Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DATIN LAW JURNAL
Hidayat, Defril
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analysis of Hate Speech in the Perspective of Changes to the Electronic Information and Transaction Law Hidayat, Defril; Firmanda, Hengki; Wafi, Mahmud Hibatul
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3146

Abstract

This study aimed to assess the effectiveness of hate speech rules concerning changes in electronic transaction information policies. It further used normative legal study which included the process of identifying legal rules, principles, and doctrines to address the constitutional issues. The results showed that the amendments from the 2008 ITE Law to the 2016 ITE Law did not adequately the basic problems. Furthermore, certain forms of hate speech rules were observed in the ITE Law, particularly in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2). These rules were unclear benchmarks used in assessing social media posts as hate speech, defamation, or criticism and opinion from an individual about a problem. Therefore, making improvements through legal reform was essential to ITE Law, specifically Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2). The amendments were necessary to develop good legal certainty for the community. The government should further make legal comparisons with other countries to identify the best regulatory framework for the community.
Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Eksekutorial Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif KUHPerdata Hidayat, Defril; Setiawan, M Nanda
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1924

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi Blockchain telah melahirkan Smart Contract sebagai instrumen perjanjian yang berjalan secara otomatis (self-executing) tanpa perantara. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi hukum perdata Indonesia, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikonstruksikan berdasarkan interaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Smart Contract ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta implikasi hukum dari kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contract memenuhi syarat "kesepakatan", "suatu hal tertentu", dan "sebab yang halal", namun menghadapi kendala yuridis pada syarat "kecakapan" akibat karakteristik pseudonymity (anonimitas) pengguna Blockchain yang menyulitkan verifikasi subjek hukum. Lebih lanjut, sifat eksekusi otomatis Smart Contract mencerminkan penerapan asas Pacta Sunt Servanda secara mutlak, namun berpotensi mengenyampingkan prinsip iktikad baik dan perlindungan debitur dalam keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus terkait identitas digital dan penggunaan model Ricardian Contract untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.Kata Kunci: Blockchain; Hukum Perdata; Keabsahan Perjanjian; Smart Contract; Teknologi Finansial.
Ambiguitas Kriteria Bencana Nasional dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Katrino, Iqbal; Hidayat, Defril
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1925

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat pengaturan mengenai bencana nasional, namun tidak merumuskan kriteria yang jelas, tegas, dan terukur. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik penetapan status bencana nasional dan membuka ruang diskresi yang luas bagi pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika multitafsir bencana nasional dalam perspektif hukum tata negara serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan kriteria bencana nasional telah melemahkan prinsip kepastian hukum, memperkuat dominasi diskresi eksekutif, dan menimbulkan ketimpangan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman, pelayanan publik, dan pemulihan pascabencana. Artikel ini menegaskan bahwa pengaturan bencana nasional tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknokratis, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma bencana nasional yang berbasis pada dampak terhadap hak konstitusional warga negara dan terintegrasi dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Kata Kunci: Bencana Nasional, Multitafsir Norma, Hak Konstitusional, Negara Hukum.   
Co-Authors Hengki Firmanda Katrino, Iqbal Setiawan, M Nanda Wafi, Mahmud Hibatul