Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.559
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Verstek Journal of Law, Environmental and Justice LAWPASS Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Domus Legalis Cogitatio Legal Advice Jurnal Hukum
Septiningsih, Ismawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Adlhiyati, Zakki; Kurniawan, Itok Dwi; Soehartono, Soehartono; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.197 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532

Abstract

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat Kurniawan, Itok Dwi; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039

Abstract

Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Dewi, Putri Maha; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9271

Abstract

This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined as a clause made unilaterally by the business actor, but its contents may not lead to an exoneration clause. Meanwhile, the exoneration clause as explained earlier is a clause that contains an attempt to limit, or even completely eliminate, the responsibility that should be borne by one of the parties, in this case the business actor. Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law so that the achievement of business/economic development goals in Indonesia is achieved in accordance with the values ​​of justice of the Indonesian people.
Juridical analysis of termination of employment due to the Covid-19 pandemic In the context of Indonesian employment law and citizenship education Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati; Santos, Jose Gama
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 20, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v20i2.61384

Abstract

The Indonesian government has declared Covid-19 a pandemic, leading to restrictions such as working from home and room capacity limits. These restrictions have resulted in numerous layoffs, and the pandemic has been deemed a national disaster, with laws and regulations like Presidential Decree No. 12 of 2020 strengthening the reasons for entrepreneurs to consider it a force majeure event. The economic sector's decline has direct implications for employees, both in formal and informal sectors, due to decreased production, depletion of industrial raw materials, weakening of the Rupiah against the Dollar, decline in Indonesian tourism, and the fall of the composite stock index. Employers have been forced to lay off their workers. Legal protection for workers includes termination of employment (PHK) and layoff provisions regulated by Articles 150-172 of Law 13/2003. This descriptive analysis aims to provide an overview of legal protection for workers during the pandemic, including the analysis and interpretation of laws and regulations related to the problem under study.
Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati; Robby, Samuel Bintang
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 9, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp01-11

Abstract

Penelitian ini membahas perlunya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM dalam perspektif pekerja menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap PRT di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi langkah reformasi hukum dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di lingkup domestik. Penelitian ini menyoroti beberapa poin upaya, termasuk reformasi hukum, advokasi, peran paralegal, dan pembentukan pusat-pusat pelayanan untuk membantu organisasi serikat pekerja PRT. RUU PPRT menciptakan kejelasan hubungan hukum antara PRT dan majikan serta memberikan perlindungan kepada PRT. Meskipun telah diajukan sejak periode 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meski dianggap penting untuk melindungi hak-hak PRT dengan  penghitungan jam kerja PRT dengan formula pendapatan per jam, berfokus pada keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat menciptakan demokrasi ekonomi di rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, dan memperbaiki kesetaraan gender. Pengesahan RUU ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Analysis of Parents' Responsibilities towards Children Who Marry Underage Septiningsih, Ismawati
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1721

Abstract

Marriage is not just about forming a bond for a man and a woman to become legal husband and wife, but has more complex aspects. Aspects of marriage also include kinship aspects and broader social aspects. Based on this, marriages should ideally be carried out by men and women who have met the minimum age limit for marriage, and parents are also obliged to protect their children so that they do not enter into underage marriages. This research aims to analyze the responsibility of parents towards children in the event of underage marriage. The research method used in writing this article is normative legal research with a statutory approach. The results of this research are positive law, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has provided protection in the form of criminal sanctions for people parents who allow their children to marry underage and ensnare them under child neglect provisions.
The Relevance of Progressive Law to Legal Reasoning in Indonesia Septiningsih, Ismawati
LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Vol. 1 No. 2 (2024): June
Publisher : PT. Multidisciplinary Press Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/lawpass.v1i2.16

Abstract

Legal rules and law enforcement in Indonesia are heavily influenced by the legal system inherited from the Dutch colonial era. Many of the colonial regulations are still in effect today, even though they are no longer appropriate to the conditions of Indonesian society. The aim of writing this article is to analyze the contribution of progressive law to legal reasoning in Indonesia. This article was written using a type of normative research with a conceptual approach. The results of this research are that Dutch inherited law, which is based on positivist thinking, is often rigid and procedural. So there is less attention to aspects of substantive justice. It is hoped that the presence of progressive law will be able to reconstruct legislative regulations in Indonesia so that they realize substantive justice and not just procedural justice.
Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati; Nuryadi, Muhammad Hendri; Santos, Jose Gama
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no3.3573

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is still a problem in Indonesia which is supported by multiple interpretations of regulations. The author in this article will discuss the analysis of interfaith marriage in Indonesia after the issuance of SEMA Number 2 of 2023. This article was made with the aim of analyzing and comparing regulations in Indonesia with other countries. The results of the study show that after the issuance of SEMA, the practice of interfaith marriage still occurs in Indonesia, which is also supported by the lack of government firmness in establishing the applicable regulations.
Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis Septiningsih, Ismawati
Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Vol. 1 No. 1 (2024): COMPLEX - Februari
Publisher : PT. Faaslib Serambi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perluasan pemaknaan terhadap asas lex specialis derogate legi generali yang terjadi pada kasus pelecahan seksual sesama jenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah asas lex specialis derogate legi generali ketika diimplementasikan dalam kasus tertentu dapat memiliki perluasan pemaknaan. Pemaknaan pertama adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, sedangkan perluasan makna yang dimaksud dalam kasus tertentu dapat dimaknai sebagai kesesuaian tekstual undang-undang dan kasus yang terjadi.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Febriansah, Rahmat; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukum pidana sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan perskriptif serta terapan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus berdasarkan pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif, dimulai dari mengajukan premis mayor kemudian mengajukan premis minor dan kemudian menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Co-Authors Aldyan, Arsyad Annisa, Sofia Bambang Santoso Dewi, Putri Maha Dwi Kurniawan, Itok Febriansah, Rahmat Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Harjono Harjono Ikrimah , Afridah ITOK DWI KURNIAWAN Kusnady, Rae Jonathan Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri Muhammad Rustamaji Nadya, Laura Nastiti, Denis Dwi Putranto, Muhammad Alif Daffa Rahayu Subekti Robby, Samuel Bintang Santos, Jose Gama Siallagan, Sahat Poltak Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Tarasari, Binar Zakki Adhliyati, Zakki zakki adlhiyati, zakki