Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Protection for Workers That Have Been Terminated Without Agreement Arly, Ibnu; Khoironi, Ahmad
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2715

Abstract

Manpower has an important role in the implementation of national development as actors and targets of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Employment relationship is the relationship between workers and employers that occurs after a work agreement has elements of work, wages and orders. Thus, the employment relationship occurs because of a work agreement between the entrepreneur and the worker, where the work agreement can be made in writing or verbally, including a Work Agreement for a Specified Time (PKWT) and a Work Agreement for an Indefinite Time (PKWTT). Workers are workers who work in an employment relationship with employers by receiving wages. In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 51 it is stated that the employment agreement is made in writing or verbally. However, in reality there are many companies that do not comply with the provisions of the Manpower Act, workers who work without a work agreement under the Manpower Act will turn into PKWTT workers (permanent workers) for which the company is obliged to make a letter of appointment for the worker concerned. As a result of layoffs, workers will automatically lose their jobs which are a source of livelihood for them and their families. After being laid off to get their rights to employers is not easy and there is almost no legal effort for workers to refuse the layoffs, therefore workers who are laid off without an employment agreement must get legal protection so that their rights and obligations are fulfilled.
Pola Pertumbuhan Permukiman di Kecamatan-Kecamatan Kota Surakarta: Dampak Terhadap Tata Ruang Kota Khoironi, Ahmad; Supriyanto, Arseto Endro
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 4 No. 1 (2025): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v4i1.70

Abstract

Pertumbuhan permukiman di Kota Surakarta merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pertumbuhan permukiman di beberapa kecamatan di Kota Surakarta serta dampaknya terhadap tata ruang kota. Dengan menggunakan metode studi pustaka, kajian ini mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah, artikel penelitian, dan studi kasus terkait perkembangan permukiman di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan permukiman di Surakarta terjadi secara tidak merata di antara kecamatan-kecamatan yang ada. Beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Banjarsari dan Laweyan, mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara yang lainnya, seperti Kecamatan Jebres, menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini meliputi ketersediaan lahan, aksesibilitas transportasi, dan faktor ekonomi lokal, yang semuanya berkontribusi pada pilihan masyarakat untuk menetap di suatu kawasan. Pertumbuhan permukiman yang cepat, terutama di daerah perkotaan, telah memberikan dampak signifikan terhadap tata ruang kota. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik, seperti transportasi, sanitasi, dan pendidikan. Dengan meningkatnya populasi, kebutuhan akan fasilitas umum juga meningkat, namun sering kali tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai. Hal ini mengakibatkan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, dan masalah sosial lainnya. Selain itu, pertumbuhan permukiman yang tidak terencana dapat menyebabkan terjadinya penggunaan lahan yang tidak efisien, di mana ruang terbuka hijau berkurang dan peruntukan lahan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang yang ada. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan merusak keseimbangan ekosistem di kawasan perkotaan. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan tata ruang yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika pertumbuhan permukiman. Hal ini meliputi pengembangan rencana tata ruang yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kesimpulannya, pola pertumbuhan permukiman di Kecamatan-Kecamatan Kota Surakarta memiliki dampak yang signifikan terhadap tata ruang kota. Untuk mencapai pengembangan kota yang berkelanjutan, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap perencanaan tata ruang yang dapat mengakomodasi pertumbuhan populasi sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Jamur Tiram Pada UMKM di Desa Batuampar Cermee Bondowoso Sufyanto, Budi; Fahrurrozi, Imam; Hasan, Zainol; Khoironi, Ahmad
Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/abdimasekon.v6i2.6143

Abstract

This activity aims to provide understanding to the community in Batuampar Village about the importance of community economic empowerment in local MSMEs. The focus of the community service is oyster mushroom cultivation. This focus was chosen because the level of demand for oyster mushrooms has increased and the increasing prevalence of sengon powder waste which can be used as a raw material in oyster mushroom cultivation. The method used is the Community Based Research method. The results of this service demonstrate the community's interest in generating independent income through oyster mushroom cultivation. This is demonstrated by the community's enthusiasm in participating in the extension and socialization activities from beginning to end.