Sedia, I Wayan
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

RELEVANSI KONSEP CATUR YUGA DENGAN REALITA BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA SAAT INI Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v4i2.290

Abstract

             Catur Yuga is an age division according to the Hindu religion.  Each era has a different character. At the age  of Satya Yoga or Krta Yuga, human being was dominated by truth.  Tapasya become liability in this era, and long-lived human beings and they were lived in harmony. Entering the era of Treta Yoga, humanity has begun to be interested in worldly things, humans began leaving the tapasya. At the time of Dvapara Yuga, bad human traits began to emerge slowly, it can be said between dharma and adharma have the proper tension. Then the era which has the worst character is Kali Yuga. In this era crime was increase highly, the leader is not longer a patron of the people but rather be a thief of the peaple’s rights. Moral and ethical degradation also the spiritual decline in the quality of an indicator this time era. Catur Yuga concept is addressed in the books of the Puranas. Although it seemed like a forecast, but it is worth a careful study. When linked with the reality of state and Indonesian society life these days, it seems that the Yuga concept is not only a forecast, but rather a reality and have to be faced together. Murder, rape, robbery, freesex, drug abuse, cheating politicians, leaders, corruption, a suite  of  bed behavior that dominates the lives of the people of Indonesian in this Kali Yoga. In the Vishnu Purana says things that be done at the time of Kali and brings great reward is with the name of the Lord over  and over again.  While in the Siva Purana advised to read this book wholeheartedly then sameone will be protected from sin and attain Siva consciousnes. By increasing devotion, by doing such as sravanam, kirtanam, smaranam, padasevanam, arcanam, vandanam, dasya, sankhya, and atmanivedanam, hopefully can counteract the bad influence of Kali Yuga
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT LEMBAGA PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DI KABUPATEN BADUNG Darmayanti, Yulia Prasetya; Sedia, I Wayan; Moedy, Emma Ratna Sari
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.964

Abstract

Berdasarkan perolehan dari sebuah pengamatan atau analisis yang telah diperbuat ditemukan bahwa peran penyelenggaran pemilu yang telah diharapkan dan dupayakan oleh bawaslu yang harus secara luberjurdil harus dibutuhkan adanya partisipasi masyarkat yang mau bekerja sama sama dalam hal kejujuran dalam memilih. Adanya partisipasi masyarakat ini maka pekerjaan dari bawaslu akan sangat maksiamal dan dabat berjalan secara luberjurdil.Kendala paling krusial yang dihadapi Bawaslu Kabupaten khususnya adalah dinamisnya peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan/atau provinsi. Sifat dinamis ini tentu dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu di tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga permanen di jajaran paling dasar, mengingat banyaknya peraturan pelaksana dalam bentuk surat edaran, surat keputusan, dan/atau imbauan yang kerap kali beredar, sehingga kadang membuat penyelenggara pemilu menjadi kebingungan dalam mengimplementasikan peraturan itu dalam tahapan yang sedang berjalan.   
PERAN BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) BALI DI PROPINSI BALI Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 6, No 2 (2023): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v6i2.904

Abstract

Abstract- KPID is an institution assigned by the state to ensure that information conveyed by various media to the public can be received accurately according to the facts. The media as a communicator in conveying messages in the form of information conveyed to the public as communicants should contain information value that has a positive impact. Objectivity in reporting is a must for every media, both print and electronic media. The role of KPID in supervising broadcasting media is increasingly important in the tremendous current of globalization. In reality, a lot of incoming information is unstoppable, both having a negative impact and beneficial to the public and development as a whole. Television and radio are media that are still popular with rural communities, where the highest level of education is only high school. Such conditions are very easily dragged by various types of news. The tendency of the media in order to survive, often cooperates with capitalists and politicians, with a certain vision and mission, so that the news presented is often not objective and detrimental to the public. Key Word ; Control, KPI, Bali
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENINGKATAN FUNGSI LEGISLASI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGLI Junaedy, I Kadek Dede; Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.949

Abstract

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik. Legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah, faktor-faktor yang mendukung efektivitas fungsi legislasi serta upaya yang dilakukan dalam mengefektivkan fungsi Legislasi. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan Teori efektivitas oleh Siagian.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung telah menjalankannya fungsi legislasinya atau Pembentukkan Peraturan Daerah kurang efektiv. Efektivitas dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli ini dapat dilihat dari capaian kinerja atas Perda yang dihasilkan dan ditetapkan pada akhir tahun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Ada tiga faktor internal yang menghambat efektivitas fungsi legislasi DPRD Bangli yaitu persepsi, orientasi sikap dan kepribadian. Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektivkan fungsi Legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli
ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGLI DALAM UPAYA MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN KONSERVASI ALAM Junaedy, I Kadek Dede; Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1065

Abstract

Bangli merupakan surga tersembunyinya Bali. Memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan didukung sumber daya yang unggul. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang kaya akan peninggalan tradisi budaya dan arkeologi. Jauh sebelum perkembangan Bali seperti ini, Bangli telah menjadi pusat-pusat peradaban masyarakat pada masa itu. Bangli terkenal akan banyak tempat destinasi wisatanya yang mana salah satu tempat yang selalu menjadi destinasi incaran baik wisata lokal maupun wisata mancanegara yakni Taman Wisata Alam Gunung Batur. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan mengenai analisis kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Bangli dalam Upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan konservasi alam khususnya di Taman Wisata Alam Gunung Batur. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sesuai dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan Masyarakat dan pemangku kepentingan tetap ikut terlibat dalam menjaga lingkungan hidup dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta konservasi alam khususnya pada Taman Wisata Alam Gunung Batur yang ada di Kabupaten Bangli agar tetap ajeg dan lestari senantiasa tetap menjadi daya tarik wisatawan
KEGADUHAN PEMBERLAKUAN PERDA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI ODTW DI KINTAMANI Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v5i2.651

Abstract

Pemberlakuan Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (OTDW) di Kintamani ditujukan untuk menindaklanjuti penataan obyek, menjaga ketertiban, kenyamanan pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bangli. Namun dalam pelaksanaannya telah mengundang polemik berkepanjangan dari banyak pihak. Pro kontra terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat luas, pedagang kecil, pengusaha wisata, namun juga kegalauan diinternal pemerintah daerah terutama terkait pemahaman dan penerapan peraturan tersebut. Penerapan perda yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pelaku pariwisata  dapat menggangu kelancaran lalu lintas dan merugikan masyarakat pengguna jalan serta merugikan pengusaha pariwisata yang berusaha di Kintamani dan sekitarnya.Penelitian ini untuk mengetahui  tujuan diberlakukannnya perda di atas dan implikasinya  terhadap masyarakat khususnya pengusaha yang ada di Kintamani. Penelitian dengan metode wawancara, observasi  dan dekumentasi disajikan secara naratif.
ANALISIS EFEKTITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PERBERDAYAAN MASYARAKAT, DI KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI. Sedia, I Wayan
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.801

Abstract

This study aims to determine the main factors that hinder community empowerment and the efforts made by local governments and the importance of applying local wisdom such as the values ​​contained in Tat Twam Asi, in reducing poverty in Kintamani. This research used interview and observation method, then the data found were analyzed and presented descriptively. From the results of the study, it was found that Bangli local government policies, culture and local wisdom greatly influenced efforts to empower and alleviate poverty in Kintamani. Regional policies that are inappropriate and conflict with local needs and traditions are the main factors that hinder efforts to reduce poverty in Kintamani. Likewise, the traditions of society are difficult to change following the developments and dynamics of the times
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGLI Ariati, Ni Kadek; Sedia, I Wayan; Junaedy, I Kadek Dede
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, serta mendorong keberlanjutan ekonomi lokal melalui pengaturan zonasi, pembatasan jumlah, waktu operasional, dan jarak minimal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal. Pelanggaran aturan jarak minimal 500 meter antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi salah satu permasalahan utama, yang berdampak pada penurunan daya saing pasar tradisional. Pasar modern menawarkan berbagai keunggulan seperti kenyamanan, promosi agresif, dan harga kompetitif, sehingga menarik minat konsumen dan menggeser preferensi belanja dari pasar tradisional.Selain itu, lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang, seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi, memperburuk situasi ini. Dampak negatif lain termasuk melemahnya keberlanjutan pasar tradisional yang sebagian besar diisi oleh pedagang kecil dan menengah, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional, penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan, termasuk revisi Perda, penguatan pengawasan, pemberian insentif bagi pedagang pasar tradisional, serta modernisasi fasilitas pasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bangli.