Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum NOMOI Law Review Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Saputra, Ferdy
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ASAS RETROAKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME Notariani Asril; Husni H; Ferdy Saputra
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4261

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan asas retroaktif dalam undang-undang terorisme dan implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 013/PUU-I/2003 terkait dengan pemberlakuan surut undang-undang terorisme. Prinsip dasar hukum berpegang berlandaskan asas legalitas, tetapi dalam beberapa ketetapan aturan undang-undang yang berlaku asas legalitas tidak berlaku surut mutlak, artinya dapat diberlakukan asas retroaktif walaupun hanya terbatas terhadap hal-hal tertentu saja. Pemberlakuan surut bisa dilakukan jika sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach berkaitan dengan kejahatan luar biasa terhadap terorisme. Hasil penelitian menyatakan bahwa asas retroaktif adalah peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Hukum yang di terapkan secara retroaktif (berlaku surut) mengubah akibat-akibat hukum dari tindakan yang dilakukan atau status hukum dari perbuatan dan hubungan yang terjadi sebelum penetapan undang-undang. Indonesia harus berupaya melakukan tindakan yang tegas dalam menangani kondisi yang dialami sehingga dapat menjaga nama baik bangsa dan negara, yaitu melalui pembentukan undang-undang darurat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah mencoba tidak menggunakan penggunaan asas legalitas, sehingga aturan hukum tersebut dapat diterapkan secara surut pada kasus Bom Bali I. Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dapat menghukum dan mengadili para pelaku.
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Selatan) Ayu Yu Azhari; Johari J; Ferdy Saputra
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5265

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mejelaskan tindakan anggotakepolisian dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, serta upaya dan hambatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika oleh polres aceh selatan. Penyelahgunaan narkotika dikalangan anak di aceh selatan tidak mengalami penurunan, sehingga perlu adanya penanggulangan tindak pidana narkotika yang teratur dan sesuai dengan kondisi dan situasi masyrakat, agar penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir dan dapat dikendalikan. Pengaturan mengenai narkotika tertuang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menjadi Aturan Pedoman Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelian hukum yang di lakukan dengan cara penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh anak dipolres aceh selatan dengan sarana non penal menggunakan upaya pre-emptive (pembinaan). Upaya preventif (pencegahan), upaya represif (penindakan) dan upaya rehabilitasi. Hambatan dari penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh anak itu dilihat dari faktor internal dan eksternal. Kata kunci : Anak, kepolisian, narkotika
PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ulfi Ana Khaira; Ferdy Saputra; T Saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6569

Abstract

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, kekerasan bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja akan tetapi penelantaran juga termasuk salah satu bentuk kekerasan juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Huruf e UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. yang mana dengan tindak penelantaran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang menjadi korban penelantaran.Bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinyaditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinya ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.Manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan khususnya tentang penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian normatif, data diperoleh melalui prosedur peraturan perundang-undangan,analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi bentuk penelantaran rumah tangga yaitu melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perawatan kepada keluarga, dan tidak memberikan pendidikan kepada anak. Dan sanksi yang diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Diharapkanhukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga seharusnya tidak dengan pidana penjara ataupun bayar denda akan tetapi dengan sanksi ganti rugi yaitu terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dijatuhkan hukuman ganti rugi, kerja sosial, dan mengikuti bimbingan koseling, agar tidak semata-mata mendapatkan efek jera akan tetapi juga mendapatkan perbaikan untuk kedepannya. Kata Kunci: Penelantaran, Kekerasan, Rumah Tangga
Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata Ferdy Saputra
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v6i1.2264

Abstract

In the use of checks and bilyet giro as collateral for debt which results in legal consequences, both in the form of criminal law and civil law, checks and bilyet giro as bank products are closely related to banking law. The link is due to the fact that state and private banks are the parties that issue checks and bilyet giro. As a result of the use of checks and demand deposits that develop within the community, banks as issuers of checks and giro checks are often made to participate in legal issues carried out by their customers. Bank participation in legal matters, at a minimum, provides Investigators with information about checking accounts on behalf of their customers. Therefore, it is necessary to regulate the banking sector which regulates the use of checks and bank notes, specifically on what usage criteria can be categorized as criminal acts, and vice versa which use criteria can be categorized as private / civil legal relations
Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Yusrizal Yusrizal; Hadi Iskandar; Zulkifli Zulkifli; Romi Asmara; Ferdy Saputra; Hasan Basri; Muhammad Nasir
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 3 (2021): Pages 459-724
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i3.339

Abstract

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak terkelola dengan baik. Penggunaan dana desa yang tidak maksimal serta sesuai kebutuhan masyarakat disinyalir menjadi penghambat kemajuan desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengadakan “Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19”. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta penyuluhan hukum diberikan pemahaman mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta variasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, peserta penyuluhan hukum diberikan kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19, kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari menjaring persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Kegiatan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa dan tupoksi di tengah pandemi Covid-19 di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe berjalan dengan baik. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan adalah adanya perubahan pola penggunaan anggaran desa untuk yang sifatnya produktif. Dapat disimpulkan dari kegiatan ini, semua peserta penyuluhan sangat antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat penyuluhan hukum bagi perencanaan dan kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul terkait persoalan desa, masyarakat mengharapkan supaya kampus jangan meninggalkan desa dan terus bersinergi dalam pembinaan sumberdaya manusia serta penyuluhan-penyuluhan hukum yang sangat banyak memberikan manfaat, terutama kondisi ditengah pandemi-Covid-19.
Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Ferdy Saputra
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2604

Abstract

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah menjadi sorotan umum,. Mulai dari terbongkarnya peredaran narkoba dari lapas, sogok menyogok narapidana dengan petugas, sampai kasus-kasus moralitas. Sehingga kredibelitas lapas sebegai lembaga pembinaan dan pemasyarakatan dipertanyakan. Seharusnya peran dan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan harus sesuai dengan Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menjawab itu semua penelitian ini akan menkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana norma hukum digunakan sebagai dasar berpijak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil pencarian mendalam dari berbagai bahan hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini.
The Crime Of Money Laundering With The Origin Criminal Action Of Drug Trafficking In Supreme Court Decision No. 1303 K / Pid. Sus / 2013 Juncto High Court Decision No. 700 / Pid / 2012 / Pt.Mdn Juncto Medan District Court Decision No.1234 / Pid.B / 2012 Ferdy Syahputra
NOMOI Law Review Vol 1, No 1 (2020): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v1i1.4287

Abstract

Pencucian uang or in English is called money laundering is not only threatening the economic stability and integrity of the financial system, but also harm the joints of the life of society, nation, and state based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Money laundering is done is to disguise the proceeds of crime. In this case, will be appointed on the crime of narcotics and drugs. This research uses a normative juridical research with descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data were collected by library research techniques. Next, the data is analyzed using qualitative analysis methods. Mode of crime in the banking sector, in this case, use money transfer services Money Changer (money changers). Predicate crime (crimes origin) it is a criminal offense drug, namely methamphetamine. Methamphetamine trade is carried out between cross country, namely between Malaysia and Indonesia.Keywords : Money, Laundering, Predicate, Crime, Narcotics.
LEGAL ASPECTS OF PROTECTION OF CHILDREN AND WOMEN VICTIMS OF CRIME IN INDONESIA Yusrizal Yusrizal; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra
NOMOI Law Review Vol 2, No 1 (2021): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v2i1.6617

Abstract

The protection of victims of crime in the Indonesian legal system has not received serious attention. This can be seen from the reality of enforcement is still at least the fulfillment of the rights of victims of crime. The imbalance of protection of victims of crime with perpetrators of crimes is basically one of the denials of the principle that every citizen has a common position in law and justice. The purpose of this writing is to find out the still unfulfilled rights of victims of crime, especially the rights of children and women. Research method used is normative juridical approach is an approach that is done based on the main legal material by studying theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this writing. Looking at the position of the victim there is actually no detailed provision on the form of victim protection so as to cause an imbalance in the legal gap between the victim and the perpetrator of the crime that will ultimately lead to injustice. Therefore, the government and legislature need to reformulate and draft legislation that specifically regulates the protection of victims of crime, in which will be regulated in terms of comprehensive protection of victims of crime, such as physical, financial, psychic, and medical protection.Keywords: Legal Protection. Victims, Children and Women
Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Mahkamah Agung RI no. 1303 k/pid.sus/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/pid/2012/pt.mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1243/pid.b/2012/pn.mdn Ferdy Saputra
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.606 KB) | DOI: 10.30596/dll.v3i2.3161

Abstract

Money laundering is not only threatening the economic stability and integrity of the financial system, but also harm the joints of the life of society, nation, and state based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Money laundering is done is to disguise the proceeds of crime. In this case, will be appointed on the crime of narcotics and drugs. Related with the case studies in based on the Supreme Court Decision No. 1303 K / Pid.Sus / 2013 dated August 21, 2013 Jo. High Court Field No. 700 / Pid / 2012 / PT.Mdn dated January 8, 2013 Jo. Medan District Court Decision No. 1243 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn dated October 8, 2012 also uses the mode of crimes in the banking field. Mode of crime in the banking sector, in this case, use money transfer services Money Changer (money changers). Predicate crime (crimes origin) it is a criminal offense drug, namely methamphetamine. Methamphetamine trade is carried out between cross country, namely between Malaysia and Indonesia.
Responsibility of Airline For Civil Aviation Safety For Dangerous Materials and Goods in Aircraft Budi Bahreisy; Hidayat Hidayat; Ferdy Saputra
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.555 KB) | DOI: 10.30596/dll.v7i1.8082

Abstract

Air transportation is an aviation system that involves many parties. Implementation of aviation safety needs to be implemented in all sectors. This journal aimed to find out whether the cargo of hazardous materials or goods was meant, how the duties and obligations of airlines to the safety of civil aviation for hazardous materials and goods in aircraft, and how the airline's responsibility to the safety of civil aviation for materials and dangerous goods in the aircraft. The type of research in this journal was normative legal research. The approach in this journal writing used the approach of law (statue approach). The results showed that the Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011 Chapter II on the type of air transport accountability and the amount of compensation. Article 2 says carriers using aircraft shall be liable for losses to: Passengers dying, permanently disfigured or injured; Lost and damaged cabin baggage; Destroyed, or destroyed checked baggage; Destroyed, or damaged cargo; Air freight delays and losses suffered by third parties. Therefore the responsibility of airline in this case the airline is to start up to the downing of aircraft passengers
Co-Authors Asrillah Asrillah Ayu Yu Azhari Budi Bahreisy Budi S.H. Bahreisy Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hidayat, Hidayat Husni Husni Johari Muhammad Nasir Notariani Asril Phoenna Ath Thariq Putri Riana Sari Quthni Effida, Dara Ramaniatun Ramaniatun Romi Asmara Saifullah, T Ulfi Ana Khaira Yusrizal, Yusrizal Zulkifli