Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sakina: Journal of Family Studies SiRad: Pelita Wawasan Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Mufti, Zaenul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapanya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu Mufti, Zaenul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam merupakan agama yang sempurna, setiap tindak tanduk manusia sudah ada jalanya dalam agama Islam, khususnya bagi pemeluk agama Islam itu sendiri. Dipahami bahwa dalam membentuk sebuah keluarga tidaklah mudah, butuh kematangan secara rohani dan jasmani. Itulah yang menjadi alasan sehingga agama Islam memberikan perhatian khusus dalam mengkonsep sebuah keluarga. Terkait hal ini, dapat ditemukan dalam berbagai ayat-ayat AL-Quran dan hadits Nabi Muhammad mengenai bagaimana konsep berkeluarga secara Islami. Banyak dari kalangan Ulama yang menulis berbagai konsep-konsep berkeluarga dalam Islam seperti Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya ‘Uqud al-Lujain. Dalam penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dalam kitab ‘Uqud al-Lujain dan implementasinya bagi alumni Ponpes Darul Quran desa Beji kota Batu.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara beberapa alumni Ponpes Darul Quran dan dokumentasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.
Gender Role Transformation in The Position of Marriage Registration Officer: A Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and The Muslim World Afrilian, Andre; Mufti, Zaenul; Akmal, Khairul
SiRad: Pelita Wawasan June (Vol. 1 No. 2, 2025)
Publisher : Yayasan Nurul Musthafa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64728/sirad.v1i2.art6

Abstract

The role of the Marriage Registration Officer (PPN) is considered very important in the KUA agency because marriage is a sacred event in order to protect the dignity and sanctity, especially of women and aims to provide legal certainty and control over personal interests and social life of the community, therefore it needs to be recorded and it becomes a valid requirement for marriage for the state as Paragraph 2 Article 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. However, in the implementation mechanism, marriage registration officials in Indonesia have only focused on men, and it is questionable whether women can also carry out this task considering that in reality today there are equal rights and obligations between women and men in various spheres of social life. In this case, some people think that Indonesia and several other Islamic countries still do not apply gender equality in their social life which has been applied in several Islamic countries such as Morocco, Egypt and Turkey. The research method used in this research is descriptive-analytical techniques and library research and uses a gender and comparative studies approach that focuses on comparing legal systems and practices in various countries to understand the differences and similarities in the acceptance and implementation of the role of women as Marriage Registrar Employees. The results of this study are the values that motivate some Islamic countries not to make women as marriage registrars such as different madhhabs or different views on the concept of gender in several Islamic countries. [Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dinilai sangat penting dalam instansi KUA karena pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam rangka melindungi martabat dan kesucian terutama para wanita dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kontrol terhadap kepentingan pribadi dan kehidupan bersosial masyarakat, oleh karenanya perlu dicatat dan itu menjadi sayarat sahnya pernikahan bagi negara sebagaimana Ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam mekanisme pelaksanaannya pegawai pencatat nikah di Indonesia hingga kini hanya berkutat kepada laki-laki, dan menjadi pertanyaan apakah wanita juga bisa mengemban tugas tersebut mengingat realitanya dewasa ini terdapat persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki dalam berbagai lingkup kehidupan bersosial. Dalam hal ini sebagian orang beranggapan bahwa Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya masih belum menerapkan gender equality dalam kehidupan sosialnya dimana telah diterapkan di beberapa negara Islam seperti Maroko, Mesir dan Turki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik deskriptif-analitis dan studi pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan studi gender dan komparatif yang fokus pada perbandingan sistem hukum dan praktik di berbagai negara untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerimaan dan pelaksanaan peran wanita sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya nilai-nilai yang melatarbelakangi beberapa negara Islam untuk tidak menjadikan wanita sebagai pencatat nikah seperti berbedanya mazhab atau berbedanya pandangan terhadap konsep gender di beberapa negara Islam.]
Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Mentari, Vennya Agna; Havid, Trio Lukmanul; Aripin, Iiz Tazul; Mufti, Zaenul; Jamarudin, Ade
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2683

Abstract

Abstract: Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, ijma' and qiyas. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulema Conference and the Nahdlatul Ulama organization.Keywords: Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama. Abstrak: Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.Kata kunci: Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama.
Hakikat Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan Mentari, Vennya Agna; Havid, Trio Lukmanul; Aripin, Iiz Tazul; Mufti, Zaenul; Jamarudin, Ade; Saepullah, Usep
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2881

Abstract

Abstract: This paper discusses the importance of protecting women and children from violence and harassment. This article emphasizes the role of education in shaping the character of future generations and highlights the need for preventive action to ensure the safety and well-being of women and children. This article also examines the legal framework for protecting women and children and the various forms of violence they may face. The methodology used in this article is normative legal research, and the discussion is focused on human rights perspectives and expert opinions. The legal basis for the protection of women and children is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The definition of a child is based on age, but there is no agreement on an age limit. Child protection is mandated by various laws, including the Convention on the Rights of the Child. The function of law is to create a harmonious, balanced, peaceful and just relationship between legal subjects. Preventive legal protection aims to prevent violence and crimes against women and children. Law enforcement is not only about implementing regulations but also about implementing court decisions. Child protection is very important for the future of a nation, and it involves the whole society. Child protection includes their physical, mental and social development. Protection of human rights, especially for women and children, must be done fairly and politely. The basis for legal protection is outlined in various laws, including those related to sexual violence and domestic violence.Keywords: Legal protection, women, children Abstrak: Tulisan ini membahas pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Artikel ini menekankan peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi masa depan dan menyoroti perlunya tindakan preventif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Artikel ini juga membahas kerangka hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, dan diskusi difokuskan pada perspektif hak asasi manusia dan pendapat para ahli. Basis hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi anak didasarkan pada usia, tetapi tidak ada kesepakatan tentang batas usia. Perlindungan anak diamanatkan oleh berbagai undang-undang, termasuk Konvensi Hak Anak. Fungsi hukum adalah menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan peraturan tetapi juga tentang menerapkan keputusan pengadilan. Perlindungan anak sangat penting untuk masa depan sebuah bangsa, dan melibatkan seluruh masyarakat. Perlindungan anak meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak, harus dilakukan dengan adil dan santun. Dasar perlindungan hukum diuraikan dalam berbagai undang-undang, termasuk yang terkait dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumahKata kunci: Perlindungan hukum, Perempuan, anak
Co-Authors Ade Jamarudin Andre Afrilian, Andre Aripin, Iiz Tazul Havid, Trio Lukmanul Khairul Akmal, Khairul Mentari, Vennya Agna Saepullah, Usep