Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Eksaminasi: Jurnal Hukum Bagelen Community Service
Sasmita, Ajeng Risnawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Restorative Justice Policy as Criminal Settlement in The Law of Information and Electronic Transaction (ITE) Sasmita, Ajeng Risnawati
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v9i2.2420

Abstract

Restorative justice in conflict resolution is an effort to resolve between criminals and victims of crime in criminal cases directly. More specifically, restorative justice seeks a way out by considering the good for all parties, be it for the perpetrator, the victim, or the victim's family. This article defines the basic concept of applying the Restorative Justice Policy as the settlement of criminal cases in the Electronic Information and Transaction Law. This article is a qualitative research using a conceptual normative approach. Data were collected through literature study, then analyzed using a data reduction process, data presentation and conclusion drawing. The application of Restorative Justice as a settlement of criminal cases as regulated in the legislation concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is deemed appropriate considering that in the settlement of criminal cases, investigators must have the principle of prioritizing restorative justice in case settlement, and criminal law is the last resort that can be used. carried out as an effort to enforce the law (ultimum remidium), as stated in the Circular Letter Number: SE/2/11/2021 and the Chief of Police's Telegram Letter No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021. With the process of returning to its original state (peace between the two parties), then criminal cases can be resolved and there is no need to continue the process in the judicial process.
Analisis Yuridis “Mens Rea” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP Ningsih, Retno Hidayahtun; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5960

Abstract

Penelitian ini mengkaji interpretasi unsur niat (mens rea) dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan interpretasi terhadap mens rea dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana. Niat jahat menjadi elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk pembunuhan lainnya, dan pemahaman yang tepat mengenai niat sangat penting untuk penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam interpretasi mens rea di kalangan hakim, yang dapat berimplikasi pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, tantangan dalam membuktikan niat di era digital menambah kompleksitas dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya konsistensi dalam interpretasi mens rea untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Indrawati, Septi; Sasmita, Ajeng Risnawati; Utami, Novia Zaqqy Dwi
Bagelen Community Service Vol. 3 No. 1 (2025): Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia dan sejahtera. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak dan membentuk kelompok PATBM di desa Sidoharjo, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan mendapatkan informasi bahwa di desa Purwodadi terdapat sejumlah kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Penyelesaian kasus diselesaikan secara kekeluargan dengan pihak aparat desa. Oleh karena itu penting diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak. Selain itu dari kegiatan pengabdian ini juga dibentuk kelompok PATBM yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melindungi dan menyelesaiakan kasus kekerasan terhadap anak.
Efisiensi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Indrawati, Septi; Santoso, Agus Budi; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa merek menjadi isu penting seiring meningkatnya nilai ekonomi dan peran merek sebagai elemen gaya hidup serta identitas bisnis. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menghadapi kendala berupa proses yang lama, biaya tinggi, dan potensi kerusakan hubungan bisnis. Alternatif seperti arbitrase menawarkan Solusi yang lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan memungkinkan pihak-pihak memilih arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan arbitrase dalam sengketa merek dan mengidntifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunkan metode penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini mencakup efisiensi penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.
Co-Authors Agus Budi Santoso Indrawati, Septi Ningsih, Retno Hidayahtun Utami, Novia Zaqqy Dwi