Garuda - Garba Rujukan Digital

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Istiawati, Sri; Elisa, Nufaris
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 1 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebanyak 19 juta perempuan di seluruh dunia melakukan tindakan pengguguran pada kandungannya secara tidak aman setiap tahunnya. 18,5 juta : terjadi di Negara-negara berkembang. Negara-negara Afrika sebanyak 4,2 juta, di Negara-negara Asia sebanyak 10,5 juta, di Negara-negara Amerika Latin dan Karabia sebanyak 3,8 juta. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi. Tindakan pengguguran kandungan diatur dalam ketentuan khusus yaitu pada Udang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 75, 76 dan 77. Dan ketentuan umum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 349.Akan tetapi, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini tidak sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan segala macam tindakan pengguguran kandungan itu dilarang. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tindakan pengguguran kandungan bisa dilakukan dengan alasan medis. Padahal kedua-duanya masih berlaku di Indonesia.

E-Government pada Organisasi Pemerintah dalam Memberikan pelayanan publik yang Efektif dan Efisien terhadap Masyarakat elisa, nufaris
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 2 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu aspek yang tak luput dari jangkauan perkembangan teknologi dan sistem informasi adalah aspek dibidang pemerintahan. Dimana pada saat sekarang ini pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan secara manual serta secara digital yang berbasis teknologi. Salah satu Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan menggunakan penerapan sistem E- Government disetiap instansi atau organisasi pemerintah. Penerapan E-Government disetiap organisasi pemerintah dimaksudkan agar setiap instansi resmi pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang efetif dan efisien terhadap khalayak ramai, terutama dapat memberikan efesiensi waktu dan biaya dalam proses pemberian pelayanan kepada publik.

Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai R, Rahmadany; Lubis, Anto Mutriady; Sembiring, Muhlis Fahdiar; Damanik, Janner; Elisa, Nufaris
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14842466

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)Di Kelurahan BerngamKecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakatDi Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM untuk menghindari terjadi masalah yaitu salah satunya pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di KantorKelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dilaksanakan pada hari selasa tanggal22 Januari 2025 dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh Lurah, masyarakat yang juga merupakan pelaku UMKM yang ada di lingkungan Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami betapa pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM dan para pelaku UMKM masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM. Masyarakat khususnya di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka diharapkan masyarakatkhususnya para pelaku UMKM dapat memahami dan mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM.

Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai R, Rahmadany; Lubis, Anto Mutriady; Sembiring, Muhlis Fahdiar; Damanik, Janner; Elisa, Nufaris
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14842466

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)Di Kelurahan BerngamKecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakatDi Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM untuk menghindari terjadi masalah yaitu salah satunya pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di KantorKelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dilaksanakan pada hari selasa tanggal22 Januari 2025 dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh Lurah, masyarakat yang juga merupakan pelaku UMKM yang ada di lingkungan Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami betapa pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM dan para pelaku UMKM masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM. Masyarakat khususnya di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka diharapkan masyarakatkhususnya para pelaku UMKM dapat memahami dan mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 R, Rahmadany; Mutriady, Anto; Elisa, Nufaris
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16091561

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999” Di Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan untuk menghindari terjadi kerugian bagi pihak konsumen disebabkan tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jumat 23 Mei 2025 dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh masyarakat Desa Lubuk Cemara, Bapak Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai beserta jajarannya. Hasil dari pengabdian ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Desa Lubuk Cemara yang tidak mengetahui tentang adanya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999, maka dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan bertambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 R, Rahmadany; Mutriady, Anto; Elisa, Nufaris
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16091561

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999” Di Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan untuk menghindari terjadi kerugian bagi pihak konsumen disebabkan tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jumat 23 Mei 2025 dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh masyarakat Desa Lubuk Cemara, Bapak Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai beserta jajarannya. Hasil dari pengabdian ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Desa Lubuk Cemara yang tidak mengetahui tentang adanya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999, maka dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan bertambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Peraturan Hukum Pidana Bagi Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Elisa, Nufaris
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 9 (2025): Vol. 2. No. 9, April 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16485975

In this study, issues regarding legal protection and legal consequences for female abortion victims of rape from the threat of criminal prosecution of abortion are formulated. Abortive acts are prohibited by statute, and perpetrators are subject to criminal sanctions. However, abortions can be performed with exceptions, i.e. performed because of medical indications and rape victims. Abortion performed by the female of a rape victim, should be entitled to legal protection in view of the suffering she experiences both physically and psychically. The study uses a normative jurisprudential approach method, with the specification of analytical descriptive research. The data used in this study were primary data and secondary data, obtained through interviews and library studies, which were then analyzed qualitatively. Basically there are no legal consequences for the woman perpetrator of abortion of the victim of rape, because the act of performing an abortion due to the presence of force based on Article 48 of the Penal Code and the rule of permission of abortion based on Article 75 paragraph (2) of Law No. 306 te9ta9. without medical indication and criminal prosecution of rape, then for the perpetrator is subjected to criminal sanctions based on: (a) Article 194 of Law Number 36 of 2009, (b) Article 299 of the Penal Code, (c) Article 346 of the Penal Code, (d) Article, 34f) of the Penal Code 349 Criminal Code. Whereas for offenders of the criminal act of rape punishable under: (a) Section 285 of the Penal Code, (b) Section 286 of the Penal Code, (c) Section 287 of the Penal Code, and (e) Section 289 of the Penal Code.

Community Assistance in the Implementation of Disaster-Resilient Village Strengthening Policies in Perk. Bukit Lawang Village Istiawati, Sri; Elisa, Nufaris; Fachrudin, Khaira Rizfia; Siregar, Yulkarnaini
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2026): January
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18491748

This study was conducted to describe community assistance in the implementation of the Disaster-Resilient Village policy in Perk. Bukit Lawang Village. The research method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach. The theoretical framework explains that policy implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques include literature studies, observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Disaster-Resilient Village policy in Perk. Bukit Lawang Village has not been optimal. In the communication dimension, the dissemination of information by the Perk. Bukit Lawang Village Government has been insufficient. There are also shortcomings in the resource dimension, including an inadequate number of human resources and limited budgetary resources, resulting in insufficient facilities and infrastructure. The disposition, or the ability of implementers to respond to problems, has been responsive. Meanwhile, the bureaucratic structure applies Standard Operating Procedures in the implementation of activities.

Integration of Human Rights Education in Civic Education Learning Towards Religious Moderation in Students at Universitas Amir Hamzah Istiawati, Sri; Elisa, Nufaris; Rahmadany; Noor, Maria
Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Vol 16 No 2 (2025): Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/atjpi.v16i2.30589

Human rights violations in universities remain a pressing issue, causing concerns among parents about the loss of comfort and a conducive learning atmosphere. Addressing this challenge requires urgent action to establish a university environment that promotes, nurtures, and advances human rights. Civics education, a mandatory subject in Indonesian schools, plays a central role in shaping students' civic intelligence and fostering democratic values. It also contributes significantly to the development of responsible citizenship. In the context of Indonesia's democratic landscape, which embraces diverse viewpoints and interests, civics education must adapt to address contemporary issues such as human rights and religious moderation. This research uses a qualitative descriptive approach, drawing on references from books and academic journals, to examine how religious moderation can be integrated into civic education. The study highlights that a civic education strategy rooted in religious moderation, enriched with local wisdom, offers students a more meaningful learning experience. By exploring values close to their cultural context, students can better balance their understanding of human rights with the principles of religious moderation. The findings suggest that incorporating religious moderation into civic education enhances students' awareness of human rights, tolerance, and social responsibility.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search