Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERANCANGAN ALAT PEMOTONG NENAS YANG ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS Nofirza, Nofirza; Syahputra, Dedy
Jurnal Ilmiah Teknik Industri Vol. 11, No. 1, Juni 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sentra industri keripik Nenas yang berada di Desa Kualu Nenas saat ini masih menggunakan alat pemotong nenas yang manual yaitu pisau dan papan alas dalam proses produksinya. Hal ini mengakibatkan masih tidak homogennya hasil potongan nenas, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan, kurang ergonomisnya posisi pekerja pada saat melakukan aktifitasnya dan dan munculnya beberapa keluhan ketidaknyamanan dari pekerja. Penelitian ini bertujuan merancang alat pemotong nenas yang efisien dan efektif menggunakan data antropometri  seluruh pekerja. Menerapkan langkah-langkah konsep perancangan produk, penelitian ini berupaya menghasilkan sebuah alat pemotong nenas yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas kerja. Data antropometri yang digunakan dalam perancangan yaitu Tinggi popliteal (Tpo), Tinggi siku duduk (Tsd), Lebar telapak tangan (Ltt) dan Panjang telapak tangan (Ptt). Hasil rancangan produk pada penelitian ini kemudian diujicobakan terhadap 18 pekerja dan diperoleh hasil pengujian bahwa pemotongan nenas menggunakan hasil rancangan dapat meminimalkan waktu produksi sebesar 28.11 detik (64.08%), dan menurunkan kerusakan hasil potongan sebesar 37.36%.
PERANCANGAN ALAT PEMOTONG NENAS YANG ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS Nofirza, Nofirza; Syahputra, Dedy
Jurnal Ilmiah Teknik Industri Vol. 11, No. 1, Juni 2012
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jiti.v11i1.1122

Abstract

Sentra industri keripik Nenas yang berada di Desa Kualu Nenas saat ini masih menggunakan alat pemotong nenas yang manual yaitu pisau dan papan alas dalam proses produksinya. Hal ini mengakibatkan masih tidak homogennya hasil potongan nenas, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan, kurang ergonomisnya posisi pekerja pada saat melakukan aktifitasnya dan dan munculnya beberapa keluhan ketidaknyamanan dari pekerja. Penelitian ini bertujuan merancang alat pemotong nenas yang efisien dan efektif menggunakan data antropometri  seluruh pekerja. Menerapkan langkah-langkah konsep perancangan produk, penelitian ini berupaya menghasilkan sebuah alat pemotong nenas yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas kerja. Data antropometri yang digunakan dalam perancangan yaitu Tinggi popliteal (Tpo), Tinggi siku duduk (Tsd), Lebar telapak tangan (Ltt) dan Panjang telapak tangan (Ptt). Hasil rancangan produk pada penelitian ini kemudian diujicobakan terhadap 18 pekerja dan diperoleh hasil pengujian bahwa pemotongan nenas menggunakan hasil rancangan dapat meminimalkan waktu produksi sebesar 28.11 detik (64.08%), dan menurunkan kerusakan hasil potongan sebesar 37.36%.
KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Syahputra, Dedy; Subaidi, Zulman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses peradilan di MK merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final hanya berlaku untuk pelaksanaan putusan MK atas kewenangan menguji undang-undang atas UUD 1945, pemburan partai politik, menyelesaikan sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan putusan MK atas kewenangannya mengadili dugaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945, bukan merupakan proses peradilan terakhir dan bersifat final. Mekanisme pengisian hakim MK dalam sistem ketatanegeraan Indonesia belum menjamin terwujudnya Independensi MK dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya jika perkara yang diselesaikan oleh MK berkaitan dengan lembaga Negara pengusul hakim MK. Indenpenden tidaknya MK sangat tergantung dari integritas dari masing-masing hakim konstitusi, karena antara MK dan hakim MK  merupakan satu kesatuan yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. 
Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berutu, Riski Pardinata; Iskandar, Hadi; Syahputra, Dedy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8391

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari pembentukan hukum. Menurut Hans Kalsen kepastian hukum merupakan norma hukum yang dibuat dengan jelas tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi, multi tafsir, dan keragu-raguan dalam masyarakat. Suatu produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Dalam hal ini produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah telah mencerminkan kepastian hukum.            Pada permasalahannya dalam penelitian ini untuk menjawab apa yang menjadi landasan pemikiran Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mencerminkan kepastian hukum.            Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara-cara penelitian Pustaka, melalui pendekatan-pendekatan asas-asas, norma-norma hukum, kaidah-kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan.            Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permasalahan tersebut, maka dapat di jawab bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melalui penafsiran konstitusi namun pada putusan tersebut belum mencerminkan kepastian hukum sebagaimana tujuan pembentukan suatu produk hukum.     Pada akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum mencerminkan asas kepastian hukum sehingga berdasarkan penelitian ini harapan dan saran kepada Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan suatu keputusan lebih mempertimbangkan segala aspek didalamnya sehingga tercipta sebuah produk hukum yang memberikan kepastian hukum untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa.
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Gampong Cot Seurani, Aceh Utara Afrizal, Teuku Yudi; Saifullah, T; H, Husni; Syahputra, Dedy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v1i2.9000

Abstract

Desa Cot Seurani yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini menghadapi kendala dalam penyusunan qanun gampong atau peraturan desa karena kurangnya SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Dampaknya diantaranya adalah minimnya qanun gampong yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan adat, dan juga beberapa dari qanun gampong yang telah dibuat tersebut menyalahi format penyusunan peraturan desa sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa. Selain dari itu pada Oktober 2020, Bupati Aceh Utara mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan desa di wilayahnya untuk segera menyusun qanun gampong terutama yang berhubungan dengan adat. Berdasarkan masalah itu, tim pengabdian dan mitra menyepakati supaya kegiatan pengabdian ini diarahkan pada pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong, terutama yang berhubungan dengan adat. Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih dan mendampingi mitra dalam penyusunan qanun gampong sehingga desa Cot Seurani selaku mitra menjadi lebih teratur, tertib, dan tentram. Metode penyelesaian permasalahan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu melakukan pelatihan kepada mitra, berupa pelatihan teori hukum dan pelatihan penyusunan qanun gampong, dan melakukan pendampingan kepada mitra. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah dari aspek pelatihan penyusunan qanun gampong adalah pengetahuan mitra tentang penyusunan qanun gampong meningkat dan tersedianya pedoman penyusunan qanun gampong. Dari aspek pendampingan adalah terwujudnya qanun-qanun gampong mitra yang sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan desa dan mitra mampu membuat qanun-qanun tentang adat.
Respon Media Tanam dan Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan Bibit Kamboja Jepang (Adenium obesum) Syahputra, Dedy; Yusuf, Muhamad; Rafli, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroekoteknologi Vol. 4 No. 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroekoteknologi (JIMATEK) Maret 20
Publisher : Department of Agroecotechnology Faculty of Agriculture, Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis media tanam dan dosis pupuk kandang yang tepat serta interaksinya terhadap pertumbuhan bibit kamboja jepang. Penelitian dilaksanakan di Reuleut Timur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, pada Desember–Maret 2025, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah media tanam: M1 (tanah : pasir : humus, 2:1:1), M2 (tanah : pasir : kompos trembesi), dan M3 (tanah : pasir : humus bambu : kompos trembesi). Faktor kedua adalah pupuk kandang: P0 (tanpa pupuk), P1 (100 g/polybag), dan P2 (150 g/polybag). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman (90 HST), jumlah daun (30 HST), dan berat segar berangkasan. Media terbaik adalah kombinasi tanah : pasir : humus bambu : kompos trembesi (1:1:1:1). Pupuk kandang juga berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman (60–90 HST), jumlah daun (75 dan 90 HST), diameter batang (90 HST), panjang akar, serta berat segar berangkasan, dengan dosis terbaik 150 g/polibag. Namun, interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang lebih optimal terhadap pertumbuhan bibit kamboja jepang
The Influence of Human Resource Development, Discipline, and Job Characteristics on Employee Achievement in The Medan Hajj Dormitory Silaen, Lisna Riany; Syahputra, Dedy; Hutagalung, Daniel Jefri Manatap; Simanjuntak, Jenny Fransiska; Supriadi, Supriadi; Nasti, Nilawati
Economics, Business and Management Science Journal Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/ebmsj.v4i2.586

Abstract

This study explores the effects of job characteristics, discipline, and human resource development on employee job satisfaction at UPT Medan Embarkation Hajj Dorm. The research targets all 60 employees of this facility, utilizing multiple linear regression analysis to examine the data. The results reveal that human resource development has a moderate impact on employee performance, while discipline also plays a partial role. However, job characteristics are found to have a significant influence on employee satisfaction. Furthermore, the study highlights that the combination of effective human resource development, consistent disciplinary practices, and well-defined job characteristics dramatically enhances employee performance. These findings underscore the importance of a holistic approach to managing human resources, suggesting that integrating these elements can lead to improved job satisfaction and overall employee effectiveness. This comprehensive analysis provides valuable insights for organizational strategies aimed at boosting employee engagement and productivity.
MANAGEMENT MODEL OF ILLEGAL LOGGING CONFISCATED GOODS AT RUPBASAN INSTITUTIONS IN THE PROVINCE Subaidi, Joelman; Syahputra, Dedy; Jafar, Sofyan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 3 (2022): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i3.240

Abstract

Management of confiscated illegal logging goods in general has been regulated by the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986, and has been completed by Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Instructions for the Management of Confiscated Objects The State and the State's Loot in Rupbasan. The same thing is also regulated in Article 44 of the Criminal Code which states "confiscated goods are deposited at the General Meeting of Shareholders". However, the implementation of the confiscation of illegal logging itself, both found and confiscated timber is regulated in the Ministry of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Auction of Finding, Confiscated and Looted Forest Products. The specific objectives of this study are to identify and analyze the management arrangements for confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province and the management of confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province. acceptance, research, registration, storage, maintenance, transfer, rescue, security, release and deletion as well as reporting. This is in accordance with the Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Guidelines for the Management of State Confiscated Goods and State Loot at Rupbasan which is a refinement of the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986 . The unavailability of facilities and infrastructure in the form of warehouses at Rupbasan in Aceh is a problem experienced by Rupbasan in the management of confiscated goods from illegal logging, and the wide working area of Rupbasan agencies in Aceh is a separate problem in the management of confiscated goods from illegal logging. The Government is advised to provide adequate warehouses for storing confiscated goods at the Rubsahan in Aceh, and to establish a minimum of 5 (five) Rupbasan agencies with working areas of 4 to 5 districts/cities.