Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

HERMENEUTIKA MAJELIS HAKIM TERKAIT RATIO DECIDENDI: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS) Putu Ari Sugiarto Bisma; Deli Bunga Saravistha; Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v1i2.476

Abstract

Land registration that regulates to ensure land protection is through buying and selling and is registered through buying and selling with a deed drawn up by the Land Deed Official. Illegal land ownership is the use of land by individuals or legal entities to obtain rights or use of land that is not the land, without rights and also illegal use of land. This can lead to land disputes in the community. This study analyzes the ratio decidendi used by the judiciary after studying the important circumstances of the case in terms of proving the transfer of land rights. The interpretation of this study is hermeneutic in nature, interpreted as the process of changing something or a state of ignorance into understanding. In issuing a decision, the judge fulfills the ratio decidendi criteria based on the court decision. It must contain the reasons and justification for the decision. It must also contain certain articles of statutory regulations. The Panel of Judges must understand the law in accordance with what has been given by the parties during the trial. If the plaintiff can prove his lawsuit, the judge will accept the lawsuit, but on the contrary if the plaintiff cannot prove his claim and the defendant can prove that he is against the plaintiff's claim, the judge will reject the plaintiff's lawsuit.
Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno Deli Bunga Saravistha
Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpbn.v2i2.7404

Abstract

Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, telah mencanangkan sembilan agenda prioritas yang dinamakan Nawacita khususnya akan dibahas lebih lanjut terkait pemenuhan HAM versi Bung Karno yang mengusung ideologi asli bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila yang akan menjadi isu sentral dalam pembahasan tulisan ini, melihat pada banyaknya aksi anarkis dan perilaku yang menunjukkan terjadinya krisis ideologi sehingga dirasa penting membahas dan menganalisis lebih lanjut sembilan agenda tersebut. Satu persatu substansi agenda tersebut akan dianalisa dan dijabarkan sebagaimana pemikiran Yang Mulia Bung Karno dalam Pidatonya pada 15 Juli 1945 sebagaimana dikutip dari Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945, dengan harapan pengejawantahan Agenda Nawacita yang didalamnya sarat akan pemenuhan HAM baik dalam pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap pada jalurnya yaitu ideologi Pancasila. Hasil penelitian ini tentunya pemahaman lebih dalam mengenai pengimplementasian Nawacita sebagai langkah kongkret mewujudkan HAM versi Pancasila di Era pemerintahan Jokowi dan upaya-upaya pemerintah mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan HAM di masa pemerintahan Jokowi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan evaluatif.
INFRASTRUKTUR CRUISE TURISME "OPTIMALISASI REGULASI MARITIM DAN KEPARIWISATAAN" DI PELABUHAN BENOA BALI Saravistha, Deli Bunga
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i3.2354

Abstract

Pembangunan infrastruktur cruise turisme di Pelabuhan Benoa, Bali, menghadirkan peluang ekonomi sekaligus risiko lingkungan. Dari sisi ekonomi, keberadaan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM lokal, serta menambah pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum investasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara ekologis pembangunan berdampak pada kerusakan mangrove, padang lamun, terumbu karang, peningkatan kekeruhan air, dan perubahan hidrodinamika Teluk Benoa. Dampak tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait isu reklamasi dan fungsi ekologis teluk sebagai kawasan suci dan sumber penghidupan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji regulasi maritim dan kepariwisataan yang relevan. Analisis dilakukan dengan perspektif Economic Analysis of Law (EAL) yang menekankan efisiensi hukum, keseimbangan biaya-manfaat, serta insentif hukum, dan konsep Blue Economy yang berorientasi pada pemanfaatan laut berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan pembangunan Pelabuhan Benoa memberikan manfaat ekonomi signifikan tetapi belum memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan. Proyek ini cenderung berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek (brown economy). Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi regulasi serta penegakan kewajiban AMDAL agar pembangunan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.
Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia Niluh Martiniasih; Deli Bunga Saravistha
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1250.307 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i08.473

Abstract

The progress of technological innovation in the era of globalization was so quickly. The digital technologi gives special colour in the financial business sector. During the pandemic, a lot of people switch use online transactions because of the implementation of restrictions community activities system applicate by the government. Behind the high growth graph, it turns out that in practice financial tecnology (fintech) are reaping various polemics in the community. The lack of knowledge of digital financial literacy has resulted in many citizens being entangled in the dynamics of illegal fintech lending cases. The fintech requires Bank Indonesia and the Financial Services Authority carry out intensive supervision of the legality of digital financial innovation companies through the Regulatory Sandbox mechanism. This article uses normative legal research as a reference basis in determining legal procedures related to the polemic of Fintech-based innovation companies in Indonesia. The analytical method used is qualitative and described descriptively. The results of this study are to find out the harmonization of BI and OJK authorities through the implementation of the Regulatory Sandbox mechanism by establishing PBI No.19 /12 /PBI /2017 and POJK No. 13/ POJK.02/ 2018 as the legal basis for the legalization of fintech innovations before they are widely circulated in the community.