Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Penalaran Epistemologi Irfani; Filsafat Al-Hikmah Al-Muta’aliyah Mulla Shadra Trisno, Ahmad; Bakri, Syaiful
Journal of Islamic Thought and Philosophy Vol. 1 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jitp.2022.1.2.291-307

Shadra mendapat julukan yang sangat mengagumkan dalam dunia filsafat Islam. Abdul Kadir Riyadi dalam Arkeologi Tasawufnya, menyatakan Mulla Shadra layak menyandang gelar sebagai guru ketiga dalam tasawuf falsafi setelah Ibn Arabi dan Suhrawardi. Sedangkan menurut M. M. Sharif dalam A History of Muslim Philosophy, memandang sosok Mulla Shadra adalah guru ketiga setelah Ibn Sina dan Suhrawardi.1 Dari nama-nama besar inilah Shadra bisa membuktikan dirinya sebagai tokoh yang perlu diperhitungkan dalam kazanah filsafat Islam. Ibn Sina, Ibn Arabi dan Suhrawardi, melalui ketiga tokoh ini Shadra bisa mengkonstruk nalar filsafatnya. Dalam ranah filsafat Parepatetik yang dibangun dari nalar filsafat Aristotelean, ajaran Ibn Sina (980-1037 M) menjadi pondasi awal Shadra untuk mengkonstruk nalar filsafatnya. Semua persoalan filsafat Shadra berpatokan kepada al-syaikh al-rais, sang guru pertama Ibn Sina. Shadra mengambil pendapat Ibn Sina dalam rangka membentuk nalar filsafat teosofinya secara independen, sebagaimana prioritas wujud dan lemahnya esensi. Tentu Shadra tidak hanya mengambil begitu saja pendapat Ibn Sina, sebagai pemikir yang independen Shadra bersikap objektif dalam mengkritisi dan memodifikasi pandangan Ibn Sina.2 Sebagai filosof yang mandiri Shadra dituntut untuk mengambil sikap secara arif, tidak selalu membebek dengan pendapat Ibn Sina

Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam Masodi, Masodi; Haza, Haza; bakri, syaiful
SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v2i1.45

Akad nikah dalam agama islam sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tanpa akad nikah, hubungan suami isteri dipandang tidak sah. Dalam kehidupan berumahtangga tidak terlepas dari yang namanya permasalah, percekcokan antara suami dan istri. Banyak masyarakat yang mampu mengatasi permasalah tersebut, tetapi banyak pula permasalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang berujung penceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) putusnya perkawinan/ talak (perceraian dalam perspektif fiqih dan komplikasi hukum islam; 2) hukum menjatuhkan talak; dan 3) cara menjatuhkan talak menurut fikih. Metode penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan kajian normatif melalui berbagai ketentuan mengenai perceraian dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum islam. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Hukum mnejatuhkan talak yaitu Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram

POLARISASI KESADARAN HUKUM DALAM KELUARGA BAKRI, SYAIFUL
SAMAWA Vol 2 No 2 (2022): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v2i2.58

Keluarga pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak memahami hukum. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran hukum dalam keluarga secara efektif dan berkesinambungan sehingga Keluarga benar-benar memahami pentingnya hukum. Keluarga merupakan peranpaling utama dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan berKeluarga untuk mengurangi pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadi hal mendasar dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikannya. Memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatanwarga Negara terhadap Undang- Undang salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan Keluarga

PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN bakri, syaiful
KASBANA Vol 3 No 2 (2023): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i2.93

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum penanaman modal terhadap persaingan usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan untuk Menganalisa penerpan hukum penanaman modal terhadap persaingan usaha dalam menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (Conceptual Approach) dan Undang-Undang (Statute Approach). Sumber data menggunakan data primer, data sekunder, data tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang memberlakukan hukum persaingan telah berperan secara aktif menjadi centre of excellence dalam pengembangan hukum persaingan ini di ASEAN melalui pembagian pengalaman (sharing experience). Komisi yang bertugas mengawasi Persaingan Usaha dengan Komisi VI DPR RI memiliki komitmen untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli. Di Kementerian Perdagangan sendiri upaya untuk menjawab tantangan globalisasi bukan hanya MEA 2015 secara sempit dengan membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, serta berperan sebagai pengelola kebijakan maupun pelaksanaan atas program pengembangan sekaligus pengamanan perdagangan dalam negeri. Kegiatan investasi yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya maka perlu adanya kepastian dalam memberikan perlindungan hukum terlebih setelah adanya kesepakatan negara-negara ASEAN.

Pendampingan Kesadaran Hukum UU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Prajekan Bondowoso Bakri, Syaiful
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.4465

Tujuan artikel ini adalah membahas tentang pengabdian pada masyarakat di kecamatan prajekan kabupaten bondowoso, kegiatan yang dilakukan melalui pendampingan hukum yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pendampingan, pendampingan yang dilakukan selama 1 bulan dengan melakukan pendekatan ABC (Asset Based Community Development) dilakukan melalui empat tahap utama: observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum perlindungan anak di kecamatan prajekan yang sebelum diadakannya pengabdian sebesar 32%, angka pemahaman meningkat setelah dilakukan pendampingan yang semula pemahaman sebesar 32% naik menjadi 85%.

Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia yang Menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri Bakri, Syaiful
Attractive : Innovative Education Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Attractive : Innovative Education Journal
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/aj.v6i1.1142

The The purpose of writing this article is to find out the Constitutional Rights of Indonesian Citizens Who Become Workers Abroad, Indonesian Migrant Workers (Overseas Migrant Workers) are every citizen who is eligible to work abroad in employment for a certain period of time by receiving wages. The labors are protect by Law Number 39 Year 2004 on the placement and protection of Indonesian Migrant Workers (Overseas Migrant Workers) abroad. The formulation of the problem in this research is how the protection of Indonesian Migrant Workers’ according to Law Number 39 Year 2004 concerning the placement and protection of workers abroad and how the implementation of Law No. 39 of 2004 For Indonesian Migrant Workers. Type of research used is descriptive analytical, the method used in this research is approach legislation. A legislative approach is an approach that is undertaken by incorporating relevant laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. Based on the description of the background and discussion of this research, it can be concluded that the protection of Indonesian Migrant Workers according to Law Number 39 Year 2004 concerning the placement and protection of workers abroad of pre-placement, during placement, post-placement. As well as supervision of the implementation and protection of Indonesian workers carried out with the objective of reporting job vacancy, compulsory report on employment in the company, and job training. The application of Indonesian Migrant Workers Law pursuant to Law Number 39 Year 2004 is intended to protect the basic rights of workers / laborers and ensure equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to achieve workers' welfare and the government remains accountable The fate of Indonesian Migrant Workers and protection of Indonesian Migrant Workers and with the existence of Article 94 of Law Number 39 Year 2004 mandates to establish BNP2TKI as an institution assigned by the state to provide legal protection to Indonesian Migrant Workers. Keywords: Indonesian Migrant Workers, Protection, Implementation

Model Penalaran Epistemologi Irfani: Filsafat Al-Hikmah Al-Muta’aliyah Mulla Shadra Trisno, Ahmad; Bakri, Syaiful
Journal of Islamic Thought and Philosophy Vol. 1 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jitp.2022.1.2.291-307

Shadra mendapat julukan yang sangat mengagumkan dalam dunia filsafat Islam. Abdul Kadir Riyadi dalam Arkeologi Tasawufnya, menyatakan Mulla Shadra layak menyandang gelar sebagai guru ketiga dalam tasawuf falsafi setelah Ibn Arabi dan Suhrawardi. Sedangkan menurut M. M. Sharif dalam A History of Muslim Philosophy, memandang sosok Mulla Shadra adalah guru ketiga setelah Ibn Sina dan Suhrawardi.1 Dari nama-nama besar inilah Shadra bisa membuktikan dirinya sebagai tokoh yang perlu diperhitungkan dalam kazanah filsafat Islam. Ibn Sina, Ibn Arabi dan Suhrawardi, melalui ketiga tokoh ini Shadra bisa mengkonstruk nalar filsafatnya. Dalam ranah filsafat Parepatetik yang dibangun dari nalar filsafat Aristotelean, ajaran Ibn Sina (980-1037 M) menjadi pondasi awal Shadra untuk mengkonstruk nalar filsafatnya. Semua persoalan filsafat Shadra berpatokan kepada al-syaikh al-rais, sang guru pertama Ibn Sina. Shadra mengambil pendapat Ibn Sina dalam rangka membentuk nalar filsafat teosofinya secara independen, sebagaimana prioritas wujud dan lemahnya esensi. Tentu Shadra tidak hanya mengambil begitu saja pendapat Ibn Sina, sebagai pemikir yang independen Shadra bersikap objektif dalam mengkritisi dan memodifikasi pandangan Ibn Sina.2 Sebagai filosof yang mandiri Shadra dituntut untuk mengambil sikap secara arif, tidak selalu membebek dengan pendapat Ibn Sina.

Pandangan Hukum Islam terhadap Epistemologi Zihar dalam Keluarga Bakri, Syaiful
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 1 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i1.1092

The purpose of this paper is to find out the epistemology of zihar in the family is a phenomenon that needs to be understood in the context of Islamic law. Zihar is an Islamic legal term that refers to the statement or action of a husband who considers his wife as a mahram (a relationship that prohibits marriage) for him. In the view of Islamic law, zihar is considered incompatible with the principles of justice, equality and respect that are the cornerstones of husband-wife relationships in Islam. In this journal, the author presents an Islamic legal understanding of zihar and its impact on family relationships. The author also analyzes the Islamic values that underlie husband-wife relationships, including love, compassion, mutual understanding and respect. In the context of Islamic legal views, zihar is considered an act that violates the principles of justice and equality in conjugal relationships. Islam emphasizes the importance of good communication, deliberation, mediation, and fair problem solving in the family. Zihar has no valid legal basis in Islam, and the author emphasizes the need to avoid demeaning and unfair attitudes towards life partners. Keywords: Islamic Law, Epistemology of Zihar, Family

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search