Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2022) Besdy, Besdy; Sahputra, Rilawadi; Azmi, Syariful
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4639

Abstract

Abstract: The digital economic transformation accelerated by the Covid-19 pandemic prompted the Indonesian government to implement tax policies on cross-border digital transactions. This study aims to evaluate the effectiveness of Value Added Tax (VAT) collection on intangible goods and/or taxable services from outside the customs area through Electronic-Based Trade (PMSE), and to assess its alignment with OECD guidelines. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, using literature review and interviews as data sources. The findings show a significant increase in the number of VAT collectors, from 51 entities in 2020 to 199 in 2024, with tax revenue rising from IDR 731.4 billion to IDR 8,440 billion. Supervision by the Directorate General of Taxes (DGT), supported by data from the Ministry of Communication and Information (Kominfo) and Bank Indonesia, is considered effective despite communication and transaction measurement challenges. The study confirms the effectiveness of the VAT collection policy for PMSE and its relevance in the digital economy context. Strengthening inter-agency coordination and developing more adaptive and comprehensive tax policies are recommended to enhance digital tax governance in Indonesia.Keyword: Digital Economy, Tax Compliance, Tax Supervision, VAT on E-CommerceAbstrak: Transformasi ekonomi digital yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan perpajakan atas transaksi digital lintas batas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta menilai kesesuaiannya dengan pedoman OECD. Kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa jumlah pemungut PPN PMSE meningkat dari 51 entitas pada 2020 menjadi 199 pada 2024, dengan penerimaan pajak naik dari Rp731,4 miliar menjadi Rp8.440 miliar. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang didukung data dari Kominfo dan Bank Indonesia, dinilai cukup efektif meski masih menghadapi kendala komunikasi dan pengukuran transaksi digital. Penelitian ini mengonfirmasi efektivitas kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dan relevansinya dalam konteks ekonomi digital. Diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif untuk memperkuat tata kelola perpajakan digital di Indonesia.Kata kunci: Ekonomi Digital, Kepatuhan Perpajakan, Pengawasan Perpajakan, PPN PMSE
PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN Yohnwein, Rudy; Ruslan, Ruslan; Azmi, Syariful
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4640

Abstract

Abstract: Regional economic growth is an important indicator in assessing the success of development, where international trade and fiscal policy are two strategic factors that interact in influencing the dynamics of the regional economy. Medan city, as a center of trade and logistics in western Indonesia, has a strategic position on the map of international trade, particularly through export-import activities and the movement of goods at Belawan port. On the other hand, local government fiscal policy also determines the effectiveness of development financing through public spending and local tax management. This research aims to comprehensively analyze how international trade and fiscal policy influence economic growth in Medan city, as well as to identify legal and administrative challenges that hinder the optimization of these two factors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical methods, supported by secondary data in the form of legal documents, legislation, official statistical reports, and scientific literature. The results of the research show that international trade contributes positively to the economic growth of Medan City, particularly through increased export volume, logistics connectivity, and the role of ports as regional distribution centers. However, there are still various obstacles such as unclear export-import regulations, weak law enforcement, and low coordination among related agencies. Meanwhile, regional fiscal policies show a role in promoting infrastructure development and public services, but have not been optimal due to limited fiscal capacity and high dependence on transfer funds from the central government. In conclusion, although international trade and fiscal policy have a significant influence on the economic growth of the city of Medan, reforms in trade regulations and the strengthening of regional fiscal capacity are necessary to ensure that their contributions can be maximized sustainably. This study recommends the harmonization of cross-sectoral policies, improvement of fiscal institutional quality, and simplification of export-import regulations as strategic steps towards more inclusive and equitable economic growth. Keyword: International Trade, Fiscal Policy, Economic Growth, Economic Law, Medan City. Abstrak: Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, di mana perdagangan internasional dan kebijakan fiskal menjadi dua faktor strategis yang saling berinteraksi dalam memengaruhi dinamika ekonomi regional. Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan logistik di wilayah barat Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan internasional, khususnya melalui aktivitas ekspor-impor dan pergerakan barang di pelabuhan Belawan. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah daerah juga turut menentukan efektivitas pembiayaan pembangunan melalui belanja publik dan pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana pengaruh perdagangan internasional dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, serta mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif yang menghambat optimalisasi kedua faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan statistik resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, terutama melalui peningkatan volume ekspor, konektivitas logistik, dan peran pelabuhan sebagai pusat distribusi regional. Namun, masih terdapat berbagai hambatan seperti ketidakjelasan regulasi ekspor-impor, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya koordinasi antarinstansi terkait. Sementara itu, kebijakan fiskal daerah menunjukkan peran dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi belum optimal akibat keterbatasan kapasitas fiskal serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kesimpulannya, meskipun perdagangan internasional dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, diperlukan reformasi regulasi perdagangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah agar kontribusinya dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kualitas kelembagaan fiskal, serta penyederhanaan regulasi ekspor-impor sebagai langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.. Kata kunci: Perdagangan Internasional, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Hukum Ekonomi, Kota Medan.
PENGARUH PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN FISKUS, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN Pony, Pony; Ruslan, Ruslan; Azmi, Syariful
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4641

Abstract

Abstract: This study examines the role of law enforcement and tax socialization in improving taxpayer compliance and quality at the Medan Pratama Tax Service Office (KPP). Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with tax officers and taxpayers from various sectors, both individuals and business entities. The findings reveal that law enforcement—through audits, collections, and administrative or criminal sanctions—significantly influences taxpayer compliance by creating a deterrent effect. However, reliance solely on sanctions is insufficient to foster sustainable compliance, as its impact tends to be temporary. Conversely, tax socialization conducted by KPP Pratama and KPP Madya Medan, such as seminars, training, and “Tax Goes to Campus” programs, effectively enhances taxpayers’ knowledge, confidence, and moral awareness regarding tax obligations. Participants of these programs demonstrate greater understanding of tax procedures and recognize the broader importance of taxes for national development. These results are consistent with the Theory of Planned Behavior, which highlights the role of attitudes, social norms, and perceived control in shaping compliance. The study concludes that achieving a successful tax system requires more than enforcement, continuous education and socialization are essential to build long-term, voluntary compliance supported by taxpayers’ internalized awareness. Keyword: Law Enforcement, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Taxpayer Quality, Theory of Planned Behavior Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran penegakan hukum dan sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan serta kualitas wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas pajak serta wajib pajak dari berbagai sektor, baik individu maupun badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan, serta penerapan sanksi administrasi dan pidana berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan efek jera. Namun, kepatuhan yang hanya bergantung pada sanksi bersifat sementara dan tidak cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang. Sebaliknya, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama dan KPP Madya Medan, melalui seminar, pelatihan, serta program “Tax Goes to Campus,” terbukti efektif meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan kesadaran moral wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Peserta sosialisasi lebih memahami prosedur pajak serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menekankan peran sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol dalam membentuk kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi berkelanjutan untuk membangun kepatuhan sukarela yang dilandasi kesadaran internal wajib pajak. Kata kunci: Penegakan Hukum, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Wajib Pajak, Theory of Planned Behavior