Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

SOSIALISASI PEMASARAN PRODUK UMKM BERBASIS MEDIA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID – 19 DI DUKUH NGRANCAH, MUSUK, BOYOLALI TAUFIQ CHANDRA KUSUMA; JOKO MARDIYANTO; DASMADI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 10 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - MEI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara khusus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dukuh Ngrancah, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, dengan tujuan Membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat., Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraan. Potensi dukuh Ngrancah adalah banyaknya pelaku umkm di desa tersebut, sehingga penulis mengadakan program kerja pokok “sosialisasi dan diskusi teknik pemasaran online untuk meningkatkan pendapatan pelaku umkm di masa pandemic COVID-19”. Dari program kerja tersebut mahasiswa dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di Dukuh Ngrancah.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim pidana dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempersepsikan hukum sebagai kumpulan norma positif di masyarakat untuk menyingkap dan mencari kebenaran mengenai obyek yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab disparitas putusan hakim pengadilan pidana adalah faktor dari luar dan dalam hakim. Faktor dari dalam adalah penyebutan lamanya masa pidana di dalam tuntutan yang secara psikologis memengaruhi dan mengarahkan masa pidana yang akan diputuskan hakim. Faktor dari luar adalah putusan kurang lengkap mengelaborasi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada latar belakang perbuatan maupun kehidupan terdakwa dan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana di pengadilan yang kurang sebanding dengan banyaknya beban pekerjaan pengadilan.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Naimun Naimun; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangakan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BPD dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah anggota BPD Desa Keji, panitia pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat Desa Keji. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran BPD dalam pembentukan panitia Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 adalah memproses pemilihan Kepala Desa yaitu, membentuk panitia, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa. Peran BPD Desa Keji secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, peran BPD ini masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, yakni masih adanya praktik money politik yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Diharapkan untuk kedepannya, BPD Desa Keji dapat memberi sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa.
EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA JETISKECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG. Agus Sudardi; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini 1) Mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis. 2) Mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukkan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis. 3) Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembentukan serta pengelolaan BumDes Desa Jetis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantanya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yaitu 1) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif, Peranan BUMDes sebagai Mediator dalam peningkatan pendapatan asli desa berjalan dengan mestinya, Peranan BUMDes sebagai Motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah baik. disini BUMDes mendorong penuh peningkatan pendapatan desa, peranan BUMDes sebagai Dinamisator dalam peningkatan pendapatan asli desa tidak berjalan dengan baik. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukkan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis. 2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukkan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis adalah Salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan perdesaan adalah kualitas SDM masyarakat di pedesaan, apalagi bila desa tersebut kental dengan suatu kepercayaan yang menolak segala bentuk bantuan dari luar desa (desa yang bersifat tertutup).
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI Rina Dwi Haryanti; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.338

Abstract

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali.2)Mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. 3)Mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturanperundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu Peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif.Faktor - faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi : Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihakberwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif
Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam Yayan Rosanto; Joko Mardiyanto; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.859

Abstract

This comparative study as a method is used to compare two legal systems in Indonesia by the theme the application of sanctions toward the of murder from the Criminal Code and Islamic law’s perspective. This study aims to; (1) investigate the application of sanctions against the perpetrators of murder from the Criminal Code and Islamic Law’s perspective. (2) Discover the obstacles and solutions toward the application of Islamic law against the murder’s crime in Indonesia. This normative legal study used comparative approach. The data was obtained by secondary source. The data collected through literature study and interviews. This study showed that in the Criminal Code, the crime of murder divided into two types; intentional murder and unintentional murder. The punishment refers to Article 10 of the Criminal Code namely; death penalty, imprisonment, imprisonment and additional punishment While, Islamic law categorized three types of murder; intentional murder, unintentional murder and semi-intentional murder which are stated in the Qur’an and Hadith. The punishments are namely; qisas, diyat, kifarat and ta'zir. There are several obstacles toward the application of Islamic law against the crime of murder in Indonesia. First, Indonesia is not an Islamic country. Second, Indonesian criminal law is based national legal system. Third, the qisas punishment is contrary to human rights activist. Therefore, the solution that can be taken is Indonesia adapts the Islamic law in some measure. Studi komparatif sebagai metode penelitian dengan membandingkan dua sistem hukum atau lebih yang berlaku di Indonesia, penelitian ini mengambil tema perbandingan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHP dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dilihat dari perspektif KUHP dan hukum Islam. (2) mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dibedakan menjadi dua macam yaitu; pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sanksinya merujuk pada pasal 10 KUHP yaitu; berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja, yang diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sanksinya berupa; hukuman qisas, hukuman diyat, hukuman kifarat dan hukuman ta’zir. Penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia terdapat beberapa kendala, yaitu: pertama; Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak menerapkan hukum Islam. Kedua; sistem hukum pidana Indonesia bukan Al-Qur’an dan Hadist tetapi berdasarkan Undang-Undang. Ketiga; hukuman qisas betentangan dengan aktivis HAM. Oleh karena itu terdapat solusi yang bisa diambil yaitu Indonesia dapat menerapkan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh hukum Islam.
Tim Pengadian kepada Masyarakat UBY 2023 Membangun Website untuk SD N 2 Cabeankunti Ari Wahyono; Fera Tri Wulandari Wulandari; Joko Mardiyanto
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v3i4.2231

Abstract

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, institusi dan infrastruktur seperti pendidikan juga harus mengikuti. Hampir semua informasi mengenai pendidikan dapat diakses di internet. Salah satunya adalah sistem informasi berbasis website yang menampilkan berbagai informasi, seperti profil sekolah. Masyarakat membutuhkan informasi tentang SD N 2 Cabean Kunti, maka kami membangun sebuah website sebagai sistem informasi sekolah berbasis open source dengan CMS WordPress untuk SDN 2 Cabean Kunti. Diharapkan dengan adanya website ini dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan media informasi yang efektif dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun serta memudahkan SD N 2 Cabean Kunti dalam menyampaikan informasi secara luas dan lengkap serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. tentang SDN 2 CabeanKunti.