Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN PERS Rudolf Silaban; Jaminuddin Marbun
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.647

This study ims at finding out and understanding the provisions in the provisions of Indonesian law regarding the relation to defamation through the internet associated with press freedom, forms and criteria for criminal acts of defamation carried out in the internet media, forms of accountability for perpetrators of criminal defamation of names both through the internet in the applicable legal provisions in Indonesia. This research is a normative juridical research that is descriptive analytical and data analysis is carried out qualitatively descriptive, normative, logical, systematic, using deductive and inductive methods. The results of the study show that the regulation in the provisions of Indonesian law regarding the relation to defamation through the internet is related to freedom of the press. In a criminal case involving the press, of course, it cannot necessarily use the law against the law contained in the Criminal Code because a journalist's work is protected by Law No. 40 of 1999 concerning the Press. If there is a use of criminal legal instruments, then the element of unlawfulness contained in the Criminal Code must be linked to the Press Law. The forms and criteria for criminal defamation with complaints, insults to official bodies, insults to the dead. The forms of liability of perpetrators of criminal defamation through the internet in the provisions of applicable law in Indonesia, namely liability for criminal defamation through the internet media can be applied along with imprisonment sanctions or in the form of fines in accordance with applicable laws. This liability is charged in accordance with the criminal element which has been reviewed in terms of terms of criminal liability.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG MEMBERDAYAKAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PADA PT DIPTA ATHIYASA INDONESIA) Agies Kharimantara Nakamura; Jaminuddin Marbun; Mhd. Taufiqurrahman
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Many companies have changed their management structure to be more effective and efficient, one of which is by outsourcing work to other parties or employing workers with a fixed-time work agreement (PKWT) system. The problem in PKWT is that there is a violation in the application of the Agreement system in the form of deviations from the implementation of the rules for the Fixed Time Work Agreement (PKWT), which isnt in accordance Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used in this research is descriptive analysis research. The data used are secondary data. Data analysis used qualitative juridical analysis. The results showed that: 1) In the outsourcing practice by PT Dipta Athiyasa Indonesia, outsourcing contracts were not clearly classified as to the nature and type of work carried out; 2) PT Dipta Athiyasa Indonesia empowerment of workers through contract extension and give priority to workers who have worked before to be rehired; 3) Constraints faced in implementing a fixed-time work agreement (PKWT) are obstacles related to existing regulations, related to agreements and supervision. The solution is that the government should immediately make improvements to the arrangements for workers / laborers on a Fixed Time Work Agreement (PKWT), so that workers / laborers get better legal protection.

ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 - 2033 : STUDI REVISI PERATURAN DAERAH Robinson Situmorang; Jaminuddin Marbun; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033: Studi Revisi Peraturan Daerah. Fokus penelitian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana analisis hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033 (Perda RTRW Asahan), bagaimana pelaksanaan peninjauan kembali, dan upaya pemerintah kabupaten Asahan. Kesimpulan penelitian 1. Aspek substansi dan aspek struktur kaidah hukum telah sesuai materi muatan teknis Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Asahan dengan: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR), b. RTRW Nasional Beserta Rencana Rincinya, c. RTRW Provinsi, tetapi aspek formal belum sempurna karena tidak tersedianya Naskah Akademik, 2. Berdasarkan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Asahan, perlu Revisi karena hasil penilaian yang telah dilakukan kurang dari nilai yang menjadi ketentuan yaitu 77,85 (< 85), dan rekomendasi revisi yaitu perubahan peraturan perundang-undangan dikarenakan memiliki total nilai tingkat perubahan < 20 % yaitu 13,96 %, dan 3. Upaya-upaya Revisi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Asahan belum dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA David Renov Sirait; Jaminuddin Marbun; Syawal Amri Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Penegakan Kode etik Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni: pertama untuk mengetahui dan menganalisis upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, kedua untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.Hasil penelitian pertama Upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri adalah pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri dan tranparansi serta melakukan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya serta mewujudkan Good Governance; kedua Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sudah terlaksana dengan baik, terbukti pada Keputusan Komisi Kode Etik Polri PUT KKEP/33/XI/2019/KKEP tanggal 14 November 2019, yang merekomendasikan AKP RADEN HERU SULISTIO NRP 65020301, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU Citra Yani Barus; Reny Widyastuti; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 2 No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.164 KB)

The purpose of this study was to find out and understand the handling of child victims of family violence in the Labuhan Batu Resort Police, the role of Special Service Rooms in providing protection for victims of domestic violence, obstacles faced by Special Service Room officers in dealing with victims of domestic violence.The results of the study show that handling child victims of family violence in the Labuhan Batu Resort Police is manifested in various fields of life, among others in the field of law, so that legal certainty must be upheld by children's rights can be realized. The RPK (Special Service Room) of Labuhan Batu Regional Police is part of the National Police born to handle cases of domestic violence. RPK has a role in providing protection to victims 'witnesses in providing protection to victims' witnesses in cases of domestic violence.

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI Tua Raja Marpaung; Jaminuddin Marbun; Maurice Siburian
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Sexual gratification as a criminal act of corruption is widely discussed in discussion forums in Indonesia. It has to do with how difficult it is to prove it. It is a Criminal Law Study of Sexual Gratification as a Corruption Crime. The problem formulations are: 1) Can sexual gratification be linked as a criminal act of corruption?; 2) How can the proof of the wrongdoing of the recipient of sexual gratification be a criminal act of corruption. The research method used is the normative juridical legal research method. The conclusions of this study are: 1) The crime of sexual gratification is a criminal act of corruption; 2) It is very difficult to prove the recipient of sexual gratification as a criminal act of corruption

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DI PHK Carina Carina; Syawal Amry Siregar; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Perkembangan dan peningkatan laba tidak selamanya dialami oleh suatu perusahaan, karena perusahaan memiliki banyak resiko bisnis yang berdampak kepada kesulitan finansial perusahaan. Akibat adanya resiko-resiko tersebut seringkali yang dikorbankan adalah tenaga kerja. Kasus pemutusan hubungan kerja terjadi pada PT Macan Yaohan Group. Berdasarkan putusan perkara Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Medan atas gugatan pihak karyawan PT Macan Yaohan Group, memutuskan bahwa pihak tergugat wajib membayarkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerjasebanyak 1 kali, dan penggantian hak 15 % sesuai pasal 156. Namun sampai diputuskannya perkara, pihak tergugat belum membayarkan sepeserpun hak para pengugat. Maka dari itu perlu dilakukan analisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja korban PHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sebab-sebab PT Macan Yaohan melakukan PHK karena mengalami kesulitan keuangan. 2) Penyelesaian hak pekerja atas PHK PT Macan Yaohan yang mengalami kesulitan keuangan sudah sesuai undang-undang ketenagakerjaan 3) Undang-undang memberikan perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja oleh PT Macan Yaohan Medan.

ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Bobby Christian Halim; Jaminuddin Marbun; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 1 (2022): APRIL
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa yang membedakan perjanjian kerja waktu tertentu pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; bagaimana penerapan Undang Undang No.11 Tahun 2020 khususnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; dan apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terlihat lebih signifikan di hak yang diterima oleh pekerja kontrak. Pada dasarnya penulis melihat perubahan yang ada dilakukan pada perjanjian kerja waktu tertentu di Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara garis besar lebih memperhatikan detail hak yang diperoleh oleh pekerja, yang artinya perlindungan hukum yang lebih jelas kepada para pekerja kontrak terbukti dengan adanya kompensasi di setiap berakhirnya kontrak yang perhitungannya disesuaikan dengan masa kerja walaupun masa kerja kontrak dapat diperpanjang sampai batas maksimal 5 (lima) tahun.Penulis melihat jika dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 maka tentu saja akan memberikan penghidupan yang lebih baik kepada para pekerja kontrak walaupun sebagai status pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Hak – hak yang mengakomodir dalam undang undang tersebut menjawab permintaan para pekerja kontrak yang selama ini berhenti kontrak tanpa mendapatkan apapun sehingga penerapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat dilaksanakan dan diterima dengan lebih baik oleh para pekerja kontrak tersebut.Kendala yang dihadapi dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu: Kendala Umum berupa penafsiran yang berbeda dan adanya pemikiran tentang merugikan pekerja/buruh Kendala secara spesifik misalnya di PT. Mutiara Inti Sari juga hanya tentang takut adanya ketidakpastian masa kerja dan lainnya lebih kepada teknis peralihan PKWT atas kontrak berjalan.

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING IN THE JURISDICTION OF MEDAN Tani Erinawaty Saragi; Jaminuddin Marbun; Bachtiar Simatupang
JURNAL PROINTEGRITA Vol 3 No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.62 KB)

The problem of trafficking in women and children or known as trafficking in person lately appears to be a problem that is much debated both at national and international levels and is said to be a form of slavery today and violating human rights. So that the formulation of the problem that can be raised is related to the legal phenomenon, namely: 1). What is the legal protection of women and children victims of trafficking currently in the jurisdiction of the Medan City Police Resort? 2). What are the factors that cause the trafficking of women and children in the jurisdiction of the Medan City Police Resort, and 3). What are the government's policies and the role of the community in overcoming the problem of the rampant level of trafficking in women and children in the jurisdiction of the Medan City Big City Resort? This research is descriptive and is seen from its objectives including empirical legal research. The location of this research was carried out at the Medan Big City Resort Police North Sumatra Province. The types of data used include primary data and secondary data. The method of collecting data is through interviews and library research, both books, legislation, papers, results of previous research, documents, and so on. The results of this study indicate that the discussion on the issue of regulation of legal protection for children and women victims of human trafficking crimes is spread in several laws and regulations that are both general and specific in nature, such as: the Criminal Code, Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, Act No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The factors that cause child and female trafficking are divided into two, namely internal factors and external factors internal factors are individual factors, economic factors, family factors, educational factors, lifestyle factors and free association, while external factors are environmental factors, cultural factors, factors weak law enforcement, marriage at a young age, social conflict and war, mass media. Government policy is a protection policy for victims whose essence is an integral part that cannot be separated from protection policies. Based on this concept, the role of the state in creating a social welfare is not only limited to fulfilling the material needs of its citizens, but more than that for the fulfillment of a sense of comfort and security in activities. Indonesia has a law specifically regulating the Protection of Victims of Crimes, namely through Law No. 13 of 2006 concerning Protection of witnesses and victims. The Role of the Community As a deterrent to child trafficking, with more attention to child trafficking crimes, the community environment can overcome and prevent the rampant occurrence of child trafficking; As a protector of children victim so ftrafficking.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DI PHK Carina Carina; Syawal Amry Siregar; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1836

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja yang di PHK. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual yaitu mencari asas-asas dan sumber hukum dalam arti yuridis. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah. Perkembangan dan peningkatan laba tidak selamanya dialami oleh suatu perusahaan, karena perusahaan memiliki banyak resiko bisnis yang berdampak kepada kesulitan finansial perusahaan. Akibat adanya resiko-resiko tersebut seringkali yang dikorbankan adalah tenaga kerja. Kasus pemutusan hubungan kerja terjadi pada PT Macan Yaohan Group. Berdasarkan putusan perkara Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Medan atas gugatan pihak karyawan PT Macan Yaohan Group, memutuskan bahwa pihak tergugat wajib membayarkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerjasebanyak 1 kali, dan penggantian hak 15 % sesuai pasal 156. Namun sampai diputuskannya perkara, pihak tergugat belum membayarkan sepeserpun hak para pengugat. Maka dari itu perlu dilakukan analisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja korban PHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sebab-sebab PT Macan Yaohan melakukan PHK karena mengalami kesulitan keuangan. 2) Penyelesaian hak pekerja atas PHK PT Macan Yaohan yang mengalami kesulitan keuangan sudah sesuai undang-undang ketenagakerjaan 3) Undang-undang memberikan perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja oleh PT Macan Yaohan Medan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search