Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

MITIGASI BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA DALAM KOMUNIKASI POLITIK HANNAH ARENDT Sasongko, Yohanes Probo; Setyawan, Erwin
Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Komunikasi Vol 1, No 2 (2023): Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkik.v1i2.7575

Abstract

Perbuatan korupsi adalah sebuah tindakan yang merendahkan manusia tersebut sebagai pelakunya.  Korupsi dalah bentuk kejahatan yang tidak  memiliki riwayat penanggulangan yang baik. Oleh sebab itu, perbuatan korupsi yang menjadi pekerjaan rumah bangsa kita menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya. Dalam perspektif Hannah Arendt, korupsi dilihat sebagai perbuatan yang banal, artinya korupsi sebagai bentuk budaya yang salah dan dibenarkan. Hal ini adalah bentuk kesesatan berpikir secara kreatif dan hilangnya nilai- nilai moral yang ada pada diri manusia tersebut. Perbuatan korupsi harus dihapuskan dengan berbagai kebijakan yang ada dan regulasi segala hal, terutama menciptakan mentalitas yang sadar dan bernalar sehat juga bagaimana memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelaku korupsi, sehingga perbuatan korupsi dapat dilampaui dengan baik. Pada penelitian ini, dengan mengambil tema komunikasi politik, metode yang dipakai sebagai usaha untuk membedah secara menyeluruh serta mengembangkan penjelasan secara terstruktur mengenai pemahaman dan bentuk- bentuk yang perlu diperhatikan mengenai tindakan korupsi. Maka, metode yang digunakan yakni, dengan menggunakan metode kualitatif, melalui studi telaah analisis  pada teori komunikasi politik yang dirumuskan oleh Hanna Arendt. Terkait dengan upaya mengatasi perbuatan korupsi di Indonesia, Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan dapat mereduksi perbuatan korupsi yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Pertama,  Pembenahan terhadap system pengawasan dan pembenahan hukum. Kedua, seluruh pola pendidikan di Indonesia haruslah diubah. Ketiga, dalam konteks upaya pembenahan yang lebih mendalam, korupsi haruslah dibuat menjadi “korup”.
Hermeneutika Politik Dalam Literasi Pendidikan Demokrasi Pancasila (Studi Deskriptif Tahun Pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia) Sasongko, Yohanes Probo; Setyawan, Erwin
Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan Vol 10 No 1 (2023): Desember
Publisher : Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/jhm.v10i1.24035

Abstract

Our knowledge and understanding of political diction still needs further attention. This is in line with efforts to provide good education to society. Looking ahead to the political year 2024, Indonesian people are still trapped by limitations and inadequate understanding of the meaning of politics. The impacts felt are also varied, starting from acts of discrimination, intolerance and attitudes of exclusivism towards groups and groups within themselves. Political hermeneutics tries to look again at the understanding and definition of politics openly and comprehensively, meaning that in the context of hermeneutic studies, diction regarding politics is brought back to a different understanding and is able to look at a comprehensive context. So, in this new understanding, the Indonesian people can prepare themselves and be fully aware to be actively involved, and able to play an open role in assisting and assisting our neighbors as a nation that prioritizes the values of Pancasila to become a good and advanced Indonesian nation. Our nation is heading towards a Golden Indonesia 2045.
Environmental Conservation Education in a Spatial Approach and Local Wisdom at Trisik Beach, Yogyakarta Sasongko, Yohanes Probo Dwi; Setyawan, Erwin; Herlina, Herlina
KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol 13, No 2 (2025): Kolokium: Publishing October 2025
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/kolokium.v13i2.1184

Abstract

The educational activities aimed at tourists and the community in the “Trisik Release Tukik” event broadly aim to introduce a spatial approach to disaster mitigation and environmental conservation education based on local wisdom to tourists visiting Trisik Beach. The activities, which were carried out from July to August, involved the community and stakeholders, including community organizations such as Pokdarwis Banaran. The methods used were qualitative, with traditional lectures supported by visual media and presentations accompanied by narratives of local wisdom. The activities took place in a fun and educational atmosphere, accompanied by question and answer sessions and interactive discussions. The results of the study show that the educational process carried out to build high awareness and understanding in all aspects, especially in applying knowledge in the context of real life to the environment, is a form that must be applied sustainably. The spatial approach makes it easier for visitors to understand locations that are prone to natural disasters and require regular management. Meanwhile, local values strengthen the relationship between visitors and the local social and cultural environment. The non-formal educational approach is a simple, adaptive, and implementable measure in every coastal tourist area by optimizing the use of technology. These findings fully support the effectiveness of the spatial-cultural approach as a relevant, grounded, and widely replicable model for achieving the goals of disaster mitigation education and environmental conservation in other areas with similar tourist attraction characteristics.