Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN Mizan: Journal of Islamic Law Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Sambulugana Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Journal of Innovative and Creativity
Adhy Nugraha
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce Mufidah Mufidah; Michell Eko Hardian; Adhy Nugraha
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 2 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i2.1034

Abstract

The era of globalization changes the digital-based social order, especially in the pattern of fulfilling daily needs that is more dynamic and practical. These changes occur in the practice of buying and selling conventionally into digital or what is called e-commerce. E-commerce is becoming more real with government support through economic policies in Indonesia, of course this is a breath of fresh air in economic growth, but like two different sides of a coin, e-commerce also creates inequality in society, such as the digital divide among the people, then also in society. local MSME business actors, including constraints in capital, technological knowledge, and limited internet access. With the concept of not needing a shop, of course, unemployment will also increase. Local competition is also an impact that must be considered considering that capital owners have the opportunity to brand products to make them look attractive and classy, which results in intimidation of micro or retail entrepreneurs. The government as a regulator has a strategic role in preventive and repressive measures to make policies based on the value of justice. Keywords: Justice, Economic Development, E-Commerce Abstrak:Era globalisasi merubah tatanan sosial berbasis digital, terutama dalam pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih dinamis dan praktis..  Perubahan tersebut terjadi pada praktek jual beli konvensional menjadi digital atau yang disebut dengan e-commerce. E-commerce semakin nyata dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi di Indonesia, tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce ­juga menciptakan ketimpangan dalam masyarakat seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat, kemudian juga pada pelaku bisnis UMKM lokal, meliputi kendala dalam permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu pengangguran juga bertambah. Kompetisi lokal juga menjadi dampak yang harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada  intimidasi pengusaha mikro atau retail. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan strategis dalam langkah preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan. Kata Kunci: Keadilan, Pembangunan Ekonomi, E-Commerce 
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR PUTUSAN NOMOR 177/Pid.b/2022/PN.Skt Rizal Zaffier; Dara Pustika Sukma; Adhy Nugraha
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 8: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterangan seorang ahli dalam memberikan pendapatnya dari suatu tindak pidana dapat membuat tindak pidana tersebut yang awalnya tidak jelas menjadi jelas, seperti: Dokter dapat dimintai keterangan tentang keadaan seseorang, baik hidup maupun mati, yang diduga menjadi korban tindak pidana seperti pembunuhan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain”. Adapun keterangan tertulis yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh ahli, keterangan tertulis tersebut dapat dikatakan sebagai visum et repertum. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat kedudukan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat; Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam penganiayaan; Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana penganiayaan atau tidak.
Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana Aria Rizky K; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : BSP Pers - CV.Bintang Sura Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembaharuan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu besar dalam agenda politik hukum Indonesia dan harus segera dilakukan. Konsep KUHP Baru sudah diungkap, namun sampai saat ini belum selesai dengan berbagai permasalahan karena belum ada kesepakatan dalam beberapa aspek. KUHAP merupakan mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, juga perlu diselaraskan dengan perkembangan mengingat globalisasi kejahatan yang semakin berkembang. Untuk ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghindari kekosongan hukum maka diperlukan kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Efektifitas Penerapan Progam E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Klaten Aditya Putra Wardana; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023
Publisher : BSP Pers - CV.Bintang Sura Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, khususnya di wilayah perkotaan seperti di Kota Klaten terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya telah diterapkan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE) yaitu sistem yang memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV, namun dalam pelaksananya masih banyak masyarakat yang mengabaikan Tilang Elektronik yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini menimbulkan pertanyaaan seberapa efektifkah pelaksanaan E-Tilang di kota Klaten. Permasalahan yang akan di bahas adalah Bagaimana Penerapan Sistem Tilang Elektronik ( E-Tilang ) di kota Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Upaya apa yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksaan Tilang Eleltronik di kota Klaten. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan E-Tilang ini efektif dalam mengantisipasi banyaknya pelanggar lalulintas dan mempermudah kepolisisan dalam menindak pelanggar lalulintas namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan adanya Tilang Elektronik karena faktor masyrakat itu sendiri serta upaya yang perlu dilakukan supaya pelaksanaan E-Tilang tersebut berjalan efektif adanya upaya berupa meningkatkan sarana dan prasarana Tilang Elektronik di Kota Klaten, Sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya untuk tertib berlalulintas dan peran kepolisian aktif dalam menindak pelanggar lalulintas.
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce Nugraha, Adhy; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1074

Abstract

Maraknya transaksi online electronic Commerce (e-commerce) dewasa ini menempatkan posisi konsumen pada posisi yang lemah, dan rentan mengalami kerugian, sehingga pemerintah meresponnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri dalam prakteknya sekarang ini walaupun sudah diundangkannya UU ITE sejak tahun 2008 namun kejahatan berbasis teknologi informasi ini masih sering terjadi, antara lain barang yang tidak sesuai pesanan, barang tidak sampai, keterlambatan pengiriman hingga penipuan. Dalam pembangunan ekonomi tentu kita tidak bisa meninggalkan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sudah menjadi tuntutan dalam ekonomi global yang efektif, efisien dan cepat meskipun di satu sisi punya beragam resiko, membangun ekonomi yang proporsional dan bernilai keadilan merupakan salah satu dari prinsip ekonomi nasional yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam perdagangan e commerce adalah dimana antara penjual dan pembeli sepakat dan terjadi tarnsaksi serta barang yang diterima sesuai dengan informasi awal yang disampaikan dalam media online, dan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Dalam hal nilai bahwa apakah barang tersebut sesuai dengan informasi awal sejelas-jelasnya di web/kontens penjualan tersebut, kegunaannya sesuai dengan yang di informasikan kepada konsumen dan apakah memuaskan konsumen.E-Commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang secara elektronik. E-Commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading).
Urgensi Stabilitas Politik Hukum Dalam Pembentukan Tujuan Negara Glica Aini Suniaprily, Firstnandiar; Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1195

Abstract

The definition of legal politics continues to develop with various formulations by several legal experts who have been observing the development of the discipline. There are several legal experts who give their views on the definition of legal politics including: Teuku Muhammad Radhie, conceptualizes legal politics as a statement by the state ruler about the law that applies to the territory of a country and about the direction in which state policy is to be developed. This normative-empirical research method is about the implementation of normative legal provisions (Law) in action on every specific legal event that occurs in a society. In this research there are three categories, namely: Non Juridical Case Study (legal case study approach without conflict so that there is no intervention with the court), Juridical Case Study (legal case study approach due to conflict so that it will involve intervention with the court providing a settlement decision [jurisprudence]), and Live Case Study (approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended). The role of legal politics in the development of national law in Indonesia cannot be separated from the historical context. As is known, after Indonesia's independence until after the reformation, the Indonesian people have tried to improve the national legal system in accordance with the current development of the Indonesian state. Throughout the history of Indonesia, there have been alternating political changes based on periods of political systems between democratic and authoritarian politics. In line with these political changes, the character of legal products has also changed. The occurrence of these changes is because the law is a political product, so the character of legal products changes when the politics that gave birth to it changes. To get the maximum legal objectives according to Satjipto Rahardjo, it is built with the term Progressive Law, which is dependent on human ability to reason and understand and human conscience to make legal interpretations that prioritize the moral value of justice in society. Various political experts define legal politics based on the meaning of the meaning of the law itself, including Padmo Wahjono who defines legal politics as a policy in state administration regarding what is used as a criterion in punishing a policy such as determining the direction, form, and content of a law.
SOSIALISASI TENTANG KENAKALAN REMAJA DI DESA KRAGILAN MOJOLABAN dwi nurwanti, yulian; Nugraha, Adhy; Glica Aini S, Firstnandiar
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v3i3.5920

Abstract

Kenakalan remaja merupakan bentuk aktualisasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dan berpotensi menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkotika, psikotro pika, dan zat adiktif lainnya. Usia remaja adalah usia di mana anak mencari jati diri. Banyak perilaku yang didasarkan untuk coba-coba. Misalnya mencoba merokok, mencoba kebut-kebutan, mencoba berkelahi dan lain sebagainya. Banyaknya perilaku coba-coba tersebut mendorong untuk terjadinyanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja yang sering disebut kenakalan remaja (juvenille delinquency). Kenakalan remaja banyak sekali jenisnya. Antara lain adalah penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran antar pelajar dan lain-lain. Pemicunya pun kadang hanya masalah sepele, misalnya saling tatap mata yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian dan berbuntut tawuran, saling hina, atau karena ingin melanjutkan dendam warisan kakak angkatan sebelumnya.
NILAI KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI TENGAH MARAKNYA PERDAGANGAN E-COMMERCE Mufidah, Mufidah; Hardian, Michell Eko; Nugraha, Adhy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20307

Abstract

Era globalisasi merubah tatanan sosial berbasis digital, terutama dalam pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih dinamis dan praktis.. Perubahan tersebut terjadi pada praktek jual beli konvensional menjadi digital atau yang disebut dengan e-commerce. Ecommerce semakin nyata dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi di Indonesia, tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce juga menciptakan ketimpangan dalam masyarakat seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat, kemudian juga padapelaku bisnis UMKM lokal, meliputi kendala dalam permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu pengangguran juga bertambah. Kompetisi lokal juga menjadi dampak yang harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada intimidasi pengusaha mikro atau retail. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan strategis dalam langkah preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan.
Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Digital: Tantangan dan Strategi di Indonesia Prasetyo, Mujiono Hafidh; Nugraha, Adhy
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1562

Abstract

Penegakan hukum memegang peranan vital dalam mencapai supremasi hukum yang demokratis. Di era digitalisasi, peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam ranah sistem politik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh aparat penegak hukum di lembaga politik melibatkan sejumlah aspek, seperti penyebaran informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis yakni: Bagaimana pentingnya membangun sistem peradilan pidana yang berbasis digital di Indonesia? Bagaimana tantangan dan strategi dalam membangun sistem peradilan berbasis digital di Indonesia? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya membangun sistem peradilan pidana yang berbasis digital dan untuk mengetahui tantangan dan strategi dalam membangun sistem peradilan berbasis digital di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditelliti dan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah suatu kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis penerapan norma serta kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktek hukum. Digitalisasi dalam sistem peradilan pidana juga menghadirkan tantangan terkait keamanan data. Keamanan informasi menjadi isu penting karena data yang terkait dengan kasus hukum, seperti identitas tersangka, bukti elektronik, dan hasil sidang, sangat rawan disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Dengan demikian, digitalisasi dalam proses hukum acara pidana di Indonesia memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi, namun juga memerlukan perhatian yang serius terhadap keamanan dan kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukungnya.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy; Rahmansah, Hardik
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.127

Abstract

Indonesia is known as a country that has abundant and diverse natural resources. The aim of this research is to determine the form and implementation of criminal law policies in Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health. Conclusions from this research: The forms of criminal provisions in this law are the prohibition on slaughtering productive female small ruminants, distributing tools and machines without prioritizing safety and security for the user and/or not having been tested, removing and/or bringing in animals, animal products or media. carriers of other animal diseases to and from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or areas free from infected or suspected infected areas, using certain animal medicines on livestock whose products are for human consumption, making, providing and/or distributing illegal medicines. Second, implementation of legal policies The penalties contained in the Animal Husbandry and Animal Health Law are currently not yet strictly regulated, the criminal regulations are still very minimal, for example, imprisonment between one month and three months and fines in the range of ten million rupiah. According to the author, this crime is very light compared to the effects it has on society. Criminal acts in the field of animal husbandry will not only affect one person to another, but criminal acts in animal husbandry and especially animal health will relate to the wider community.
Co-Authors Aditya Putra Wardana Aria Rizky K Dara Pustika Sukma Dwi Nurwanti, Yulian Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hardian, Michell Eko Helena, Erika Marsha Michell Eko Hardian Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Muhammad Aziz Zaelani Nurwanti, Yulian Dwi Prasetyo, Mujiono Hafidh Rahmansah, Hardik Rizal Zaffier Saputra, Aprian Noor Dwi Zaelani, Muhammad Aziz