Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Unes Law Review Jurnal Jatiswara CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berajah Journal Verstek Jurnal Penelitian Serambi Hukum JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Integralistik Domus Legalis Cogitatio EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan
Dwi Kurniawan, Itok
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Correlation between Justice, Legal Certainty, and Benefit in Law Enforcement in Indonesia Dwi Kurniawan, Itok
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26246

Abstract

Law is an instrument used to regulate human behavior in the order of social life in society so that it is in accordance with the values and norms that apply in society. Law as a norm has more stringent and coercive sanctions compared to other norms. Anyone who violates legal norms will certainly be subject to sanctions that cannot be contested by any party. The characteristics of strict and coercive legal norms and their sanctions are motivated by the fact that law has the main goal to achieve, namely justice, legal certainty and expediency. The method of writing this article uses a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this study are that justice, legal certainty, and benefits must be realized in a harmonious and balanced manner in a law enforcement process. Equitable law enforcement will certainly create legal certainty, and will certainly bring benefits to justice seekers.
Study of Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Dwi Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1260

Abstract

The implementation of forced marriages as a social problem has turned into a legal problem. In its development, forced marriage has become a form of criminal sexual violence as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Sexual Violence. This article will analyze forced marriage as a type of criminal act of sexual violence. The focus of the study is related to the definition of the criminal act of forced marriage and the form of criminal responsibility for perpetrators of the criminal act of forced marriage. The results of this research are that the criminal act of forced marriage is a violation of human rights and is a form of criminal sexual violence.
RIVALISASI ANTARA HUKUM DENGAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Ismawati Septiningsih; Dwi Kurniawan, Itok; Samuel Bintang; Jose Gama Santos
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/wm0d2v49

Abstract

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku sejak tahun 1966 hingga 2011. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang dianggap memiliki realitas ideal yang sejalan dengan konsep keadilan. Hal ini berbeda dengan konsep Staatsfundamentalnorm, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang digunakan untuk melegitimasi atau membatalkan produk hukum tertentu. Maka, dalam proses pembentukan undang-undang, terutama ketika dihadapkan pada persoalan politik, Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang dianggap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menimbulkan persaingan antara politik dan hukum yang dapat mengaburkan konsep keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dan politik dalam proses pembentukan undang-undang; serta apakah pola persaingan tersebut menempatkan Pancasila sebagai realitas ideal sekaligus ideologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam proses legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm memunculkan pola persaingan antara politik dan hukum, di mana pola ini mengakibatkan Pancasila sulit difungsikan secara bersamaan sebagai realitas ideal dan ideologi.
Norma-Norma Di Kampung Naga Sebagai Bahan Pembelajaran Saintifik Bahasan Norma Dan Keadilan Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarnegaraan Tingkat SMP/MTS Dwi Kurniawan, Itok
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2022): CIVIC
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v7i1.2905

Abstract

Kita hidup di masyarakat dengan berbagai aturan yang disebut norma. Bentuk norma pokok adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Pembelajaran tentang norma sangat penting untuk meningkatkan kebajikan perilaku siswa. Karena itu, pembelajaran norma tidak bisa hanya diajarkan, tetapi juga harus dipraktikkan. Meskipun demikian, pembelajaran norma bisa diajarkan dengan model saintifik pada amata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Tingkat SMP/MTS yang bersintak: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Metode Penelitian yang dipakai adalah empiris. Kesimpulan yg diambil Pembelajaran saintifik tentang norma tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman belajar secara mental dan sosial. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan juga pengalaman hidupnya sehingga akan selalu menaati norma yang berlaku di masyarakat.
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Alghozali, Muhammad Wildan; Dwi Kurniawan, Itok
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71425

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalampembuktian dakwaan perkara pidana pengggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Kata Kunci: Kesaksian, Notaris, Penggelapan.This article analyzes the Criminal Procedure Code regarding the position of a Notary's testimony in proving the indictment of the crime of embezzlement. This article aims to find out how the position of the notary's testimony in proving the indictment of the criminal case of embezzlement. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of the Notary in proving the embezzlement case with decision Number: 67/Pid.B/2020/PN Skt was presented as a witness. The actions taken by the notary during the examination at court as a witness were to testify that it was true that the witness and the defendant had come and asked for the two deeds mentioned above, then the procedure for making the deed made by the notary was in accordance with the Notary Office Law, namely the deed was read out , signed by the appearers, witnesses, and notaries and then the two deed are then recorded by the two notaries to be registered in accordance with applicable law, namely the Minutes of the deed every month must be reported to the Regional Supervisory Council, so that the Notary's statement as a witness in court, especially the criminal court this is enough to fulfill the evidence that needs to be examined by the Judge in order to be used as material for consideration in deciding a criminal case.Keywords: Testimony, Notary, Embezzlement.
Co-Authors Alghozali, Muhammad Wildan Gama Santos, Jose Ismawati septiningsih Jose Gama Santos Muhammad, Irham Ghani Patria Setyawan, Vincentius Samuel Bintang Septiningsih, Ismawati setyawan, vincentius patria Soehartono Soehartono Suyatno*, Suyatno Utomo , Agata Ferisa