Claim Missing Document
Check
Articles

Telaah Pembangunan Ekonomi Indonesia Edy Suandi Hamid; MB Hendrie Anto
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4240

Abstract

Dalam tiga dasawarsa terakhir kinerja perekonomian Indonesia menunjukkanprestasi yang cukup mengagumkan, sehingga termasuk dalam High Performing Asia Economies (HPAEs). Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang cukup pelik, seperti tingginya tingkat pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, angka kemiskinan yang cukup besar, serta hutang luar negeri yang sampai pada "lampu merah". Dalam kancah internasional daya saing Indonesia menduduki posisi yang rendah, dan bahkan pada tahun 1996 cenderung turun. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi selama ini sering kurang sistematis dan strategis, serta tidak konsisten. Masih rumitnya permasalahan ekonomi dalam negeri di satu sisi, dan tuntutan perdagangan bebas di sisi lain, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Konflik antara kepentingan pemerataan dengan pertumbuhan, kepentingan domestik dan internasional merupakan contoh dilema yang tak mudah dipecahkan. Dibutuhkan suatu tekad yang kuat serta usaha yang konsisten dengan disertai kebijakan strategis untuk dapat survive di masadepan.
Kebijakan Pertanian dan Tanaman Pangan Awan Setya Dewanta; Edy Suandi Hamid; Unggul Priyadi; Diana Wijayanti
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 1 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.4274

Abstract

Kebijakan pertanian pangan belum mengalami perubahan sejak masa orde lama hingga sekarang. Kebijakan pertanian pangan masih diprioritaskan pada swasembada pangan (beras). Akibatnya adalah keswasembadaan tersebut memiliki arti politis karena dilakukan dalam rangka penghematan devisa, pengadaan pangan yang murah, dan mengendalikan inflasi. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi petani padi yang menganggap padi merupakan komoditi ekonomi sebagaimana komoditi pertanian lainnya.Untuk tetap mengembangkan pertanian pangan, kebijakan pertanian pangan tidak dapat terlepas dari kebijakan pertanian secara keseluruhan dan kebijakan makro-ekonomi. Kebijakan makro di negara-negara berkembang terbukti mengurangi net protection yang diperoleh dari kebijakan pertanian (kebijakan langsung), dan terjadi diskriminasi kebijakan terhadap pertanian.
Kawasan perdagangan bebas ASEAN peluang dan tantangan Edy Suandi Hamid
Economic Journal of Emerging Markets Volume 1, 1993
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v1i1.6548

Abstract

Kekhatiran akan semakin sempitnya pasar negara-negara berkembang ataupun negara-negara kecil lainnya di dunia ini, muncul beberapa tahun belakangan.
Beberapa permasalahan tebu rakyat intensifikasi dan industri gula Indonesia Edy Suandi Hamid
Economic Journal of Emerging Markets Volume 3, 1994
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v3i0.6594

Abstract

Program tebu rakyat intensifikasi sudah berjalan di tanah air selama delapan belas tahun, tepatnya sejak 22 April 1975, yang dilegitimasi lewat inpres No. 9/1975. Walaupun sejarah perjalanan TRI sudah relatif cukup panjang, namun sejak program ini dilaksanakan banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di lapangan untuk mewujudkan sasaran yang digariskan dalam Inpres tersebut.
Utang luar negeri dan pendanaan pembangunan nasional Edy Suandi Hamid
Economic Journal of Emerging Markets Volume 6, 1995
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v6i1.6638

Abstract

Berbicara tentang sumber pendanaan pembangunan nasional, maka paling tidak secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni yang berasal dari dana masyarakat/swasta dan pemerintah. Yang berasal dari swasta ini dapat dibagi pula manjadi swasta dalam negeri dan swasta asing, yang tercermin dari penamaan modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
Visi bantuan IMF dan problematik beban ekonomi nasional Edy Suandi Hamid
Economic Journal of Emerging Markets Vol. 2 No. 3 (1997)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i3.6831

Abstract

When Indonesian government asked IMF to help setting Indonesia out of the currency exchange crisis lately, there are contra as well as pro among Indonesian economist. The ones who contradicted the policy argued that, as it was known. IMF's assistance is a conditional assistance.
Peran dan intervensi pemerintah dalam perekonomian Edy Suandi Hamid
Economic Journal of Emerging Markets Vol 4, No 1 (1999)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

It is widely accepted that government has an important role on economic development. Through policies on public sector for instance, government has a significant role in pushing economic growth. However, in economics literatures, there seems a debate about whether government should role on economic development.
Perkembangan pemikiran ekonomi dan munculnya pandangan strukturalis Edy Suandi Hamid
Economic Journal of Emerging Markets Vol 6, No 1 (2001)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v6i1.6982

Abstract

In the social sciences, economics is considered as the most progressive and dynamic science. Economics has a complete analysis tool, which combines both qualitative and quantitative approaches. In its process, the dynamics of economics is indicated by the emerge of new view with different approaches.
Faktor-faktor yang mempengaruhi defisit transaksi berjalan Indonesia periode 1971-1999 Edy Suandi Hamid; Nur Feriyanto; M. B. Hendrie Anto
Economic Journal of Emerging Markets Vol 6, No 2 (2001)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v6i2.6990

Abstract

Deficit of current account is a common phenomenon that happens in developing countries, as well as in Indonesia. Since 1960, Indonesia always faced Deficit of current account, except in some years (1974, 1979, and 1980). Although sometimes Deficit of current account is covered by surplus of capital flow, it still gives burden to neraca Pembayaran Indonesia.
Penerbitan Obligasi Daerah Guna Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah (Simulasi atas Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Pendanaan Proyek Bus Rapid Trans (BRT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) Dian Insani Ambarwati; Edy Suandi Hamid; John Suprihanto
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.376 KB) | DOI: 10.22146/jkn.16004

Abstract

ABSTRACT Due to fiscal constraints, South Sulawesi Province Government needed to issued the  municipal bonds to built BRT project.. Municipal bonds could provide additional funds so that local governments might not depend on APBN.  BRT infrastructure was  built may create revenue for betterment of local government's financial performance. The BRT projects funded by municipal bonds would create employment, reduce unemployment and poverty, increase purchasing power parity, community savings and investment, as well as reducing income inequality that could support regional economic resilienceABSTRAKKarena keterbatasan fiskal yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan khususnya untuk pembangunan BRT. Obligasi daerah dapat memberikan tambahan dana pembangunan sehingga pemerintah daerah tidak tergantung pada APBN.  Infrastruktur BRT yang dibangun dapat mendatangkan penerimaan daerah sehingga kinerja keuangan daerah semakin baik. Bagi masyarakat, adanya BRT  yang didanai dengan obligasi daerah dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan purchasing power parity, tabungan, dan investasi masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga dapat mendukung terciptanya ketahanan ekonomi daerah.