Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Multicience INTELEKTIVA Jurnal Bedah Hukum JUSTICES: Journal of Law LAWYER: Jurnal Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis
TEGAR HARBRIYANA PUTRA
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PELATIHAN PEMBUATAN HAND SANITIZER DARI BAHAN ALAMI DAUN SIRIH DAN JERUK NIPIS PADA MASYARAKAT DUKUH GUMULAN KELURAHAN KEMIRI, MOJOSONGO, BOYOLALI SINTA FATONAH LARASATI; TEGAR HARBRIYANA PUTRA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 09 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - APRIL 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community service activities carried out in Gumulan Hamlet aim to provide knowledge about training on making natural hand sanitizers from betel and lime leaves in the midst of the Covid-19 pandemic. The direct benefit of this community service activity is to provide additional knowledge, skills and experience to the people of Gumulan Hamlet by utilizing natural ingredients to make hand sanitizers. This community service activity is carried out in the form of training by providing materials and practices for using natural ingredients as an effort to make natural hand sanitizers. The target audience of this community service activity is the people of Gumulan Hamlet RT02 / RW07. The activity method used in this community service is the method of socialization, question and answer, and discussion.
PEMBUATAN DESINFEKTAN UNTUK PENCEGAHAN PENULARAN COVID -19 DI DUKUH POMAH DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI YURI UTOMO; TEGAR HARBRIYANA PUTRA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 10 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - MEI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community Service Activities to organize universities to solve problems that exist in society through Real Work Lectures (KKN). However, the type of KKN activity that is being held this time is somewhat different from the KKN in the previous period due to the Covid19 virus pandemic since early 2020. Various things have been suggested as an effort to prevent the transmission and spread of new types of Covid-19 cases that are now endemic in our lives, one of which is such as the work program proposed by UBY KKN students at Dukuh Pomah, namely spraying disinfectants at people's homes. The conclusion of this activity is that students participating in KKN carry out a work program of spraying disinfectants to anticipate the spread of the Covid19 virus until the implementation procedure stage. The continued purpose of this activity is to help the residents of Hamlet Pomah to remain calm and vigilant in facing this pandemic together
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali) Rekyan Ayu Nawang Wulan; Tegar Harbriyana Putra; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.342

Abstract

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalulintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam.Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui proses penanganan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yangmenyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 3) Mengetahui upaya personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakanadalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari melaksanakan TPTKP, olah TKP, Penyidikan, upaya paksa dalam penyidikan, pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, penyelesaian berkas perkara hingga pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini juga dapat diketahui kendala berupa kurangnya biaya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang harus ditanggung personel satlantas Polres Boyolali. Sehingga untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas diperlukan beberapa upaya yang sifatnya preventif maupun represif.
Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam Yayan Rosanto; Joko Mardiyanto; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.859

Abstract

This comparative study as a method is used to compare two legal systems in Indonesia by the theme the application of sanctions toward the of murder from the Criminal Code and Islamic law’s perspective. This study aims to; (1) investigate the application of sanctions against the perpetrators of murder from the Criminal Code and Islamic Law’s perspective. (2) Discover the obstacles and solutions toward the application of Islamic law against the murder’s crime in Indonesia. This normative legal study used comparative approach. The data was obtained by secondary source. The data collected through literature study and interviews. This study showed that in the Criminal Code, the crime of murder divided into two types; intentional murder and unintentional murder. The punishment refers to Article 10 of the Criminal Code namely; death penalty, imprisonment, imprisonment and additional punishment While, Islamic law categorized three types of murder; intentional murder, unintentional murder and semi-intentional murder which are stated in the Qur’an and Hadith. The punishments are namely; qisas, diyat, kifarat and ta'zir. There are several obstacles toward the application of Islamic law against the crime of murder in Indonesia. First, Indonesia is not an Islamic country. Second, Indonesian criminal law is based national legal system. Third, the qisas punishment is contrary to human rights activist. Therefore, the solution that can be taken is Indonesia adapts the Islamic law in some measure. Studi komparatif sebagai metode penelitian dengan membandingkan dua sistem hukum atau lebih yang berlaku di Indonesia, penelitian ini mengambil tema perbandingan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHP dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dilihat dari perspektif KUHP dan hukum Islam. (2) mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dibedakan menjadi dua macam yaitu; pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sanksinya merujuk pada pasal 10 KUHP yaitu; berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja, yang diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sanksinya berupa; hukuman qisas, hukuman diyat, hukuman kifarat dan hukuman ta’zir. Penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia terdapat beberapa kendala, yaitu: pertama; Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak menerapkan hukum Islam. Kedua; sistem hukum pidana Indonesia bukan Al-Qur’an dan Hadist tetapi berdasarkan Undang-Undang. Ketiga; hukuman qisas betentangan dengan aktivis HAM. Oleh karena itu terdapat solusi yang bisa diambil yaitu Indonesia dapat menerapkan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh hukum Islam.
Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Dedy Zulkifli; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.911

Abstract

Empirical juridical, criminal acts of not obeying an official order)Indonesian National Amed Force (TNI) as a means of state defense requires high discipline from its soldiers. Various efforts and regulations have been made in order to maintain this discipline, however, as an organization, TNI cannot be separated from various problems that can interfere with the implementation of its duties caused by various factors. One of these problems is the crime of withdrawing from the unit as committed by Anjas Widiastama (the defendant), rank/SN: Sargent/21170039431196, Squad Commander 1/II/C Military Police Batalyon of Indonesian Army Military Police Centre. There are two formulations of the problem specified in the writing of this thesis. First, how to apply sanctions for criminal acts of not obeying an official order. Second, how are the obstacles of the military court in resolving criminal acts of not obeying an official order. This paper was made by conducting research using empirical juridical methods with a statutory approach, cases that occurred and conceptual. The form of research in writing this thesis is descriptive which means this research focuses on explaining the object of research in order to answer what events or phenomena occur so that it is expected to be a problem solver if the same event occurs again in the future. The depiction designed to obtain the necessary information is carried out by going down the field to conduct observations and interviews in order to collect primary and secondary data. The crime of not obeying an official order regarding absence without permission in this study is regulated in article 86 of the KUHPM paragraph 1. The condition of military absence in the fact that this incident occurred with reasons or motivations that did not endanger the institution or the state and constituted a minor offense. The imposition of sanctions for criminal acts that occurred by the panel of judges by applying Article 86 of the 1st KUHPM was considered fair in base on the evidence. The obstacles that exist for the military court II-08 Jakarta regarding disobiente of an official order made by Sergeant Anjas Widiastama have been handle base on the law. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memerlukan kedisipilinan yang tinggi dari para Prajuritnya. Berbagai upaya dan aturan telah dibuat dalam rangka menjaga kedisiplinan itu, namun demikian sebagai sebuah organisasi bukan berarti TNI bebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu permasalahannya adalah tindak pidana kejahatan menarik diri dari kesatuan seperti yang dilakukan oleh Anjas Widiastama (terdakwa), pangkat/NRP: Serda/21170039431196, danru 1/II/C Yonpomad Puspomad. Ada dua rumusan masalah yang ditentukan dalam penulisan skripsi ini. Pertama bagaimana penerapan sanksi perbuatan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas. Kedua bagaimana kendala peradilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas. Tulisan ini dibuat dengan melakukan penelitan yang menggunakan metode yuridis empiris dengan undang-undang sebagai pendekatannya (Statute Approach), kasus yang terjadi (Case Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yang bermakna penelitian ini fokus pada menjelaskan objek penelitian guna menjawab peeristiwa atau fenomena apa yang terjadi sehingga diharapkan dapat menjadi pemecah masalah bila peristiwa yang sama terjadi lagi dimasa depan. Penggambaran yang dirancang untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan dilakukan dengan turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara guna mengumpulkan data-data primer dan sekunder. Tindak Pidana tidak mentaati suatu perintah dinas mengenai ketidakhadiran tanpa izin dalam penelitian ini diatur dalam pasal 86 KUHPM ayat 1 (satu). Kondisi ketidakhadiran militer dalam fakta peristiwa ini terjadi dengan alasan atau motivasi yang tidak membahayakan institusi atau negara dan merupakan pelanggaran yang ringan. Pemberian sanksi atas perbuatan tindak pidana yang terjadi oleh majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 86 ke-1 KUHPM dinilai sudah adil sesuai dengan bukti-bukti yang ada dipersidangan. Melalui pemberian keputusan ini maka dapat dikatakan bahwa kendala yang ada bagi peradilan militer II-08 Jakarta dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan oleh Serda Anjas Widiastama telah dapat diatasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
LAW ENFORCEMENT AGAINST CYBER CRIME IN ELECTRONIC TRANSACTIONS IN INDONESIA TEGAR HARBRIYANA PUTRA; SUNNY UMMUL FIRDAUS
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE Vol. 4 No. 03 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCIENCE - EDITION SEPTEMBER - DECEMBER 2024
Publisher : CV KULTURA DIGITAL MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement against cyber crime in electronic transactions in Indonesia is an increasingly crucial issue in the current digital era. The increasing use of information and communication technology has driven the growth of the digital economy, but has also given rise to various threats, including cyber crime. This article examines the law enforcement efforts carried out by the Indonesian government to overcome cyber crimes related to electronic transactions. This study analyzes existing regulations, including the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), as well as the role of law enforcement agencies in tackling cyber crime. Apart from that, this research also identifies challenges faced in the law enforcement process, such as limited resources, lack of coordination between agencies, and gaps in technological understanding among law enforcement officers. The research results show that although there has been significant progress in the legal and policy framework related to cyber crime, there are still many obstacles that reduce the effectiveness of law enforcement. Therefore, continuous efforts are needed to strengthen the capacity of law enforcement institutions, increase international cooperation, and update regulations so that they are in line with technological developments. Thus, it is hoped that law enforcement against cyber crime in electronic transactions in Indonesia can be more optimal in protecting the public and maintaining the integrity of the digital economy.
STUDI KASUS: DAMPAK IMPLEMENTASI PP 94/2021 TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BKPPD BOYOLALI ANDREAS APRILIANO ARI SETYAWAN; TEGAR HARBRIYANA PUTRA; ANANDA MEGHA WIEDHAR SAPUTRI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 6 No 03 (2024): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI SEPTEMBER - DESEMBER
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali, terutama dalam kedisiplinan masuk kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan masuk kerja. Kehadiran peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan memiliki efek deterrent yang signifikan. Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Mereka lebih disiplin dalam mematuhi aturan kehadiran, termotivasi untuk hadir tepat waktu, dan mengurangi absensi tidak sah. Peraturan ini juga menciptakan iklim kerja yang lebih teratur dan efisien. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kedisiplinan masuk kerja pegawai. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan efektif. Rekomendasi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kebijakan kedisiplinan masuk kerja pegawai negeri sipil di berbagai instansi pemerintah.
RELEVANSI PRINSIP SAHNYA PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Tatik Nurjanah; Salma Azizah; Dika Riska Daputra; Tegar Harbriyana Putra
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.716

Abstract

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi dalam masyarakat, khususnya melalui platform e-commerce yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi modern. Di satu sisi, kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi daring mempercepat arus perdagangan; namun disisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian yang tidak dilakukan secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan sumber hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal masih tetap relevan, meskipun bentuk pelaksanaannya telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesepakatan yang diberikan melalui klik tombol atau penggunaan tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksananya, telah diakui secara sah menurut hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam e-commerce cenderung lebih efektif melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi digital atau forum arbitrase daring. Pembuktian dalam sengketa semacam itu kini sangat bergantung pada data digital, termasuk bukti transaksi dan histori komunikasi elektronik. Kesimpulannya, meskipun transaksi digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel, prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian tetap menjadi pondasi utama. Diperlukan harmonisasi antara hukum perdata klasik dan regulasi digital guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Ika Novitasari; Anas Munaji; Nadin Azka Aulia Lil Ifta; Tegar Harbriyana Putra
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.730

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak sistemik terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dihadirkan sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi UU PKDRT dengan pendekatan yuridis empiris, yakni meninjau norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data sekunder, termasuk putusan pengadilan dan laporan lembaga perlindungan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKDRT telah memuat mekanisme perlindungan yang cukup progresif, dalam praktiknya masih terdapat kendala struktural dan kultural yang menghambat implementasi optimal, seperti rendahnya kesadaran hukum korban, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara maksimal.
Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata Febriansyah Maradi Putra; Abdul Fatah Baskoro; Tegar Harbriyana Putra
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1179

Abstract

The cassation legal effort has a high urgency in the Indonesian civil justice system as a corrective mechanism for errors in the application of law and an instrument to ensure uniformity of national law. The relevance of this topic is increasing along with the large number of cassation cases submitted to the Supreme Court (MA) and has the potential to hamper the legal function of the highest judicial institution. This study aims to analyze the effectiveness of the application of cassation in civil cases and identify various obstacles that affect its implementation. This study uses a normative legal method with a regulatory approach and case studies supported by a literature study of laws and regulations, court decisions, and appropriate legal literature. The research findings indicate that the effectiveness of cassation is hampered by a combination of internal factors, such as excessive caseloads and limitations of the MA information system, as well as external factors such as weak legal understanding of the parties, declining quality of previous court decisions, and misuse of cassation as a litigation strategy. This study concludes that structural reform and increased capacity of judicial actors are needed, as well as strengthening of civil procedural law norms in order to clarify the role of cassation as a tester of the application of law, not a forum for objections to facts. This study contributes to the discourse on judicial reform and opens up opportunities for further research with empirical and comparative legal system approaches.
Co-Authors Abdul Fatah Baskoro ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO Ananda Megha Wiedhar Saputri Anas Munaji ANDREAS APRILIANO ARI SETYAWAN Burham Pranawa Caska - Dedy Zulkifli Dika Riska Daputra Febriansyah Maradi Putra JOKO MARDIYANTO Nadin Azka Aulia Lil Ifta Nafisa Sukma Dewi purwadi purwadi Putri Anggraeni Muslimah Rekyan Ayu Nawang Wulan Risa Amara Salma Azizah SINTA FATONAH LARASATI Sunny Ummul Firdaus Tatik Nurjanah Tri Lestari Virzha Reynata Putri Yayan Rosanto YURI UTOMO