Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta Muhammad Yogie Adha
Lex Renaissance Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol5.iss2.art4

Cases that involve children as perpetrators of violence have increased sharply year by year. This phenomenon is interesting to study, especially to examine the common thread, find the root of the problem, and see how the law enforcement process is and what obstacles are faced by the Yogyakarta City Police. The research method used is qualitative field research. The results of the study concluded that the law enforcement process carried out by the Yogyakarta City Police was always guided by the Law, but still needed improvements in the applicable Law.

Customary Forests Social Forestry Scheme: One Of The Strengthening Of Indigenous Peoples In Managing Natural Resources Muhammad, Ari; Adha, Muhammad Yogie
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7747

Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the state recognizes and respects customary law communities, its recognition is conditional on customary law communities in managing their natural resources, especially in the status of certain forest areas. This paper examines how the role of customary forests in social forestry schemes provides space and access to customary law communities in natural resource management. The results of the study show that the ratification of the Decree (SK) of Customary Forests in the social forestry scheme is able to provide legitimacy to indigenous peoples in managing natural resources in accordance with their local wisdom and also have an impact on strengthening customary practices in the management of their natural resources

PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana Adha, Muhammad Yogie; Armanda, Rio; Toni; Muhammad, Ari
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.133

Kenakalan remaja di Indonesia sudah masuk pada taraf yang menghawatirkan, bebarapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal, dewasa ini kenakalan remaja bukan sekedar perilaku menyimpang atau perbuatan tidak sesuai dari kebiasaan yang lumrah dalam masyarkat, akan tetapi kenakalan remaja pada faktanya seringkali masuk kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif khususnya perbuatan pidana. Sunarwiyati S, mengkategorikan bentuk kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu, a) Kenakalan biasa; b) Kanakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan; c) Kenakalan khusus. beberapa faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja antara lain, a) Faktor Pribadi; b) Faktor Keluarga; c) Lingkungan Sosial, adapun kenakalan remaja yang sering kali melanggar hukum atau merupakan tidak pidana yaitu, Pencurian, Bullying, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Tindakan Asusila, Perusakan Properti, Cybercrime dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yogie, Muhammad Yogie Adha; Akuntari, Nur Intan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1403

This paper discusses the restorative justice approach as an alternative to punishment in the Indonesian criminal justice system. The massive use of imprisonment has caused serious problems such as the overcapacity of correctional institutions and the lack of recovery for victims. Restorative justice comes as a response to the weaknesses of the traditional punishment system that overemphasizes the punishment aspect, and is not effective in solving the problem of crime as a whole. The results showed that restorative justice offers a more comprehensive solution by prioritizing victim recovery, social reconciliation, and offender accountability without always relying on conventional punishment. The study results show that restorative justice has the potential to be a more humanist, adaptive, and effective punishment solution, especially in dealing with minor crimes. Several challenges such as the resistance of a rigid legal culture, the lack of understanding of the community and law enforcement officials, and the need for policy harmonization need to be considered. However, the implementation of this approach must be carried out while still paying attention to certain limitations and conditions so as not to cause imbalances in law enforcement.

Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yogie, Muhammad Yogie Adha; Akuntari, Nur Intan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1403

This paper discusses the restorative justice approach as an alternative to punishment in the Indonesian criminal justice system. The massive use of imprisonment has caused serious problems such as the overcapacity of correctional institutions and the lack of recovery for victims. Restorative justice comes as a response to the weaknesses of the traditional punishment system that overemphasizes the punishment aspect, and is not effective in solving the problem of crime as a whole. The results showed that restorative justice offers a more comprehensive solution by prioritizing victim recovery, social reconciliation, and offender accountability without always relying on conventional punishment. The study results show that restorative justice has the potential to be a more humanist, adaptive, and effective punishment solution, especially in dealing with minor crimes. Several challenges such as the resistance of a rigid legal culture, the lack of understanding of the community and law enforcement officials, and the need for policy harmonization need to be considered. However, the implementation of this approach must be carried out while still paying attention to certain limitations and conditions so as not to cause imbalances in law enforcement.

KEADILAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR: ANALISIS PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG Permatasari, bunga; Salfutra, Reko Dwi; robuwan, rahmat; Adha, Muhammad Yogie
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/ws8hy822

Legal and illegal tin mining activities have caused environmental damage in the Bangka Belitung Islands Province. This damage includes forest destruction, water and soil pollution, coastal abrasion, and loss of biodiversity. In environmental law, the polluter pays principle requires polluters to be responsible for the costs and actions to restore the damaged environment caused by their actions. In addition, environmental justice is also very important to uphold in the case of tin mining in the Bangka Belitung Islands Province. This study aims to analyze the application of environmental justice and the polluter pays principle in efforts to restore the environment caused by tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses a normative juridical method with an emphasis on legislative and conceptual approaches. The focus of the analysis is directed at reviewing regulations and concepts related to the polluter pays principle and environmental justice theory, particularly within the framework of environmental damage restoration. The results of the study indicate that regulations in Indonesia have regulated the polluter pays principle, however, in practice, this principle faces obstacles in its implementation. In addition, the implementation of environmental justice is also carried out within the framework of environmental restoration. Therefore, the implementation of environmental justice needs to be carried out holistically. Political commitment, public oversight, and firm law enforcement are needed so that post-tin mining environmental recovery in Bangka Belitung not only improves the ecology, but also restores the rights of local communities who have been marginalized by the logic of natural resource exploitation.

Edukasi Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga: Legal Education on Eliminating Domestic Violence to Increase Family Resilience Haryadi, Dwi; Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v11i2.11298

Domestic violence among Indonesians, especially in Bangka Belitung, is a serious concern. The lack of legal literacy regarding the impacts and factors of domestic violence is one of the causes of the continued prevalence of domestic violence. Therefore, the community service team aims to encourage the elimination of domestic violence in the Tebing Village area, Kelapa District, West Bangka Regency, as part of efforts to increase family resilience. This activity was carried out using a participatory, dynamic socialization method and case study analysis. The participatory approach in this activity aims to encourage the community to be more open to recognizing and reporting acts of violence. The activity was carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The results of this service are increased public knowledge about the types of domestic violence and the criminal threats under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as increased awareness that domestic violence is not only a personal matter, but a social problem and a form of legal violation with broad impacts.

Tantangan Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam KUHP Nasional di Tengah Terkikisnya Kesadaran Hukum Masyarakat Adat: The Challenge of Implementing Customary Criminal Sanctions in the National Criminal Code Amidst the Erosion of Legal Awareness Among Indigenous Peoples Ari Muhammad; Adha, Muhammad Yogie; Toni
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1291

Living Law Merupakan Hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berada pada masyarakat adat diIndonesia, yang mana disetiap daerah memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dari wilayah lainnya. Dengan disahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana memberikan Kepastian Living Law bagi masyarakat adat yang sudah menerapkannya. Karna Living Law menurut Kitab Undang Hukum Pidana merupakan salah satu dasar Pemindanaan. Tulisan ini mengkaji Tantangan Penerapan Sanksi Pidana adat Pasca Disahnya Living Law dalam KUHP Nasional ditengah Terkikisnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum adat. Hasil Kajian menunjukan bahwa Living Law Merupakan salah satu dasar Pemindanaan Menurut Kitab Hukum Pidana tetapi harus memenuhi apa yang diamanatkan pada Pasal 2 Ayat ( 3) Tentang Peraturan Pemerintah Mengenai Living Law yang masuk dalam salah satu dasar Pemindanaan. Selain dari itu ada tantangan yang harus dihadapi oleh hukum adat itu sendiri dalam hal ingin Living Law sebagai dasar pemindanaan, mengingat saat ini di beberapa wilayah mengenai kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum adat sudah terkikis yang disebabkan salah satunya oleh pengaruhi modernisasi sehingga menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat. Tentu dengan terkikisnya dan atau kurangnya kesadaran maupun kepatuhan masyarakat pada hukum adat akan berdampak pada keabasahan penerapan pidana adat itu sendiri jika dilihat dari perspektif KUHP Nasional yang mana Living Law yang dimaksud dalam KUHP Nasional itu harus memenuhi kriteria yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan dengan salah satunya hukum adat harus masih hidup dan di patuhi oleh masyarakat adatnya.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search