Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Ibrahim, Abdul Halil; Suhu, Bakri La; Tifandy, Rifjal; Wance, Marno
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7851

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Provinsi Maluku Utara Abdulhalil Ibrahim; Bakri La Suhu; Rifjal Tifandy; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7851

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan Marno Wance; Abd Halil Hi Ibrahim
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.20

ABSTRACT Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa. Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat ABSTRACT Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level. Keywords:head village election, election conflict, candidates

Bibliometric Analysis of E-Government and Trust: A Lesson for Indonesia Abdul Halil Hi Ibrahim; Tawakkal Baharuddin; Marno Wance
Jurnal Borneo Administrator Vol 19 No 3 (2023): December 2023
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v19i3.1303

The development of digitalisation has spectacularly affected global society, including Indonesia. Many governments are aware of the opportunities and benefits of this development, so they carry out digital transformation and adaptation through e-government systems. However, public trust emerges as one of the determining factors in assessing the success of implementing e-government. This tendency prompted this study to search for available research documents to examine relevant topics regarding e-government and trust. The method used was a bibliometric analysis by maximising the Vosviewer analysis tool. The data was obtained from the Scopus database. This study reveals the need for further research on the relationship between e-government and trust in Indonesia. These subjects are relatively less explored despite gaining global recognition as vital areas for future research. This unpopularity has contributed to the need for more discussion about the quality of egovernment services regarding the level of trust. Trust is a fundamental aspect of the government system in many countries. The findings of this study encourage a logical consequence to consider factors of trust in implementing e-government in Indonesia in the future. This approach can encourage the government to improve the quality of services and adopt e-government use. Such improvements are expected to bolster trust in the government and sustainably stimulate public interest in its utilisation.

Tinjauan Kolaboratif dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara Ibrahim, Abdul Halil Hi; Madjid, Syaiful; Hafel, Muhlis
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.109

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran serta aktor kolaboratif dalam mendorong pengembangan Desa Wisata Lapasi, serta untuk memahami urgensi kolaborasi dalam meningkatkan potensi pariwisata lokal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data dokumentasi, seperti studi literatur, data internet, dan observasi lapangan. Penggunaan perangkat lunak Nvivo 12 Plus telah memfasilitasi analisis mendalam dan sistematis terhadap informasi yang diperoleh, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Lapasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan pelaku usaha memiliki peran krusial dalam pengembangan Desa Wisata Lapasi. Pembinaan dan pengembangan desa wisata, perlindungan kelestarian alam, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, serta dorongan terhadap ekonomi lokal merupakan fokus utama upaya kolaboratif tersebut. Hal ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing desa wisata di masa depan. Pengalaman sukses Desa Wisata Lapasi dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah lainnya untuk menerapkan model kolaboratif dalam pengembangan pariwisata lokal, memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder, dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

PROVISION OF PUBLIC PRACTICES IN THE DIGITAL AGE GOVERNMENT Abdul Halil Hi. Ibrahim; Iksan R.A. Arsad; Rasid Pora
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 5 (2024): MAY
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The digital age has brought significant changes to the global social, economic, and political order, deeply affecting the structure and functioning of public policy. The study aims to dig into the dynamics of public policy in the digital age of governance, assessing the approaches, influences, and implications of such transformations on the maintenance of government and public service. By adopting methods of literary research, the study provides in-depth analysis of how digital technology has been used to improve efficiency, transparency, and participation in public policy processes, as well as identifying emerging challenges and opportunities. The results of this study show that governments in various parts of the world have undertaken a number of initiatives to incorporate digital technology into their public policy strategies, resulting in significant improvements in terms of service access, service quality, and public participation and engagement. However, challenges such as digital gaps, cybersecurity, and personal data protection need to be overcome to maximize the benefits of public policy in the digital age.

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE AND ITS EFFECT ON LOCAL GOVERNMENT TRANSPARENCY Abdul Halil Hi. Ibrahim; Iksan R.A. Arsad; Bakri La Suhu
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 6 (2024): JUNE
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to examine the effect of the application of Good Governance principles on local government transparency. In the context of good governance, principles such as accountability, participation, transparency, responsiveness, efficiency and equality are decisive factors in improving the quality of public services and public trust. This study uncovers the extent to which good governance practices contribute to improving local government transparency, which is one of the main factors in promoting democracy and sustainable socio-economic development. This study used a qualitative approach with a literature research method. This study found that the implementation of good governance has a significant influence on local government transparency. Good governance principles such as public participation, accountability, and transparency are proven to improve the quality of information provided to the public, facilitate social monitoring, and strengthen public trust in government institutions.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF GOVERNMENT IN ADDRESSING CLIMATE CHANGE Abdul Halil Hi. Ibrahim
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 1 No. 1 (2023): NOVEMBER
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sustainable development and climate change are two interconnected global issues that demand urgent attention and action. Governments play a central role in navigating these challenges by formulating and implementing effective policies and organizing adequate international frameworks. These policies include initiatives to reduce greenhouse gas emissions, promote the use of renewable energy, and improve the efficient use of natural resources. Through the imposition of policy instruments such as carbon taxes, green energy subsidies, and energy efficiency provisions, the government provides incentives for people and industries to transition to environmentally friendly operating models. In addition, government efforts also include building community resilience to the negative impacts of climate change with adaptation, mitigation, and disaster risk reduction-based approaches. Public education and environmental awareness are recognized as essential factors that encourage citizen participation and responsibility for the environment. In the international arena, cooperation between countries through global conferences and agreements such as the Paris Agreement is an important step to equalize perceptions and share global responsibilities.

TRANSFORMASI KEBIJAKAN BERKELANJUTAN: INTEGRASI GREEN POLICY DALAM ADMINISTRASI NEGARA Abdul Halil Hi. Ibrahim; Muhlis Hafel; Syaiful Madjid; Abdurrahman Kader
JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION Vol. 5 No. 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The transformation of sustainable policies through the integration of the Green Policy in state administration marks a critical step in responding to increasingly complex environmental challenges. This green policy seeks to systematically adopt sustainability principles in the process of policy making and government practice. The impacts include reducing the ecological footprint, promoting innovation in green technology, reducing dependence on non-renewable resources, and reducing carbon emissions. In addition, this approach also creates new economic opportunities and increases global competitiveness. The success of this transformation depends heavily on the synergy between the government, society, and the private sector. These efforts are expected to support the achievement of sustainable development goals and realise a better future for the environment and future generations.

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN MINUMAN KERAS DI KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) Hi. Ibrahim, Abdulhalil; Kaunar, Abdullah; Aldiansyah B, Fandi
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 1 (2020): JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i1.361

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Kelurahan Gurabati dalam Pencegahan Minuman Keras Di Wilayah Gurabati Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Temuan penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan dalam pencegahan minuman keras di wilayah Kelurahan Gurabati dengan jalan ; pertama, melaksanakan sosialisasi tentang minuman keras, sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal, dan menyampaikan sanksi/denda kepada masyarakat jikalau masih mengkonsumsi minuman keras. Kedua, melaksanakan swiping/razia atau menggeledah masyarakat yang terlibat dalam menjual atau mengkonsumsi minuman keras (miras). Kegiatan swiping/razia tersebut tidak menentu kapan dilaksanakan, akan tetapi jika ada laporan dari masyarakat, maka pemerintah kelurahan bersama pihak berwajib serta tokoh pemuda, tokoh agama dapat melakukan swiping/razia. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan minuman keras, Pemerintah Kelurahan Gurabati tidak lepas dari adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder, misalnya melibatkan pihak-pihak terkait (TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda) untuk bekerja sama melaksanakan razia tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di wilayah Kelurahan Gurabati.1 Dosen Ilmu Pemerintahan FISI

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search