Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Ibrahim, Abdul Halil; Suhu, Bakri La; Tifandy, Rifjal; Wance, Marno
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7851

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Provinsi Maluku Utara Abdulhalil Ibrahim; Bakri La Suhu; Rifjal Tifandy; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7851

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan Marno Wance; Abd Halil Hi Ibrahim
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.20

ABSTRACT Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa. Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat ABSTRACT Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level. Keywords:head village election, election conflict, candidates

Bibliometric Analysis of E-Government and Trust: A Lesson for Indonesia Abdul Halil Hi Ibrahim; Tawakkal Baharuddin; Marno Wance
Jurnal Borneo Administrator Vol 19 No 3 (2023): December 2023
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v19i3.1303

The development of digitalisation has spectacularly affected global society, including Indonesia. Many governments are aware of the opportunities and benefits of this development, so they carry out digital transformation and adaptation through e-government systems. However, public trust emerges as one of the determining factors in assessing the success of implementing e-government. This tendency prompted this study to search for available research documents to examine relevant topics regarding e-government and trust. The method used was a bibliometric analysis by maximising the Vosviewer analysis tool. The data was obtained from the Scopus database. This study reveals the need for further research on the relationship between e-government and trust in Indonesia. These subjects are relatively less explored despite gaining global recognition as vital areas for future research. This unpopularity has contributed to the need for more discussion about the quality of egovernment services regarding the level of trust. Trust is a fundamental aspect of the government system in many countries. The findings of this study encourage a logical consequence to consider factors of trust in implementing e-government in Indonesia in the future. This approach can encourage the government to improve the quality of services and adopt e-government use. Such improvements are expected to bolster trust in the government and sustainably stimulate public interest in its utilisation.

Tinjauan Kolaboratif dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara Ibrahim, Abdul Halil Hi; Madjid, Syaiful; Hafel, Muhlis
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.109

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran serta aktor kolaboratif dalam mendorong pengembangan Desa Wisata Lapasi, serta untuk memahami urgensi kolaborasi dalam meningkatkan potensi pariwisata lokal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data dokumentasi, seperti studi literatur, data internet, dan observasi lapangan. Penggunaan perangkat lunak Nvivo 12 Plus telah memfasilitasi analisis mendalam dan sistematis terhadap informasi yang diperoleh, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Lapasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan pelaku usaha memiliki peran krusial dalam pengembangan Desa Wisata Lapasi. Pembinaan dan pengembangan desa wisata, perlindungan kelestarian alam, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, serta dorongan terhadap ekonomi lokal merupakan fokus utama upaya kolaboratif tersebut. Hal ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing desa wisata di masa depan. Pengalaman sukses Desa Wisata Lapasi dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah lainnya untuk menerapkan model kolaboratif dalam pengembangan pariwisata lokal, memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder, dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN MINUMAN KERAS DI KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) Hi. Ibrahim, Abdulhalil; Kaunar, Abdullah; Aldiansyah B, Fandi
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 1 (2020): JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i1.361

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Kelurahan Gurabati dalam Pencegahan Minuman Keras Di Wilayah Gurabati Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Temuan penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan dalam pencegahan minuman keras di wilayah Kelurahan Gurabati dengan jalan ; pertama, melaksanakan sosialisasi tentang minuman keras, sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal, dan menyampaikan sanksi/denda kepada masyarakat jikalau masih mengkonsumsi minuman keras. Kedua, melaksanakan swiping/razia atau menggeledah masyarakat yang terlibat dalam menjual atau mengkonsumsi minuman keras (miras). Kegiatan swiping/razia tersebut tidak menentu kapan dilaksanakan, akan tetapi jika ada laporan dari masyarakat, maka pemerintah kelurahan bersama pihak berwajib serta tokoh pemuda, tokoh agama dapat melakukan swiping/razia. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan minuman keras, Pemerintah Kelurahan Gurabati tidak lepas dari adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder, misalnya melibatkan pihak-pihak terkait (TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda) untuk bekerja sama melaksanakan razia tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di wilayah Kelurahan Gurabati.1 Dosen Ilmu Pemerintahan FISI

PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulaun Sula) Hi. Ibrahim, Abdulhalil; Pora, Rasid; Pora, Afgani
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 1 (2020): JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i1.363

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan tema penelitian sebagai mana dijelaskan di atas, untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalsis “Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama:Peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Camat dalam melaksanakan perannya untuk mempengaruhi bawahan, sebagai motivator, peran antar pribadi, sebagai Informasional dan sebagai pengambilan keputusan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan memacu pegawai untuk meningkatkan kinerja. Meskipun dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan instansi kecamatan masi sedikit kurang optimal tetapi dari tindakan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai panutan dan keteladanan yang mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja. Kedua: Faktor-faktor yang mendukung peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dukungan staf dan sarana dan prasaran kerja sedangkan Faktor-faktor yang menghambat peran kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu karakteristik pegawai yang berbeda-beda, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Mangoli Tengah masih kurang, pegawai masih belum menanamkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya serta sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai.

KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate) Ibrahim, Abdulhalil Hi; Madjid, Syaiful; Alhadar, Helmi; Djae, Raoda M.; Abbas, Nini
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i2.500

Tujuan penelitian ini secara umum adalah teridentifikasinya pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan, dan secara khusus adalah untuk mengetahui: Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Foramadiahi. Penelitian ini menggunakan Tipe dan jenis penelitian deskriptif Kualitatif., dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini lebih dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kelurahan Foramadiahi menunjukkan kehadiran pemerintah dalam program pemberdayaan pada pelakasanaan PNPM Mandiri sangatlah direspon baik oleh masyarakat yang ada di kelurahan ini, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemberdayaan, banyak masyarakat yang terlibat langsung dari pelaksanaan program baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. Kehadiran Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sesungguhnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Foramadiahi.

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERDESAAN (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) Ibrahim, Abdulhalil Hi; La Suhu, Bakri; Suaib, Rahmat; Salim, Ashari; Noor, Nardiansyah
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang tepat untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Were Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan di Desa Were Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan objek-objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada, sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa ; pertama, BUMDes Were Mandiri memiliki 4 (empat) unit usaha yakni (1) Unit Usaha Pengolahan Tepung Sagu, (2) Unit Usaha Swalayan Desa, (3) Unit Usaha Pariwisata, dan (4) Unit Usaha Simpan Pinjam. Namun unit usaha yang sementara dilakukan dan menjadi usaha unggulan adalah Usaha Pengolahan Tepung Sagu. Kedua, BUMDes Were Mandiri dibentuk dengan modal anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 350.000.000,- dan pengembangannya dari tahun 2017,2018,2019 telah mengalami kemajuan serta pendapatannya tiap tahun meningkat. Ketiga, strategi dalam pengembangan BUMDes Were Mandiri Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah antara lain : (1) Identifikasi Potensi dan pemilihan produk usaha, (2) Survey Pasar, (3) Analisis dan perencanaan usaha, (4) Pengembangan sumber daya manusia, dan (5) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) Ibrahim, Abdulhalil Hi; Madjid, Syaiful; Sutiman, Pangky; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2008, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun cara pengumpulan data yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat Tengah pada tahun 2008 yaitu, diorientasikan pada dua program yakni, program fisik dan non fisik. Program Fisik lebih dititik-beratkan pada proses pembangunan talut, selokan, gapura, dan pagar, dan untuk program non fisik yaitu pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi masyarakat desa Saketa khususnya para perempuan, dengan maksud membuka akses untuk mendapatkan modal usaha bagi usahawan kecil dan menengah. Sehingga dalam implementasinya masyarakat desa Saketa sangat terbantu dengan adanya program pengembangan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebih-lebih proses sosialisasinya. Sebab, berdasarkan hasil peneltian penulis ditemukan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni (grand). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search