Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Prointegrita PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Taufiqurrahman, Mhd.
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS HUKUM DITERAPKANNYA SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS Mhd. Taufiqurrahman; Jelita Panjaitan; Alim Perangin-angin
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.091 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.2367

Abstract

Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru mengunakan sistem sistem zonasi namun pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tantang perubahan atas Permendikbud No 20 Tahun 2019.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (Studi di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang) Mhd. Taufiqurrahman; Jelita Panjaitan
PKM Maju UDA Vol 2 No 3 (2021): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.106 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i3.2364

Abstract

Pemberlakuan atau rencana pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok pun mulai banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan wacana kawasan tanpa rokok di wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat dan menetapkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan adanya wacana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung lahirnya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
PERAN DPRD DALAM MENGAWASI KINERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN (GTPP) COVID-19 PEMERINTAH KOTA MEDAN muhammad Taufiqurrahman; Wong Chun Sen
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i2.712

Abstract

The Regional People's Representative Assembly's supervisory role aims at ensureing that all public policies related to the budget cycle are implemented in accordance with applicable laws and regulations and are oriented towards public priorities. As in the midst of the Covid-19 outbreak, budgeting and budget management no longer go through the discussion mechanism in the Regional People's Representative Assembly (DPRD) that is usually done. This is because the Regulation in Lieu of a Law (Perpu) for handling the Corona Virus makes the Regional Government (Pemda) have the authority to regulate the budget at will. To be sure, the potential for misuse of the state budget in handling the Covid-19 outbreak is prone to be occured.
PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (ANALISIS PUTUSAN NO.96/PID.SUS/2019/PT.MDN) Welman Harico Sitompul; Gomgom T.P. Siregar; Mhd. Taufiqurrahman
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1337

Abstract

Perjudian secara singkat dapat dijelaskan sebagai kegiatan bertaruh dengan mengharuskan petaruh untuk menyiapkan harta bendanya sebagai yang akan ditaruhkan dengan tujuan untuk memenangkan pertaruhan dengan hasil akan mendapatkan seluruh yang ditaruhkan oleh petaruh lainnya. Pada awalnya, kegiatan berjudi pertama kali pada jaman mesir kuno oleh para pejabat, petinggi dan bangsawan secara bersama-sama sebagai salah satu kegiatan saat berkumpul. Dapat dikatakan berjudi hanya dilakukan untuk bersenang-senang pada masa tersebut atau untuk seru-seruan semata. Mereka melakukan pertaruhan di bangunan berbentuk kuil kuno dengan cara taruhan melalui benda-benda berharga, ternak, tanah, sampai dengan budak-budak yang ditawarkan. Semenjak itu, berjudi menjadi salah satu kegiatan yang terus berkembang keberbagai era dan negara.Perjudian secara singkat dapat dijelaskan sebagai kegiatan bertaruh dengan mengharuskan petaruh untuk menyiapkan harta bendanya sebagai yang akan ditaruhkan dengan tujuan untuk memenangkan pertaruhan dengan hasil akan mendapatkan seluruh yang ditaruhkan oleh petaruh lainnya. Pada awalnya, kegiatan berjudi pertama kali pada jaman mesir kuno oleh para pejabat, petinggi dan bangsawan secara bersama-sama sebagai salah satu kegiatan saat berkumpul.Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan pernerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bagaimana penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Apa hambatan penyelesaian yang dihadapi dalam pernerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian (Analisis Putusan Nomor : 96 / Pid.Sus / 2019 / PT.MDN).Adapun metode yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Metode penelitian yuridis normatif-kualitatif yang didukung oleh data empiris. Dengan demikian objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan penghukuman yang terkait secara langsung dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku perjudian online. Bahwa adapun saran dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Banyak warga yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat/mempidanakan para pelaku judi online sehingga menyebabkan warga tidak menyadari perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana. Untuk menanggulangi perjudian online yang lagi marak seharusnya Pemerintah melalui pihak terkait memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi aparat penegak hukum baik Polri, Jaksa dan Hakim harus menindak tegas, menuntut serta menjatuhkan hukuman yang wajar kepada para bandar dan pelaku judi online agar menimbulkan efek jera.
KEWAJIBAN PERUSAHAAAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Muhammad Taufiqurrahman; Hendryanto Sitepu
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.438

Abstract

Companies in carrying out social responsibility (Corporate Social Responsibility) do not only pursue profit but have an obligation to develop ethics, habits that apply in the community and the quality of the community around the company. This type of research is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on studying the application of positive legal norms or norms while the nature of the research is analytical descriptive. The research findings show the benefits of corporate social responsibility (CSR) as a form of business field commitment to carry out business activities based on ethical values ​​with the aim of providing balanced attention and contribution both to the internal parties of the company and to the community and other stakeholders in order to realize a sustainable and sustainable development process, concern for the environment, legal arrangements for corporate social responsibility, Law on environmental protection and management, Law on Investment, Law on Oil and Gas, Law on Mineral Mining, Law on PT. It is expected that the stakeholders of CSR interests to run by referring to regulations to realize environmental stewardship.
PERLINDUNGAN TERHADAP KLIEN ATAS JASA ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Awalding Zai; Foster Darwin Jaya Buulolo; Mhd. Taufiqurrahman; Jaminuddin Marbun
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2791

Abstract

Perlindungan klien dalam jasa hukum dipertimbangkan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perlindungan klien atas jasa hukum dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Klien sebagai pihak yang menerima jasa dari pengacara berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan dan harus dilindungi. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai pembela untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Mematuhi Kode Etik Profesi dan Hukum untuk melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien kami. Pelaksanaan Pengayoman kepada kolega terhadap budi hukum yang ditransmisikn oleh penasehat hukum dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi dan hokum. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai penasihat hukum untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara secara komprehensif mengatur berbagai ketentuan penting yang mempengaruhi profesional hukum dengan tetap menjaga prinsip kebebasan dan independensi advokat.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Ndruru, Philipus; Faana, Amrijal; marbun, Jaminuddin; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4248

Abstract

Judul penelitian skripsi ini adalah Implementasi Hukum Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui pendorong aparatur sipil negara melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum terhadap status aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana bagi aparatur sipil negara yang melakukan turut serta dalam perkara korupsi. Adapun faktor pendorong Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi adalah sikap masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi, masyarakat terlalu pesimis dan tidak tahu jika sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakn korupsi itu sendiri. Aspek ekonomi adalah, seseorang terjerat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah untuk memenuhi kebutuhanya. Sementara, aspek politik, ASN dapat bertindak korupsi karena disebabkan suatu kepentingan politik dalam mempertahankan atau mendaptkan jabatan dan kekuasaan tertentu. Dan terakhir adalah aspek oranisasi adalah, keteladanan kepemimpinan, kultur organisasi, akuntabilitas, serta manajemen dan pengawasan yang rendah. Akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberian sanksi teguran adalah penyampaian teguran dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar Aparatur Sipil Negara. Sanksi Denda adalah ganti rugi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara karena melakukan kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaannya. Sanksi penjara, sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan selama persidangan terkait tindakan pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Dan sanksi pemecatan Dengan Tidak Hormat, sanksi penonaktifan seseorang dari Aparatur Sipil Negara karena terbukti melakukan kesalahan yang berat. Upaya penegakan hukum pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan melalui Upaya penal dilakukan dengan pendekatan regresif yang memanfaatkan hukum pidana dalam hal ini adalah penegakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan, upaya non penal difokuskan pada upaya preventif berupa mempertegas fungsi Pengawasan Komisi Sipil Aparatur Negara (KSAN) dan Inspektorat Pemerintah, menaikan gaji dan tunjangan ASN, melakukan edukasi anti korupi bagi ASN secara rutin, mengevaluasi tata caara penerimaan ASN dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi serta memberikan akses transparansi publik terhadap masyarakat. Adapun saran pada hasil penelitian ini adalah Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menegakkan lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksan dan KPK). Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan internal melalui inspektorat pemerintahan, serta Lembaga eksternal seperti Ombudsman dalam memantau kinerja ASN agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara seperti menaikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYUAPAN KEPADA OKNUM JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI Halawa, Desta Forlius; Gulo, Teringat Terserah; Siregar, Gomgom TP; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4246

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilanggar, akan dikenakan sanksi pidana. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa dan hukuman yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi merupakan salah satu faktor yang merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga Kejaksaan. Di lapangan, sering ditemukan hukuman bagi pelaku korupsi yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.
ANALISIS YURIDIS TENTANG INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN KARO Tarigan, Iskandar Julkarnain; Marbun, Jaminuddin; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1366

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Indonesia, bagaimana Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo, kendala apa yang dihadapai untuk meningkatkan Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo adalah adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan inspektorat tidak dapat dilakukan, adanya perbedaan pandangan tentang sejauh mana indenpendensi inspektorat diperlukan, adanya keterbatasan SDM inspektorat sehingga dianggap kurang mampu mengawasi kebijakan yang dibuat oleh semua OPD, serta kurangnya integritas pejabat sehingga ada anggapan hasil pengawasan kurang dapat dipercaya. Disarankan pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk menentukan kedudukan inspektorat daerah dalam struktur organisasinya. Para pengambil kebijakan perlu menyatukan pandangan mengenai pentingnya independensi inspektorat dalam melaksanakan fungsinya. Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM agar lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat yang berada di bawah jajaran Sekretariat Daerah. Pimpinan inspektorat juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama kepada pegawai yang kurang memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas.
Co-Authors Abdiayah Mamanda Sihombing Agies Kharimantara Nakamura Alim Perangin-angin Alusianto Hamonangan Awalding Zai Dicky Okta Putra Sembiring Faana, Amrijal Foster Darwin Jaya Buulolo Gomgom TP Siregar Gulo, Teringat Terserah Halawa, Desta Forlius Hendryanto Sitepu Ihya Ulumuddin Jaminuddin Marbun Jaminuddin Marbun Jelita Panjaitan Lubis, Mhd. Ansori Marbun, Jaminuddin Masdi Anwarta Depari MAURICE ROGERS Muhammad Dias Saktiawan Ndruru, Philipus Rosma Mediana Pasaribu Siregar, Syawal Amry Tarigan, Iskandar Julkarnain Welman Harico Sitompul Wong Chun Sen