Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

SOSIALISASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA DIGITAL PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA NEGERI 1 STM HILIR) Barus, Depitaria Br; Keliat, Venia Utami
Jurnal Mitra Prima Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Mitra Prima
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/mitraprima.v5i2.4296

Abstract

Fungsi pendidikan seksual sejak dini memberikan pemahaman tentang seksualitas yang berguna dan bermanfaat bagi anak -anak generasi penerus bangsa, sebagai upaya meminimalisir dan mencegah perbuatan menyimpang. Sosialisasi akan bahasa pelecehan seksual sangat penting karena bisa terjadi dimana saja, salah satunya di lingkungan sekolah. Beberapa temuan masalah yang kami survey pada SMA Negeri 1 STM Hilir yaitu 1) Minimnya pengetahuan terkait pendidikan seks serta bahaya pelecehan seksual. 2) Minimnya pengetahuan mengenai Undang-Undang Perlindungan Hukum pada korban pelecehan seksual, 3) Kurangnya pembekalan etika dan moral terhadap siswa sebagai bentuk pendidikan karakter. Metode kegiatan ini yaitu ceramah dan pembekalan. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh sekolah sebagai upaya pencegahan kasus pelecehan seksual. Kata Kunci: Pelecehan Seksual,Pendidikan Karakter,Digitalisasi
MENUMBUHKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR MELALUI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA RAKYAT PANCUR BATU): Meningkatkan Kesadaran dan Cinta Tanah Air melalui Gerakan Literasi Sekolah Br Barus, Depitaria; Perangin-angin, Esra; Indriyanto, Kristiawan; Keliat, Venia Utami; Napitupulu, Lilis Handayani; Perkasa, Anggada; Tarigan, Beby Astri
Jurnal Mitra Prima Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL MITRA PRIMA
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Literasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan revolusi karakter dan memperkuat kebhonekaan serta memperkuat restorasi sosial Indonesia. Salah satu program Gerakan Literasi sekolah yaitu menanamkan rasa kepakaan dan wujud cinta tanah air. Temuan di sekolah SMA Rakyat Pancur Batu yaitu 1).Gerakan literasi dilakukan hanya bentuk literasi baca dan hitung, 2). Minimnya usaha yang dilakukan guru untuk membuat Gerakan literasi kepekaan terhadap cinta tanah air. Tujuan Gerakan literasi dalam wujud cinta tanah air yaitu sebagai penguatan mental, rasa bangaa terhadap tanah air, Pendidikan karakter. Hasil kegiatan ini nantinya menambah referensi dan kebijakan baru terhadap sekolah sebagai upaya untuk menanamkan karakter cinta tanah air melalui Gerakan literasi sekolah. Kata Kunci: Pendidikan Karakter,Gerakan Literasi.
Comparison of the Decision of the Medan District Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and Surabaya District Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Keliat, Venia Utami; Chandra Lahirisa Putra T Sibero; Ronald Sianipar
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2138

Abstract

A brand is an identifying mark used specifically to distinguish one product from another.With the advancement of technology and information, many trademark disputes arise. Such as the litigation between MS GLOW and PS GLOW, these brands are also involved in trademark plagiarism lawsuits. So, how is the trademark dispute resolution between MS GLOW and PS GLOW carried out, and what legal protection efforts exist for the registered trademarks MS GLOW and PS GLOW concerning trade of goods in Indonesia. The method used in this research is a legal and regulatory approach, a case approach, and then a conceptual approach. The results of this research indicate that dispute resolution takes place in two commercial courts. The trial in the Medan Commercial Court ruled in favor of MS GLOW, whereas the trial in the Surabaya Commercial Court ruled in favor of PS GLOW. The verdict of the Surabaya Commercial Court concluded that the use of the MS GLOW brand did not align with the registered trademark group. The 'first to file' system is a preventive legal protection effort, while repressive legal efforts are carried out through the imposition of criminal sanctions.
Analisis Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek: Tinjauan Hukum dan Implikasinya Noor, Tajuddin; Zulkifli, Suhaila; Keliat, Venia Utami
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 2 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.2.2025.87-101

Abstract

To prevent infringement and cancellation, trademarks, as a form of intellectual property, must be clearly distinguishable from one another. The process of trademark registration must comply with the procedures established by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), which serve as a formal basis for the recognition of legal ownership. Despite this, similarities between trademarks frequently occur, resulting in disputes that are often rooted in bad faith. This study examines the procedural aspects of trademark registration under Law No. 20 of 2016, the criteria for acceptance or rejection of a trademark application, and the mechanisms for resolving disputes arising from bad-faith registration. This research adopts a normative juridical approach, utilizing theories, legal concepts, and statutory frameworks that are relevant to trademark protection. Primary data were obtained through field observations and community interviews, while secondary data were collected from books, online databases, and prior research. The findings indicate that bad faith is characterized by the deliberate intent to imitate an existing registered trademark, which may cause economic loss or reputational damage to the rightful owner. The law further stipulates that applicants acting in bad faith may be subject to sanctions. In conclusion, trademark registration procedures are governed by Article 4 of Law No. 20 of 2016, which requires that a trademark possess distinctiveness. Applications that fail to meet this requirement may be rejected in accordance with Article 21. Available dispute-resolution mechanisms include deletion or cancellation of a registered mark, as well as the filing of infringement lawsuits.
ANALISIS HAMBATAN HUKUM DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM E-BERPADU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MEDAN. Purba, Iin Hot Prinauli; Sitorus, Yohana Febiola; Keliat, Venia Utami
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10581

Abstract

Bagian Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.