Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Indrawati, Septi; Rachmawati, Amalia Fadhila
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 1 (2022): Maret, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The Covid-19 pandemic has led to government policies that affect the economic conditions of the community in general and micro-enterprises in particular. One of the institutions that need to do this reorientation is the Zakat Infaq and Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Institute. LAZIS Muhammadiyah is intended as a zakat management institution with modern management that can deliver zakat to be part of the community social problem solver. The research was conducted with the aim of analyzing the concept and effectiveness of the utilization of zakat for the empowerment of micro-enterprises. The research was conducted using sociological juridical methods to examine existing policies with their implementation on problems or conditions that occur in society. The results showed that the concept of utilizing zakat in empowering micro-business actors affected by Covid-19 was carried out as an incidental economic program. This program is carried out as a problem solver to help the community of micro-enterprises in the sustainability of their business. The utilization of zakat in empowering micro business actors runs effectively in accordance with the provisions of Article 27 paragraph 1 of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which states that zakat can be utilized for productive businesses in the context of handling the poor and improving the quality of the people. This means that zakat funds can be used to help empower the economic community of micro-enterprises affected by Covid-19. Abstrak Pandemi Covid-19 menimbulkan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum dan pelaku usaha mikro khususnya. Salah satu lembaga yang perlu melakukan reorientasi tersebut adalah Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah. LAZIS Muhammadiyah dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis konsep dan efektivitas pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis untuk menelaah kebijakan yang ada dengan implementasinya pada permasalahan atau kondisi yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro yang terdampak Covid 19 dilakukan sebagai program ekonomi insidental. Program ini dilakukan sebagai problem solver untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro dalam keberlangsungan usahanya. Pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro berjalan dengan efektif sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini berarti dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. (Abstrak tidak boleh melebihi 300 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses oleh audiens secara umum. Abstrak harus secara singkat meringkas esensi tulisan dan mencangkup area berikut tanpa menggunakan judul subbagian tertentu) Tujuan: Secara singkat menyatakan masalah atau permasalahan yang diatasi. Metode: Menyatakan secara metode yang digunakan untuk mengatasi masalah. Hasil: Memberikan ringkasan singkat tentang temuan, pembahasan dan solusi.

Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Bibit Ayu Astriani; Indrawati, Septi
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama dan sangat berharga untuk menunjung kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dari pembangunan negara. Kedati, seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi sumber konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik dalam penguasaan maupun pengelolaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di Indoensia, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukann bahwa penyelesaian sengketa tanah adat dihadapkan pada kendala seperti tumpang tindih peraturan yang menciptakan ketidakpastian hukum, minimnya bukti formal yang melemahkan posisi masyarakat adat, penyerobotan tanah yang mengakibatkan konflik sosial, dan ketidakjelasan batas tanah yang memperumit pengakuan hak ulayat. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap layanan pendaftaran tanah menambah tantangan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan dan jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi.

Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr) Putri, Viona Erwiyanto; Indrawati, Septi; Alfian, Muh
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5959

Pemberian kredit adalah suatu fungsi dari bank. Saat ini, kredit banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sebab kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Risiko tersebut antara lain tejadi karena krisis ekonomi, kepailitan, persaingan usaha yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha debitur atau perbankan, atau kesengajaan dari pihak debitur yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang telah disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/Pn Pwr tentang wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memberikan pertimbangan terdapat 2 (dua) aspek kategori yaitu yuridis dan non yuridis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ada 2 (dua) perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Protecting Famous Trademarks: Legal Insights from the EV Electro Voice Case in Indonesia Robiyatul Adawiyyah, Inni Isnaini; Indrawati, Septi
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i2.9941

Trademark rights play a critical role in business, particularly in navigating global competition and safeguarding well-known brands. However, the principle of good faith in trademark registration is often exploited to mimic the fame of established trademarks. This study examines the prohibition of the registered trademark "EV ELECTROVOICE + Logo" as contested by the trademarks "EV and Logo" and "ELECTRO-VOICE," as outlined in Decision Number 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. The research aims to analyze the legal rationale behind the court's decision and its implications for trademark protection in Indonesia, especially concerning the application of the first-to-file principle and the protection of well-known trademarks. Employing a normative juridical method, the study focuses on examining relevant legal norms and their application in practice. The findings reveal that the court nullified the “EV ELECTROVOICE + Logo” registration due to bad faith, as the registration was intended to leverage the reputation of well-known trademarks. This decision underscores the significance of maintaining good faith in trademark registration and highlights the influence of international law in securing rights for well-known trademarks. The study contributes to a deeper understanding of trademark law dynamics in Indonesia and sheds light on the decision's implications for protecting famous trademarks within the national legal framework. Ultimately, the research aims to enrich the comprehension of trademark law principles in Indonesia and provide insights for improving regulations to address the challenges of trademark protection in a globalized era.

Contemporary Batik on The Verge of Risk: The Urgency of Copy Right Registration for Legal Protection Indrawati, Septi; Nisrina, Wanda Athaya; Rachmawati, Amalia Fadhila
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.23814

Contemporary batik is characterised by motifs or patterns containing freedom of expression, not bound by tradition and patterns that tend to be more modern. In Purworejo Regency, there are 48 contemporary batik craftsmen, but only 6 craftsmen have copyright certificates for their contemporary batik motifs. While other craftsmen do not yet have a copyright certificate. Though copyright is a legal protection needed for a work, one of them contemporary batik. Copyright is an exclusive right granted to the copyright holder to use, reproduce or give permission for it on a work. This study aims to analyse the legal protection of contemporary batik through copyright registration. To achieve these goals, this research was conducted using normative sociological legal research methods. Normative sociological means that the research is conducted by examining existing legal materials, then analysing how its implementation in society in accordance with the problems faced. Legal materials collected will be reviewed comprehensively and analysed deductively with a systematic presentation. The results showed that copyright registration provides legal protection against contemporary batik motifs. Through this copyright registration, the creator will get a copyright certificate, where the certificate can be proof of legal ownership of batik motifs. Legal protection provided in the form of preventive protection, namely prevention so that no one else who imitates the contemporary batik motif. Furthermore, protection repressive, namely case settlement can be done through the path of litigation or non-litigation when there is a case related to batik motifs contemporary.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Indrawati, Septi; Sasmita, Ajeng Risnawati; Utami, Novia Zaqqy Dwi
Bagelen Community Service Vol. 3 No. 1 (2025): Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia dan sejahtera. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak dan membentuk kelompok PATBM di desa Sidoharjo, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan mendapatkan informasi bahwa di desa Purwodadi terdapat sejumlah kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Penyelesaian kasus diselesaikan secara kekeluargan dengan pihak aparat desa. Oleh karena itu penting diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak. Selain itu dari kegiatan pengabdian ini juga dibentuk kelompok PATBM yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melindungi dan menyelesaiakan kasus kekerasan terhadap anak.

Contemporary Batik on The Verge of Risk: The Urgency of Copy Right Registration for Legal Protection Indrawati, Septi; Nisrina, Wanda Athaya; Rachmawati, Amalia Fadhila
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.23814

Contemporary batik is characterised by motifs or patterns containing freedom of expression, not bound by tradition and patterns that tend to be more modern. In Purworejo Regency, there are 48 contemporary batik craftsmen, but only 6 craftsmen have copyright certificates for their contemporary batik motifs. While other craftsmen do not yet have a copyright certificate. Though copyright is a legal protection needed for a work, one of them contemporary batik. Copyright is an exclusive right granted to the copyright holder to use, reproduce or give permission for it on a work. This study aims to analyse the legal protection of contemporary batik through copyright registration. To achieve these goals, this research was conducted using normative sociological legal research methods. Normative sociological means that the research is conducted by examining existing legal materials, then analysing how its implementation in society in accordance with the problems faced. Legal materials collected will be reviewed comprehensively and analysed deductively with a systematic presentation. The results showed that copyright registration provides legal protection against contemporary batik motifs. Through this copyright registration, the creator will get a copyright certificate, where the certificate can be proof of legal ownership of batik motifs. Legal protection provided in the form of preventive protection, namely prevention so that no one else who imitates the contemporary batik motif. Furthermore, protection repressive, namely case settlement can be done through the path of litigation or non-litigation when there is a case related to batik motifs contemporary.

Efisiensi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Indrawati, Septi; Santoso, Agus Budi; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sengketa merek menjadi isu penting seiring meningkatnya nilai ekonomi dan peran merek sebagai elemen gaya hidup serta identitas bisnis. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menghadapi kendala berupa proses yang lama, biaya tinggi, dan potensi kerusakan hubungan bisnis. Alternatif seperti arbitrase menawarkan Solusi yang lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan memungkinkan pihak-pihak memilih arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan arbitrase dalam sengketa merek dan mengidntifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunkan metode penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini mencakup efisiensi penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.

Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen Indrawati, Septi; Santoso, Agus Budi; Sasmita, Ajeng Risanawati
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.180

Usaha Kecil merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kebumen, tetapi perlindungan produk yang beredar, khusunya mengenai merek masih lemah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada pendaftaran merek produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen dan untuk menganalisis peran pemerintah daerah kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: pertama perlindungan hukum perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI. Kedua, Peran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di kabupaten Kebumen adalah beradasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Peran tersebut dilakuan oleh pemerintah melalui Dinas KUMKM dan PLUT KUMKM, dimana kegiatannya adalah memberikan sosialisasi, pelayanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Kecil dalam pendaftaran merek di DJKI sebagai upaya perlindungan hukum serta pengembangan Usaha Kecil.

Empowering the Purworejo Regional Leadership of 'Aisyiyah (PDA) as Paralegals and Mental Health Counselors Indrawati, Septi; Risnawati Sasmita, Ajeng; Iftayani, Itsna; Choirunnisa, Bustania; Nawawi, Adin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 6 No 1 (2025): Issue in Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v6i1.14220

Women in Purworejo Regency continue to face increasing violence, exploitation, and abuse due to various factors such as gender inequality, poverty, low education, and lack of awareness of their rights and position in society. Legal protection remains limited due to weak law enforcement and an ineffective judicial system. In response to these challenges, the Regional Leadership of 'Aisyiyah (PDA) Purworejo, as a women's autonomous organization under Muhammadiyah, aims to play a more active role in empowering and protecting women. This community service activity was designed to provide education and capacity-building to strengthen the role of ‘Aisyiyah leaders. The objectives were achieved through strategies such as training, mentoring, and community development. The main solution involved conducting paralegal and mental health counselor training for representatives of Branch Leadership of 'Aisyiyah (PCA) throughout Purworejo Regency, equipping them with legal and psychological knowledge to assist women in need.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search