Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Customary Forests Social Forestry Scheme: One Of The Strengthening Of Indigenous Peoples In Managing Natural Resources Muhammad, Ari; Adha, Muhammad Yogie
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7747

Abstract

Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the state recognizes and respects customary law communities, its recognition is conditional on customary law communities in managing their natural resources, especially in the status of certain forest areas. This paper examines how the role of customary forests in social forestry schemes provides space and access to customary law communities in natural resource management. The results of the study show that the ratification of the Decree (SK) of Customary Forests in the social forestry scheme is able to provide legitimacy to indigenous peoples in managing natural resources in accordance with their local wisdom and also have an impact on strengthening customary practices in the management of their natural resources
PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana Adha, Muhammad Yogie; Armanda, Rio; Toni; Muhammad, Ari
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.133

Abstract

Kenakalan remaja di Indonesia sudah masuk pada taraf yang menghawatirkan, bebarapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal, dewasa ini kenakalan remaja bukan sekedar perilaku menyimpang atau perbuatan tidak sesuai dari kebiasaan yang lumrah dalam masyarkat, akan tetapi kenakalan remaja pada faktanya seringkali masuk kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif khususnya perbuatan pidana. Sunarwiyati S, mengkategorikan bentuk kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu, a) Kenakalan biasa; b) Kanakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan; c) Kenakalan khusus. beberapa faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja antara lain, a) Faktor Pribadi; b) Faktor Keluarga; c) Lingkungan Sosial, adapun kenakalan remaja yang sering kali melanggar hukum atau merupakan tidak pidana yaitu, Pencurian, Bullying, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Tindakan Asusila, Perusakan Properti, Cybercrime dan Pelanggaran Lalu Lintas.
Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yogie, Muhammad Yogie Adha; Akuntari, Nur Intan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1403

Abstract

This paper discusses the restorative justice approach as an alternative to punishment in the Indonesian criminal justice system. The massive use of imprisonment has caused serious problems such as the overcapacity of correctional institutions and the lack of recovery for victims. Restorative justice comes as a response to the weaknesses of the traditional punishment system that overemphasizes the punishment aspect, and is not effective in solving the problem of crime as a whole. The results showed that restorative justice offers a more comprehensive solution by prioritizing victim recovery, social reconciliation, and offender accountability without always relying on conventional punishment. The study results show that restorative justice has the potential to be a more humanist, adaptive, and effective punishment solution, especially in dealing with minor crimes. Several challenges such as the resistance of a rigid legal culture, the lack of understanding of the community and law enforcement officials, and the need for policy harmonization need to be considered. However, the implementation of this approach must be carried out while still paying attention to certain limitations and conditions so as not to cause imbalances in law enforcement.
Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yogie, Muhammad Yogie Adha; Akuntari, Nur Intan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1403

Abstract

This paper discusses the restorative justice approach as an alternative to punishment in the Indonesian criminal justice system. The massive use of imprisonment has caused serious problems such as the overcapacity of correctional institutions and the lack of recovery for victims. Restorative justice comes as a response to the weaknesses of the traditional punishment system that overemphasizes the punishment aspect, and is not effective in solving the problem of crime as a whole. The results showed that restorative justice offers a more comprehensive solution by prioritizing victim recovery, social reconciliation, and offender accountability without always relying on conventional punishment. The study results show that restorative justice has the potential to be a more humanist, adaptive, and effective punishment solution, especially in dealing with minor crimes. Several challenges such as the resistance of a rigid legal culture, the lack of understanding of the community and law enforcement officials, and the need for policy harmonization need to be considered. However, the implementation of this approach must be carried out while still paying attention to certain limitations and conditions so as not to cause imbalances in law enforcement.