu staf kelurahan.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TALAGAMORI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN Suaib, Rahmat; La Suhu, Bakri; Sangaji, Sutriana
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori, penelitian ini menggunakan Deskriptif kualitatif yakni berusaha mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial-dengan berupaya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa pengelolaan Bumdes di Desa Talagamori bahwa belum efektif, karena masih ada beberapa hal yang bisa di bilang belum memenuhi syarat yaitu ada beberapa unit usaha yang masih direncanakan dan belum di laksanakan pembuatannya yaitu, pertama tempat pembuangan sampah terpadu, kedua, pembangunan pasar desa, dan kurangnya perhatian dari kepala desa dan Direktur Bumdes dalam pengelolaannya sehingga beberapa unit usaha yang belum bisa di bangun karena kendala-kendala yang di hadapi oleh Bumdes itu sendiri, sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori belum bisa di katakan efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes antara lain; pertama minimnya sarana dan prasarana dan kedua, minimnya komunikasi yang baik sehingga muncul berbagai kesalahpahaman diantara pengelola Bumdes dan masyarakat.

PTT DALAM TUNGGAKAN GAJI (Studi Implementasi Pembayaran Gaji PTT Di Kantor Kecamatan Obi Utara) Hi. Ibrahim, Abdul Halil; Suaib, Rahmat; Abdullah, Arifin
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembayaran Gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara, dengan menggunakan tipe dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kantor Kecamatan Obi Utara belum sesuai dengan harapan dari para pegawai PTT dan belum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan. Dikatakan belum sesuai harapan, dikarenakan pelaksanaan pembayaraan gaji PTT sering terjadi keterlambatan antara 4 sampai 5 bulan. Padahal dalam ketentuan SK Bupati pembayaran gaji PTT itu per triwulan (3 bulan), dan penyalurannya langsung dimasing-masing instansi/lembaga dimana para PTT itu bekerja. Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran gaji PTT dikarenakan terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi antara lain (1) Minimnya anggaran pendapatan daerah, (2) Belum terdata secara akurat keberadaan PTT dimasing-masing instansi/lembaga, dan (3) Sistem atau cara pembayaran gaji PTT yang tidak tepat dan tidak adanya kontrak dari pimpinan.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KIRA KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA Ngolomasarani, Subhan; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.

PERAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RUA (Studi Kasus Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ternate) Iksan, Lifadri; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kota ternate dalam pemberdayaan masyrakat nelayan di kelurahan Rua, dan kendala yang di hadapi pemerintah kota dalam melihat problem yang di alami oleh masyarakat nelayan sehingga menjadi bahan evaluasi guna memberikan kesejahteraan dan upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran Pemerintah Kota Ternate Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Di Kelurahan Rua berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku umum. Kota Ternate telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas penunjang dan belum optimalnya kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Ternate.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search