Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang Fahmi Arif Zakaria; Darajatun Indra Kusuma Wijaya; Anindya Bidasari; Ririen Indria Dian Ambarsari; Christian Ade Wijaya
jurnal ABDIMAS Indonesia Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal ABDIMAS Indonesia
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jurai.v2i2.1362

Abstract

Marriage is a sacred contract between a man and a woman as husband and wife, which aims to build a Sakina family. Marrying into a Sakina family requires not only physical and psychological preparation, but also social, financial, emotional and responsible preparation. Therefore, limiting the age of marriage is an important principle. This is because the Marriage Law and Civil Code clearly regulate and define the age limit for marriage in such a way that all prospective husband and wife must be truly mature physically and mentally. However, underage marriage still occurs in Bantul Village, which has an impact on family welfare. Based on the explanation above, the author formulates the problem as follows: (1) What are the factors causing underage marriage in Bantul, Malang Regency?; (2) What is the impact of underage marriage on household welfare? By using a qualitative descriptive approach to describe some of the data obtained from the field through interviews, observation, or documentation as data collection methods. Furthermore, it proceeds to the process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing by using data analysis techniques. In addition, the analysis process is also supported by literature review as a reference to refine the data obtained from practice. Such a process allows us to draw conclusions as answers to the two questions above. From the research findings, it can be concluded that the factors causing underage marriage in Bantul village are economic factors, education, parents, customs, and pregnancy outside marriage.
Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Pada Koperasi Wahidiyah Ta’Awun Kepanjen Malang) Amilatul, Siti Nur; Suciati, Suciati; Ambarsari, Ririen Indria Dian
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5964

Abstract

This study want to identify and analyze directly the implementation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 regarding the Fiduciary Guarantee Execution and to find out how the default settlement procedure in credit agreements in cooperatives with Fiduciary Guarantee and the obstacles faced in the process of executing fiduciary guarantees. This research is the result of field research field research, the formulation of the problem examined is how the fiduciary guarantee execution mechanism in the Constitutional Court decision No.18 / PUU-XVII / 2019 and how the implementation of fiduciary guarantee execution after the MK decision No.18 / PUU-XVII / 2019 at the Wahidiyah Ta'awun Union Kepanjen. Before the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of guarantees for debtors who have defaulted is regulated under Articles 29 to Article 34 of Law Number 42 of 1999 concerning the Execution of Fiduciary Collateral. After the Constitutional Court Decision, the execution of fiduciary guarantees is carried out by negotiation and mutual agreement of the default, if there is no agreement between the Debtor and the Cooperative Management, then the applicable legal procedure must be carried out, namely a civil lawsuit in court.
Studi Yuridis tentang Kriminalisasi Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Masyarakat Modern Zakaria, Fahmi Arif; Ambarsari, Ririen Indria Dian; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2951

Abstract

Kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun mental, masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan, bentuk, serta upaya penanganan kekerasan orang tua terhadap anak berdasarkan data primer dari wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang, penyebaran angket kepada masyarakat, serta telaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami anak, diikuti oleh kekerasan verbal. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya kasih sayang, ketidaksabaran orang tua, serta tekanan ekonomi. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi pendekatan keadilan restoratif, pendampingan psikologis, serta kerja sama lintas sektor antara kepolisian, Kementerian PPA, dan instansi terkait. Meskipun telah ada regulasi yang melindungi hak-hak anak, angka kekerasan masih tinggi dan memerlukan intervensi preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam menciptakan suasana yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak.
Perlindungan Hukum Merek Dagang Produk Pengolahan Ikan di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Zakaria, Fahmi Arif; Ambarsari, Ririen Indria Dian; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma; Wardhani, Sartika Dwi Kusuma
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v5i2.3291

Abstract

Dusun Sendangbiru memiliki beberapa hasil tangkapan laut, yang juga dibuat olahan ikan, antara lain Abon Ikan, sambal ikan tuna yang diolah secara home industry oleh masyarakat setempat. Pemasaran dilakukan secara lokal ataupun secara online. Beberapa produk olahan ikan tersebut telah memiliki Perizinan, PB-UMKU, SPP-IRT sehingga dapat dipasarkan, namun sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang pentingnya merek dagang, proses pendaftaran merek dan perizinannya bagi sebuah produk, sehingga masyarakat Dusun Sendangbiru belum mampu bersaing dalam pemasaran produk secara berkelanjutan dalam memanfaatkan hasil produk mereka. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengertian, dan menyampaikan informasi kepada warga masyarakat Dusun Sendangbiru mengenai pentingnya merek dagang,  proses pendaftaran merek dan perizinannya, serta pendampingan pendaftaran Merek Dagang sebagai Upaya perlindungan Merek Dagang terhadap hasil Pengolahan Ikan di Dusun Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan harapan  masyarakat Dusun Sendangbiru mampu mewujudkan produk hasil olahan ikan tuna yang memenuhi syarat pemasaran termasuk dalam pemenuhan untuk menciptakan merek dagang.
Tinjauan Hukum Terhadap Fenomena Kawin Kontrak : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Wardhani, Sartika Dwi Kusuma; Ambarsari, Ririen Indria Dian; Bidasari, Anindya; Suciati; Fahmi, Tishlahatul Ulya Muflihal
WARKAT Vol. 5 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/warkat.v5n1.2

Abstract

Marriage is a sacred and everlasting agreement. The phenomenon of contract marriage raises issues regarding the legal regulations that bind it. Contract marriage is a marriage based on an agreement to live together for a certain period of time and compensation to certain parties. The desire to fulfill biological needs is one of the objectives of implementing contract marriage. This study uses a normative legal method which is the main reference for the regulations in force in Indonesia. The results of the study explain that contract marriage has no legal force. The legal consequences that arise are that a wife cannot obtain the general rights of a legal wife, and children born from contract marriage do not have a civil relationship with their father.
Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Tengger di Desa Ngadas Christian Ade Wijaya; Anindya Bidasari; RR.Ririen Indria Dian Ambarsari
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.4128

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikotomi antara hukum positif yang berkarakter individualistik dan realitas kepemilikan komunal masyarakat adat, yang menimbulkan kekosongan hukum serta kerentanan komersialisasi budaya. Penelitian bertujuan mengidentifikasi potensi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Desa Ngadas dan menganalisis perlindungan hukumnya dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EBT Ngadas memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang kuat, namun belum terlindungi secara efektif akibat lemahnya regulasi, tidak adanya mekanisme benefit sharing, serta dominannya paradigma HKI individualistik. Ditemukan adanya kekosongan hukum di tingkat lokal, lemahnya posisi lembaga adat, dan ketiadaan pengaturan pembagian manfaat. Model perlindungan ideal yang direkomendasikan adalah pembentukan Peraturan Desa (Perdes) partisipatif berbasis pengakuan hak komunal, penguatan kelembagaan adat sebagai subjek hukum, serta pengaturan benefit sharing yang adil. Selain itu, integrasi hukum adat dan HKI komunal dalam pendidikan tinggi hukum penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.