Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Impresi Indonesia Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Education and Culture JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Jurnal Pancasila dan Bela Negara
Saravistha, Deli Bunga
Faculty Of Law, Universitas Mahendradatta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno Deli Bunga Saravistha
Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpbn.v2i2.7404

Abstract

Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, telah mencanangkan sembilan agenda prioritas yang dinamakan Nawacita khususnya akan dibahas lebih lanjut terkait pemenuhan HAM versi Bung Karno yang mengusung ideologi asli bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila yang akan menjadi isu sentral dalam pembahasan tulisan ini, melihat pada banyaknya aksi anarkis dan perilaku yang menunjukkan terjadinya krisis ideologi sehingga dirasa penting membahas dan menganalisis lebih lanjut sembilan agenda tersebut. Satu persatu substansi agenda tersebut akan dianalisa dan dijabarkan sebagaimana pemikiran Yang Mulia Bung Karno dalam Pidatonya pada 15 Juli 1945 sebagaimana dikutip dari Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945, dengan harapan pengejawantahan Agenda Nawacita yang didalamnya sarat akan pemenuhan HAM baik dalam pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap pada jalurnya yaitu ideologi Pancasila. Hasil penelitian ini tentunya pemahaman lebih dalam mengenai pengimplementasian Nawacita sebagai langkah kongkret mewujudkan HAM versi Pancasila di Era pemerintahan Jokowi dan upaya-upaya pemerintah mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan HAM di masa pemerintahan Jokowi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan evaluatif.
INFRASTRUKTUR CRUISE TURISME "OPTIMALISASI REGULASI MARITIM DAN KEPARIWISATAAN" DI PELABUHAN BENOA BALI Saravistha, Deli Bunga
Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i3.2354

Abstract

Pembangunan infrastruktur cruise turisme di Pelabuhan Benoa, Bali, menghadirkan peluang ekonomi sekaligus risiko lingkungan. Dari sisi ekonomi, keberadaan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM lokal, serta menambah pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum investasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara ekologis pembangunan berdampak pada kerusakan mangrove, padang lamun, terumbu karang, peningkatan kekeruhan air, dan perubahan hidrodinamika Teluk Benoa. Dampak tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait isu reklamasi dan fungsi ekologis teluk sebagai kawasan suci dan sumber penghidupan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji regulasi maritim dan kepariwisataan yang relevan. Analisis dilakukan dengan perspektif Economic Analysis of Law (EAL) yang menekankan efisiensi hukum, keseimbangan biaya-manfaat, serta insentif hukum, dan konsep Blue Economy yang berorientasi pada pemanfaatan laut berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan pembangunan Pelabuhan Benoa memberikan manfaat ekonomi signifikan tetapi belum memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan. Proyek ini cenderung berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek (brown economy). Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi regulasi serta penegakan kewajiban AMDAL agar pembangunan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.
Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia Niluh Martiniasih; Deli Bunga Saravistha
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1250.307 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i08.473

Abstract

The progress of technological innovation in the era of globalization was so quickly. The digital technologi gives special colour in the financial business sector. During the pandemic, a lot of people switch use online transactions because of the implementation of restrictions community activities system applicate by the government. Behind the high growth graph, it turns out that in practice financial tecnology (fintech) are reaping various polemics in the community. The lack of knowledge of digital financial literacy has resulted in many citizens being entangled in the dynamics of illegal fintech lending cases. The fintech requires Bank Indonesia and the Financial Services Authority carry out intensive supervision of the legality of digital financial innovation companies through the Regulatory Sandbox mechanism. This article uses normative legal research as a reference basis in determining legal procedures related to the polemic of Fintech-based innovation companies in Indonesia. The analytical method used is qualitative and described descriptively. The results of this study are to find out the harmonization of BI and OJK authorities through the implementation of the Regulatory Sandbox mechanism by establishing PBI No.19 /12 /PBI /2017 and POJK No. 13/ POJK.02/ 2018 as the legal basis for the legalization of fintech innovations before they are widely circulated in the community.
Legal Aspects of Joint Venture Business in The Development of Sustainable Environmental Commercial Property Areas Putu Sintha Devi Ayudya Ningrat; Deli Bunga Saravistha; Kadek Dedy Suryana
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.8.2.2025.105-116

Abstract

Property investment in Indonesia continues to experience significant growth each year, especially through joint venture schemes between domestic and foreign investors. This investment model is considered promising due to high market demand and stable land value appreciation. However, the development of commercial property areas often has an impact on the environment, such as land conversion, social changes in local communities, and potential pollution. Therefore, environmental sustainability aspects have become an important concern in business law, particularly in the regulation of joint venture-based investments. This research aims to examine the legal regulations regarding joint ventures in the development of commercial property areas, as well as the obligation to prepare an Environmental Impact Assessment (AMDAL) as stipulated in national legislation and international principles such as the Rio Declaration 1992, using normative research methods and a case approach. The study results show that although joint ventures are not explicitly regulated in the Limited Liability Company Law, this form of business entity is widely used and subject to environmental legal obligations, including the precautionary principle, polluter pays principle, and sustainable development. This study emphasizes the need for synergy between developers, the government, and the community to ensure that property development is not only economically beneficial but also responsible towards environmental sustainability.
Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional Deli Bunga Saravistha; Gede Yoga Satrya Wibawa; I Nyoman Suandika; Kadek Dedy Suryana
Kertha Wicaksana Vol 17 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.15-22

Abstract

Dibentuk pada Tahun 1999 lalu yang membawa tujuan mulia dan bersahabat bagi antar negara anggota untuk mewujudkan stabilitas perekonomian internasional. G20 mengadakan KTT pertamanya pada November 2008 guna membahas krisis keuangan global yg merupakan dampak dari krisis keuangan di AS pada masa itu. Pertemuan rutin yang diadakan setiap tahun ini memiliki tuan rumah atau Presidensi yang ditentukan secara konsensus yang akan bergiliran setiap tahunnya. Tahun 2022 ini adalah kesempatan milik Indonesia. Negara-negara dalam G20 adalah negara yang punya peranan besar dalam perekonomian. Negara-negara dimaksud diantaranya adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya/Inggris, Amerika Serikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar di Indonesia dalam mendukung Indonesia menarik penanam modal asing. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian dahulu G20 telah membahas mengenai isu bangkitnya dari krisis global. Kini perkembangan dan kemajuan iptek telah membuat perubahan signifikan khususnya di jalur lalu lintas devisa. Telah tercipta dunia tanpa batas negara atau disebut sebagai dunia digital. Segala perubahan tentunya membawa pengaruh buruk dan baik sekaligus. Maka penting untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis Optimalisasi model kebijakan yang seharusnya dibentuk dalam pertemuan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat global dan mengkaji, meneliti dan menganalisis langkah preventif untuk dapat mencegah kerugian negara akibat adanya lalu lintas devisa yang crossborderless.
Analisis Kepastian Hukum Terhadap Standar Keamanan Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Ni Komang Arinda Sastra Pramesti; Made Mulyawan Subawa; Deli Bunga Saravistha
Kertha Wicaksana Vol 20 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.20.1.2026.66-71

Abstract

The digital transformation in land services through the implementation of electronic certificates in Indonesia constitutes a significant step in modernizing bureaucracy and enhancing legal certainty regarding land ownership rights. This study aims to analyze the legal certainty concerning the security standards of electronic certificates within the context of protecting land rights and landowners' personal data protection. The research employs a normative legal method with statutory and case study approaches. The findings indicate that the issuance of electronic certificates has a strong legal basis through Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 1 of 2021, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA). Electronic certificates offer various benefits, such as administrative efficiency, transparency, and service accessibility. However, public concerns have arisen regarding data security and the risk of forgery, highlighting the importance of integration with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Protective measures are implemented through the use of certified electronic signatures, validation QR codes, and a layered security system adopting public key cryptography. This system provides legal protection to landowners against misuse and certificate forgery. This study concludes that while the electronic certificate system promises enhanced legal certainty, regulatory strengthening, IT system security improvements, and public education are still required to build public trust in the digital land administration system.
Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade Deli Bunga Saravistha; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Hukum Prasada Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.9.2.2022.123-129

Abstract

Looking at the times and society's need for a modern form of technology-based business, it is interesting to discuss the topic of startup companies. Moreover, this form of business is now considered part of the trend of digitizing trade. In addition, e-commerce is a form of trend in the digital sector and today's economic sector. This research aims to examine the role of big data and the protection of personal data in startup companies and the legal relationship in it, and to examine the regulations regarding consumer protection for startup company users in Indonesia. This research was conducted using a normative research method, with a statutory approach and a case approach with descriptive and evaluative techniques. The results of this research revealed that the role of big data in the startup company business, among others, is to support business competition by using big data through innovation. Not only for startup companies, but for all current and future business ventures as well as for the government in relation to public services. The parties in the startup business other than the company itself, including consumers and the government as legal authorities. All of them have their respective important roles. Consumer protection is now the responsibility of OJK, in addition to the legal umbrella in the form of regulations issued by the OJK, regulations set by Bank Indonesia can also be used as the only central bank that has the capacity to determine monetary policy. In addition, it is also regulated in the ITE Law, which even though it is not sufficient to protect consumers, it can at least provide legitimacy for the protection of consumer data.
Co-Authors Adi Widnyana I Made Gede Yoga Satrya Wibawa Gede Yudi Antara I Gede Adi Putra I Gede Artana I Gede Krisna Andyka Pramana Putra I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri I Gusti Ngurah Aristiawan I Gusti Ngurah Aristiawan I Ketut Sukadana I Komang Edy Dharma Saputra I Nengah Mahendra Adi Sanjaya I Nengah Wijana I Nyoman Suandika I Putu Sumawan I Wayan Darmika Suputra I Wayan Gede Septihadi I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wisadnya Kadek Dedy Suryana Kadek Dedy Suryana Kadek Mery Herawati Luh Kadek Linda Marsiari Luh Merry Dyanthi Luh Merry Dyanthi Made Feri Made Mulyawan Subawa Ni Komang Arinda Sastra Pramesti Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri Ni Putu Sutrisna Dewi Ni Putu Yasintya Pradnyaswari Niluh Martiniasih Putu Ari Sugiarto Bisma Putu Sintha Devi Ayudya Ningrat Rahayu Intan Mandasari Shri I Gusti Ngurah Wira Suyasa