Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Cakrawarti MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Studi Pemerintahan
Junaedy, I Kadek Dede
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGARUH KERJASAMA TIM DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR Junaedy, I Kadek Dede; yuda, Putu Ari Yudanta; astawa, I Wayan Astawa
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1064

Abstract

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pencarian dan pertolongan pada hakikatnya dalam upaya  pencarian, pemberian pertolongan dan usaha penyelamatan dan mengevakuasi jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, tentu saja membutuhkan kinerja yang tinggi agar dapat menjalankan visi dan misi instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh kerjasama tim dan diklat secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 56 orang menggunakan metode acak. Pengumpulan data menggunakan kuesioner berskala likert. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multilkolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai t hitung variabel kerjasama tim  yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel (17,176 1,67), sehingga hipotesis yang menyatakan kerjasama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai terbukti kebenarannya. Ini berarti semakin kompak pegawai maka semakin tinggi kinerja pegawai. Nilai t-hitung untuk variabel pelatihan yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel (14,191 1,67), sehingga hipotesis yang menyatakan  pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini berarti semakin intens melakukan pelatihan  maka semakin tinggi kinerja pegawai. Kerjasama tim dan pelatihan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Apabila kedua variabel tersebut ditingkatkan maka kinerja pegawai akan meningkat. Disarankan untuk menghargai kontribusi individu dan tim dalam mencapai tujuan bersama. Memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar tim, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis gap keterampilan dan pengetahuan.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENINGKATAN FUNGSI LEGISLASI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGLI Junaedy, I Kadek Dede; Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.949

Abstract

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik. Legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah, faktor-faktor yang mendukung efektivitas fungsi legislasi serta upaya yang dilakukan dalam mengefektivkan fungsi Legislasi. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan Teori efektivitas oleh Siagian.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung telah menjalankannya fungsi legislasinya atau Pembentukkan Peraturan Daerah kurang efektiv. Efektivitas dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli ini dapat dilihat dari capaian kinerja atas Perda yang dihasilkan dan ditetapkan pada akhir tahun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Ada tiga faktor internal yang menghambat efektivitas fungsi legislasi DPRD Bangli yaitu persepsi, orientasi sikap dan kepribadian. Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektivkan fungsi Legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli
ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGLI DALAM UPAYA MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN KONSERVASI ALAM Junaedy, I Kadek Dede; Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1065

Abstract

Bangli merupakan surga tersembunyinya Bali. Memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan didukung sumber daya yang unggul. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang kaya akan peninggalan tradisi budaya dan arkeologi. Jauh sebelum perkembangan Bali seperti ini, Bangli telah menjadi pusat-pusat peradaban masyarakat pada masa itu. Bangli terkenal akan banyak tempat destinasi wisatanya yang mana salah satu tempat yang selalu menjadi destinasi incaran baik wisata lokal maupun wisata mancanegara yakni Taman Wisata Alam Gunung Batur. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan mengenai analisis kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Bangli dalam Upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan konservasi alam khususnya di Taman Wisata Alam Gunung Batur. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sesuai dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan Masyarakat dan pemangku kepentingan tetap ikut terlibat dalam menjaga lingkungan hidup dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta konservasi alam khususnya pada Taman Wisata Alam Gunung Batur yang ada di Kabupaten Bangli agar tetap ajeg dan lestari senantiasa tetap menjadi daya tarik wisatawan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGLI Ariati, Ni Kadek; Sedia, I Wayan; Junaedy, I Kadek Dede
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, serta mendorong keberlanjutan ekonomi lokal melalui pengaturan zonasi, pembatasan jumlah, waktu operasional, dan jarak minimal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal. Pelanggaran aturan jarak minimal 500 meter antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi salah satu permasalahan utama, yang berdampak pada penurunan daya saing pasar tradisional. Pasar modern menawarkan berbagai keunggulan seperti kenyamanan, promosi agresif, dan harga kompetitif, sehingga menarik minat konsumen dan menggeser preferensi belanja dari pasar tradisional.Selain itu, lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang, seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi, memperburuk situasi ini. Dampak negatif lain termasuk melemahnya keberlanjutan pasar tradisional yang sebagian besar diisi oleh pedagang kecil dan menengah, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional, penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan, termasuk revisi Perda, penguatan pengawasan, pemberian insentif bagi pedagang pasar tradisional, serta modernisasi fasilitas pasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bangli.
GOVERNMENTALITY DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GIANYAR BALI Permini, Ni Luh Putu Ening; Junaedy, I Kadek Dede; Wahyuni, Made Dewi; Dinata, Ni Luh Komang Cantika Rahayu; Putri, Desak Putu Niken Isma
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i2.4979

Abstract

Sustainable tourism management has become a crucial issue in Bali, one of the most popular tourist destinations in Indonesia. The rapid growth of tourism has had negative impacts on the environment and local culture. Therefore, the implementation of governance based on environmental ethics and social inclusion is an important strategy in managing sustainable tourism while preserving Balinese cultural identity. This study examines the implementation of governmentality in sustainable tourism management in Bali. Through community participation and public consultation, the Balinese government integrates input from local communities, academics, and tourism industry stakeholders in tourism decision-making. Environmental ethics is the main focus in tourism management, with strict regulations to protect natural resources and the environment. The results of the implementation of governmentality show positive impacts. Balinese tourism becomes more sustainable with strict environmental monitoring and enforcement of regulations. This increases local community involvement in the tourism industry, ensuring that tourism benefits are distributed to all levels of society. Cultural preservation is also a major concern in tourism policy through the involvement of local communities in decision-making. This study makes a significant contribution to understanding the implementation of governmentality in sustainable tourism management in Bali. It is intended for the government and tourism stakeholders to achieve the right balance between sustainable tourism growth, cultural preservation, and environmental protection in the future.
Analysis of The Implementation on Community Empowerment Policies in Denpasar, Bali, Indonesia Junaedy, I Kadek Dede; I Made Sumada; Azhari Aziz Samudra
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 15, No 2 (2024): July 2024
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jsp.v15i2.367

Abstract

This research aimed at understanding the implementation concerning the Denpasar Municipality government policy which is called “Kube". Kube is a form of community joint business group program that aims to empower village communities in the form of cash assistance. This research used a qualitative approach and explores the opinions of key informants. The results of the analysis showed that various problems in the field caused the “Kube” program to be ineffective due to limited facilities and infrastructure, small development capital and the absence of final marketing of home industry products. Eventually, it became one of the causes of high poverty rates in villages. To overcome this problem, the government is expected to provide greater capital, create a marketing network for home industry products, and train community groups and provide technical assistants in the field
Co-Authors astawa, I Wayan Astawa Azhari Aziz Samudra Dinata, Ni Luh Komang Cantika Rahayu I Made Sumada Ni Kadek Ariati, Ni Kadek Ni Luh Putu Ening Permini Putri, Desak Putu Niken Isma Sedia, I Wayan Wahyuni, Made Dewi yuda, Putu Ari Yudanta