Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.341
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Saifullah, T
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Tri Afandy; mukhlis m; T saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6646

Abstract

The widespread circulation of alcoholic beverage sales locations in the city of Medan is the focus of this research. Locations for selling alcoholic beverages can be found in wholesalers which are not in accordance with the Regulation of the Mayor of Medan Number 12 of 2011 concerning the Implementation of the Regional Regulation of the City of Medan Number 15 of 1998 concerning Retribution for Permits for the Sales of Alcoholic Beverages which stipulates that places where alcoholic beverages are sold 3 (three) star to 5 (five) star, bars, pubs, nightclubs and prohibition of places where alcoholic drinks are sold less than 100 m from hospitals, places of worship, and government offices. This study aims to identify and explain the Supervision and Guidance of Alcoholic Beverages Based on the Regulation of the Mayor of Medan Number 12 of 2011 and to identify and explain the barriers and weaknesses to the development and supervision of alcoholic beverages. The method that the researcher uses is the empirical juridical method with qualitative analysis. The data were obtained through library research activities and field research. Data analysis was carried out from the beginning and continued throughout the research process, namely data collection, data reduction, data assessment and drawing conclusions. Based on the results of the study, it is known that the Guidance and Supervision of Alcoholic Drinks based on Medan Mayor Regulation Number 12 of 2011 carried out by the Integrated Team for Supervision and Control of Alcoholic Beverage Circulation (TP3MB) has not been maximized because there are still findings of illegal drink sellers but TP3MB has made efforts to Controlling alcoholic bever5ages, including monitoring the sale of alcoholic beverages and providing guidance to sellers of alcoholic beverages who have obtained permits. There are also obstacles and weaknesses experienced by the industry and trade offices, namely the lack of personnel in supervising alcoholic beverage sellers and the difficulty in obtaining responses from business actors. carry out supervision and guidance on alcoholic beverages.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) Annisa Yusuf; Teuku Yudi Afrizal; T Saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4067

Abstract

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri tanpa menceraikan isteri-isteri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat. Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan serta penelitian lapangan (field research). Berdasarkan dari hasil penelitian masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami yang tidak tercatat, hal itu menyebabkan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut khususnya hak anak dalam perlindungan tertentu bagi mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Perkawinan poligami yang tidak dicatat menyebabkan sebagian anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitias resmi di hadapan hukum dan dampak terhadap isteri mengabaikan hak-hak isteri dan status perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum.
PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ulfi Ana Khaira; Ferdy Saputra; T Saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6569

Abstract

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, kekerasan bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja akan tetapi penelantaran juga termasuk salah satu bentuk kekerasan juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Huruf e UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. yang mana dengan tindak penelantaran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang menjadi korban penelantaran.Bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinyaditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinya ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.Manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan khususnya tentang penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian normatif, data diperoleh melalui prosedur peraturan perundang-undangan,analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi bentuk penelantaran rumah tangga yaitu melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perawatan kepada keluarga, dan tidak memberikan pendidikan kepada anak. Dan sanksi yang diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Diharapkanhukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga seharusnya tidak dengan pidana penjara ataupun bayar denda akan tetapi dengan sanksi ganti rugi yaitu terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dijatuhkan hukuman ganti rugi, kerja sosial, dan mengikuti bimbingan koseling, agar tidak semata-mata mendapatkan efek jera akan tetapi juga mendapatkan perbaikan untuk kedepannya. Kata Kunci: Penelantaran, Kekerasan, Rumah Tangga
Co-Authors Albert Alfikri Annisa Yusuf Dedy Syahputra, Dedy Farabi, Al Fauzah Nur Aksa H, Harun H, Husni Hamdani H, Hamdani J, Johari J, Jumadiah Johari M, Munardi novalia, vera Nur, Mukhlish M R, Rahmayanti S, Sutriani Saputra, Ferdy Sofia, Rizka Teuku Yudi Afrizal Tri Afandy Ulfi Ana Khaira Ummi Kalsum Ummi Kalsum Utariningsih, Wheny Zainal Abidin Zainal Abidin