Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.986

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Kewarganegaraan Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Atma Inovasia Jurnal Ilmiah Research Student Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Integralistik

Ismawati septiningsih

Unknown Affiliation

Author-ID : 3659136

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

DISPARITY ON CUMMULATION CASES OF TORT AND BREACH OF CONTRACT Zakki Adlhiyati; itok dwi kurniawan; muhammad rustamaji; Ismawati septiningsih
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 1: Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i1.1589

The discussion on the differentiation between breach of contract and tort has been prevail in a long time. In addition, there is judge’s disparity on the breach of contract and tort cumulation cases. Three cumulation dicisions were anallysed to understand the legal reasoning of the judges. Legal as well as conceptual approach used to reveal the strong relationship between breach of contract and tort in actual cases. Despite the different nature of the cases, the principle of tort existed on the breach of contract. However, the disparities of the awards occured on the actual cases. Firstly, judge consider that the cumulation is formally invalid hence the claim is unacceptable. Finally, on others cases the former reason is put aside and the judges acknowledge the strong relation between breach of contract and tort. Furthermore, systematical legal reasoning is used to grant the claims. With regard to the fairness, judge as the law enforcer need to give reasonable decision with their intellectuality.

Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat Itok Dwi Kurniawan; Harjono Harjono; Sri Wahyuningsih Yulianti; Ismawati Septiningsih
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.

KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Zakki Adlhiyati; Itok Dwi Kurniawan; Soehartono Soehartono; Harjono Harjono; Sri Wahyuningsih Yulianti; Ismawati Septiningsih
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih; Zakki Adihiyati; Kristiyadi Yoke Sarah Asafita
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Indonesian people. The method used in this research is a normative legal research method with a conceptual approach and an approach to legislation. The conceptual approach is carried out by analyzing the concept of consumer protection and the agreed agreement to be able to digest the legal relationship between parties in the Shopee application with the Shopee Paylater feature. The results showed that there was a cooperative relationship between Shopee and PT Lentera Dana Nusantara as the lender.

PERTIMBANGAN HAKIM DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN (PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.Jkt.Pst) Muhammad Rizqi Andia; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 10, No 3: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.68521

This research aims to analyze and review Judges Legal Considerations regarding the decline of a Justice Collaborator, Arif Fitrawan, in the criminal act of corruption case. How should the Judges' Legal Considerations toward Justice Collaborator on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst based on SEMA Number 4 of 2011. This type of research is normative legal research that is perspective and applied with case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this research is documental study and literature materials. The result and discussion indicated that Judges' Legal Considerations (Ratio Decidendi) used to establish the defendant Arif Fitrawan as Justice Collaborator on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, in the writer's opinion it had been appropriate, and according to the criteria for being a Justice Collaborator that regulated on SEMA Number 4 of 2011 and Law Number 13 of 2006 jo. Law Number 31 of 2014 about Protection against Witnesses and Victims. The writer has an opinion that the demands of Public Prosecutor are not overburdening, demands of the Public Prosecutor could referred to as a summary of examination of case based on proofing process. As justice upholders, judges could have a weighting of demands of the Public Prosecutor.Keywords: Criminal Act of Corruption; Justice Collaborator; Ratio Decidendi; Bribery

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP Hirma Parimita; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70878

Abstrak: Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHAP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pudana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.Kata Kunci: Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan BebasAbstract: This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.Keywords: Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds

Analysis of Custody Rights for Children Whose Parents are Divorced Ismawati Septiningsih
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 1 No. 4 (2024): Maret
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v1i4.1093

Problems that often arise as a result of divorce between married couples who already have children are related to child custody. Each husband and wife has the right to apply for custody of their child by submitting an application to the court. This research will answer problems related to child custody regulations after the parents divorce and the legal consequences for children whose parents divorce. This article was written using normative legal research with a legislative approach. The results of this research are that child custody is adjusted to the condition of the child or father or mother and the one that is most beneficial for the child's welfare is chosen, and the legal consequences for children whose parents are divorced are that the parents' obligation to educate their children is not lost.

Pendampingan BUMDesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa Di Kabupaten Karanganyar,Klaten, dan Sukoharjo Kurniawan, Itok Dwi; Ismawati Septiningsih
Jurnal Atma Inovasia Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BUMDes as a village-managed business institution has a strategic role in efforts to improve the village economy. However, unfortunately, there are still very few villages that are able to optimize the role of BUMDes, so that many BUMDes are "in suspended animation" and are not developing. For this reason, revitalization measures are needed for existing BUMDes. For example, in several BUMDes in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas. This is important because the BUMDes revitalization process ultimately seeks to make the village a competitive village. The location of the activity was held at the LPPM Building, Sebelas Maret University. The methods that will be used in this activity are through lectures, discussions, focus group discussions, and mentoring. The results of this activity show that understanding regarding the strategic role of BUMDes and the revitalization of the village economy has increased. Apart from that, BUMDes administrators in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas can be more enthusiastic and optimistic in carrying out BUMDes activities.

Analysis of Proof of Testimonium de Auditu in Cases of Moral Violations Ismawati Septiningsih
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i2.1092

Witness testimony is a crucial piece of evidence in proving the occurrence of a criminal act. Witnesses as people who see, hear and experience a criminal incident themselves are very effective in the process of proving criminal cases. The weakness is that not all cases have enough witnesses who saw, heard and experienced the criminal incident. Rape cases, for example, are known only to the victim and the perpetrator. This article will discuss the evidentiary power of testimonium de auditu witnesses who did not see, hear or experience a criminal incident themselves. This research was conducted through a case study approach. The results of this research are that the information provided by the testimonium de auditu witness has evidentiary power as long as it does not conflict with the statements of other witnesses and other evidence.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang Mewadahi Lembaga Independen sebagai Perwujudan Green Election dalam Green Constitution Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 5 SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Elections are a method of direct voting to elect leaders at the executive and legislative levels. This election concept is commonly found in countries with democratic government systems. There are various problems in this system. These problems include the accuracy of voter data, problems in logistics, and low community participation. There are various factors that underlie this problem. The election procedure in Indonesia which is still conventional is suspected to be one of the causes. In the last general election, which was held simultaneously, it resulted in many casualties. The problems that occurred in the use of the conventional method itself became a problem from the beginning of the formation of the KPU. Technological developments require people to be able to adapt quickly and the impact of the Covid-19 pandemic that attacks almost all over the world has clouded the atmosphere. As a result, people have to limit their activities at homeTherefore, we need a new method and procedure in organizing this democratic party. Green Election is an election method using technology as the basis. This concept is considered efficient because it reduces paper usage and is considered energy friendly. This is in line with Indonesia's commitment to protecting the environment. And in line with the SDGs concept agreed upon by various countries. However, the application of this concept also requires maturity related to existing infrastructure and technology. So that the application of this technology can be used optimally by the entire community

Co-Authors Ananditya Satriatama Annisa Nurul Alimah Arsyad Aldyan Bambang Santoso Dwi Kurniawan, Itok Harjono Harjono Harjono Heri Hartanto Hirma Parimita Itok Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Jose Gama Santos Kristiyadi Kristiyadi Yoke Sarah Asafita Muhammad Rizqi Andia muhammad rustamaji Samuel Bintang Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti Zakki Adhliyati Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati Zakki Adlhiyati

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search