Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Correlation between Justice, Legal Certainty, and Benefit in Law Enforcement in Indonesia Dwi Kurniawan, Itok
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26246

Abstract

Law is an instrument used to regulate human behavior in the order of social life in society so that it is in accordance with the values and norms that apply in society. Law as a norm has more stringent and coercive sanctions compared to other norms. Anyone who violates legal norms will certainly be subject to sanctions that cannot be contested by any party. The characteristics of strict and coercive legal norms and their sanctions are motivated by the fact that law has the main goal to achieve, namely justice, legal certainty and expediency. The method of writing this article uses a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this study are that justice, legal certainty, and benefits must be realized in a harmonious and balanced manner in a law enforcement process. Equitable law enforcement will certainly create legal certainty, and will certainly bring benefits to justice seekers.
Study of Forced Marriage as a Form of Sexual Violence Dwi Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1260

Abstract

The implementation of forced marriages as a social problem has turned into a legal problem. In its development, forced marriage has become a form of criminal sexual violence as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Sexual Violence. This article will analyze forced marriage as a type of criminal act of sexual violence. The focus of the study is related to the definition of the criminal act of forced marriage and the form of criminal responsibility for perpetrators of the criminal act of forced marriage. The results of this research are that the criminal act of forced marriage is a violation of human rights and is a form of criminal sexual violence.
RIVALISASI ANTARA HUKUM DENGAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Ismawati Septiningsih; Dwi Kurniawan, Itok; Samuel Bintang; Jose Gama Santos
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/wm0d2v49

Abstract

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku sejak tahun 1966 hingga 2011. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang dianggap memiliki realitas ideal yang sejalan dengan konsep keadilan. Hal ini berbeda dengan konsep Staatsfundamentalnorm, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang digunakan untuk melegitimasi atau membatalkan produk hukum tertentu. Maka, dalam proses pembentukan undang-undang, terutama ketika dihadapkan pada persoalan politik, Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang dianggap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menimbulkan persaingan antara politik dan hukum yang dapat mengaburkan konsep keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dan politik dalam proses pembentukan undang-undang; serta apakah pola persaingan tersebut menempatkan Pancasila sebagai realitas ideal sekaligus ideologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam proses legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm memunculkan pola persaingan antara politik dan hukum, di mana pola ini mengakibatkan Pancasila sulit difungsikan secara bersamaan sebagai realitas ideal dan ideologi.