Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA Journal of Social Science, Humanitis and Humaniora Adpertisi Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
DEWI OKTOVIANA USTIEN
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEKUATAN HUKUM TANAH WALAKA DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA KABUPATEN KONAWE DEWI OKTOVIANA USTIEN; ABDUL MUTALIB SARANANI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 01 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - AGUSTUS 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekuatan Hukum Tanah Walaka Dalam Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Unaaha Kabupaten Konawe. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif dan empiris. Alasan peneliti antara lain mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat, dengan tipe penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan kenyataan obyektif penelitian yang relevan. Selanjutnya data, informasi yang ada dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan tanah Walaka menurut hukum Adat Tolaki merupakan hak atas tanah ulayat yang dimiliki secara berkelompok oleh masyarakat hukum adat Tolaki, yang penggunaannya diatur oleh ketua adat masyarakat Tolaki, di mana merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah dan kekuatan hukum hak atas tanah Walaka dalam sengketa di pengadilan sangat lemah, karena tidak ada alat bukti yang otentik yang tertulis, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI E – COMMERCE Dewi Oktoviana Ustien
JSSHA ADPERTISI JOURNAL Vol. 1 No. 2 (2021): Des 2021
Publisher : JSSHA ADPERTISI JOURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.011 KB)

Abstract

Trade transactions through the internet are very beneficial for many parties, so that these trade transactions are in great demand, not only for producers but also consumers. Now the Internet has become a special problem since it is used in trade or business activities known as E-Commerce transactions. It is recognized economically, the use of the internet has provided added value in accelerating the transaction process, but juridically, the problem of using the internet is very risky for the parties because its characteristics are very different from conventional business, making it difficult to reach by the applicable legal rules.This research uses a normative juridical approach . And the data used is secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that transactions and the validity of agreements on e-commerce are said to be valid if they meet several conditions, namely as stated in Article 1320 of the Civil Code, namely the existence of agreements, skills, exchanged values, and a lawful object. Article 1458 explains about the agreement, which reads "The sale and purchase is considered to have taken place between the two parties, immediately after these people reach an agreement on the object and the price, even though the object has not been delivered, nor has the price been paid". Article 1329 explains about competence: "everyone is capable of making engagements, if he is not declared incompetent by law". Article 1234 explains about the value exchanged: that each engagement is to give something, to do something, or not to do something, and the existence of a lawful object is explained in Article 1333: an agreement must have as a subject an item of at least a specified type, Also Article 1337 of the Civil Code states that what is included in the prohibited causes are those prohibited by law or contrary to decency and public order.
Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Masyarakat Ni Nyoman Triana; Hasjad; Umar Marhum; Rahmanuddin. T,; Abd. Mutalib Saranani; Dewi Oktoviana Ustien; Sitti Misnar Abd. Jalil; Hasim Hartono; Mega Mulyani; Siti Selma Resmala
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.11

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Macam-Macam Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat dan Untuk mengetahui Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
Co-Authors Abd. Mutalib Saranani ABDUL MUTALIB SARANANI Hasim Hartono Hasjad Mega Mulyani Ni Nyoman Triana Rahmanuddin. T, Siti Selma Resmala Sitti Misnar Abd. Jalil UMAR MARHUM