Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
TAMSIL
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK TERKAIT KLAUSULA PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT RUMAH SUSUN “THE GIANETTI” INDAH ARIREZKY; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24390

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK TERKAIT KLAUSULA PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT RUMAH SUSUN “THE GIANETTI” Nama : Indah Arirezky NIM : 12040704040 Jurusan : Hukum Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Tamsil Rahman, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Perjanjian harus menaungi antara hak dan kewajiban yang seimbang antar para pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti” Nomor : 056/TG -BIG/PPJB/SB0602/LGL/I/16 antara Wahyu Dewanto, SH., MH dan Rahmat Fajar Trianto, ST. sebagai kuasa dari direksi PT. Bangun Investa Graha sebagai pihak pertama dengan A.M. Sulistyadi Tikno MH sebagai pihak kedua. Klausula dari PPJB tersebut mengarah kepada ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, dimana pihak pertama telah mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. PPJB tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB tersebut telah melanggar klausula terkait kewajiban pengusaha pembangunan rumah susun.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap lemahnya kedudukan pihak kedua selaku pembeli (debitur) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti”. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Pasal 1266 KUHPerdata dapat disimpangi oleh suatu perjanjian sebab pembatalan perjanjian tidak diperlukan menggunakan jalur litigasi dikarenakan jalur litigasi menyita waktu dan biaya. Pasal 1267 KUHPerdata dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tidak dapat disimpangi, karena secara jelas menyatakan bahwa pihak pembeli dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila pihak penjual lalai tidak menepati janjinya untuk menyerahkan fisik sesuai waktu yang disepakati, maka pihak penjual harus mengembalikan seluruh harga jual yang telah dibayarkan beserta denda keterlambata, ganti rugi, dan bunga setiap bulannya berdasarkan suku bunga bank yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara formil Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun The Gianetti Nomor : 056/TG -BIG/PPJB/SB0602/LGL/I/16 tidak melanggar Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata karena termasuk dalam ruang lingkup buku III yang bersistem terbuka, namun dari sudut pandang Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan bahwa PPJB tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat suatu sebab yang halal. Kata kunci: Ketidakseimbangan, Kedudukan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN MIFTAHUL JANNAH, INTAN; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24733

Abstract

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA PUSPITARINI, ELISADIAH; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25190

Abstract

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DESA DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TANJUNGORI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 239/Pid.Sus- TPK/2017/Pn.Sby) ALFAHNI ARDIANSA, OKTA; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.26171

Abstract

AbstrakKeberadaanprosedurpengadaanbarang/jasadidesabertujuanagarpengadaanbarang/jasasesuaidengantatakelolapemerintahanyangbaik,sehinggahasilPengadaanBarang/JasadapatbermanfaatuntukmemperlancarpenyelenggaraanPemerintahanDesadanmemenuhikebutuhanmasyarakat.KepaladesayangbertindaksebagaiKuasaPenggunaAnggaran(KPA)memilikiwewenangtertentudalam melaksanakanpengadaanbarang/jasadidesayangharusdilaksanakan sesuaiprosedurpengadaannya.Kepala Desa TanjungoriKecamatan TambakKabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sbymelakukanpelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadidesa.TujuanPenelitian untuk mengetahuipelanggaran prosedurpengadaan barang/jasa didesa yangdilakukankepaladesadanuntukmengetahuiPutusanPengadilansudahtepatsertamemenuhiunsurkeadilan.Penelitianinimerupakanpenelitianyuridisnormatif.denganmenggunakanpendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep dan pendekatan kasus.Jenisbahanhukum terdiridaribahanhukum primerbahanhukum sekunder.Teknikpengumpulanbahanhukum yangdigunakanadalahstudikepustakaandenganteknikpengolahandata.Bahanhukumdianalisissecarapreskriptif.Berdasarkanhasilpenelitianyangdiperoleh,dapatdisimpulkanbahwapelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadiDesaTanjungoripelanggaranterhadapPasal7Ayat(6)Perbub18/2016danPasal8Ayat(2)Perbub18/2016.Akibathukum daripelanggaranterdakwaJumalisatutahunpenjaradandendaRp.50.000.000jugamengembalikanuangnegarasebesarRp.239.396.815.Katakunci:pelanggaran,prosedur,pengadaanbarang/jasa
Politik Hukum Pengaturan Prosedur Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian DAMAR FATWATI, AYOMI; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.28049

Abstract

Abstrak Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, untuk diperolehnya tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun maka diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Adanya ketidakjelasan aturan terkait pemanfaatan fungsi rumah susun, yang dimana rumah susun dengan fungsi bukan hunian tidak lagi tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun masih menyebutkan adanya ketentuan rumah susun bukan hunian dan aturan pelaksana tersebut masih berlaku sampai saat ini, yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian pada pendaftaran beserta penerbitan sertifikat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengaturan prosedur pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknis analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian masih dapat dilakukan seperti pada pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun dengan fungsi hunian, dengan tetap mengacu pada aturan pelaksana yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dengan didasari pada ketentuan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang yang lama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan aturan pelaksana yang baru. Terhadap arah pengaturan terkait prosedur pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian, perlu diadakannya revisi pada peraturan perundang-undangan tentang rumah susun oleh badan legislatif terkait dengan ketentuan fungsi rumah susun bukan hunian, serta membuat peraturan pelaksana yang baru dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan kepastian hukum pada pendaftaran serta penerbitan sertifikat, dan dalam pembahasan kali ini penulis menyajikan usulan sebuah naskah akademik rancangan undang-undang tentang rumah susun. Kata Kunci: Pendaftaran, Prosedur, Ketidakjelasan Aturan, Sertifikat. Abstract Based on Article 47 paragraph (1) of Law Number 20 of 2011th about the flats, to obtain proof of ownership of the unit of the flat, the issuance of proprietary certificate of the unit of flat. The uncertainty of the rules regarding the utilization of the function of the house, which is flat with non-residential functions is no longer listed in the Law number 20 year 2011 about the house, while government Regulation Number 4 year 1988 about Flats still mention the provisions of building not residential and the rules of the executive is still valid to date, where government Regulation number 4 year 1988 about this Houseroom is the implementing rules of the law period, namely Act Number 16 of 1985 about flats. It raises uncertainty over registration and issuance of certificates. This study aims to examine and analyse the arrangement of the proprietary registration procedures for non-residential units. This research is a normative legal study using legislation approaches, conceptual approaches, and historical approaches. The type of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.The collection of legal materials used is the study of the Library of legal materials. Technical analysis of legal material is done using prescriptive method by giving arguments to the results of the research done. The results of the research, in this study show that the registration of the property of the non-residential units can still be done as on the registration of the property of the unit with residential function, while referring to the rules of implementing The old one, named government Regulation Number 4 of 1988 about the Flats, based on the provisions of article 118 letter B Law number 20 year 2011 about the building that mentioned that the implementing regulations of the Old law Remain in force as long as they are not contradictory or have not been replaced by new implementing rules. On the direction of the arrangement regarding the registration procedure of the property of the non-residential units, it is necessary to keep revision to the housing regulations by the legislative in relation to the provisions of the building function The residence, as well as creating new implementing regulations and adapted to applicable laws to provide legal certainty on registration and issuance of certificates, and in this research the author presented the script of Academic draft of the building. Keywords: Registration, Procedures, Uncertainty Rules, Certificate.
Analisis Yuridis Putusan Nomor: 225/Pdt.G/2017/PN.Mks tentang Gugatan Illusoir pada Perkara Jual Beli Hak Milik atas Tanah di Bawah Tangan MUVIDHASARI, MAULIDIAH; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28369

Abstract

Abstrak Permasalahan pada skripsi ini adalah mengenai adanya putusan nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mks yang memenangkan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, namun gugatan tersebut menjadi sia-sia karena tidak mewakili kepentingan penggugat untuk mendapatkan akta jual beli dan melakukan balik nama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada putusan nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Mks dan akibat hukum dari adanya gugatan yang sia-sia (illusoir) pada perkara ini. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan penelitian hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan lain-lain. Sumber bahan penelitian hukum tersebut dikumpulkan dengan mencari bahan-bahan hukum yang terkait dengan perkara ini, kemudian di analisis dengan menggunakan bahan hukum yang ada untuk ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kata Kunci: Putusan, Gugatan yang Sia-Sia (Illusoir), Jual Beli Hak Milik Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum. Abstract The problem in this thesis is about the existence of decision number 225 / Pdt.G / 2017 / PN.Mks which won the plaintiff as the rightful owner of the object land of the dispute, but the claim was in vain because it did not represent the plaintiffs interest in obtaining a sale and purchase deed do behind the name. The purpose of this study is to analyze the judges consideration of the law in the decision number 225 / Pdt.G / 2017 / PN.Mks and the legal consequences of the existence of a vain claim (illusoir) in this case. Then, the research method used in this study is a normative juridical method using a legal approach and a conceptual approach. The research was carried out by using the sources of legal research materials used, namely primary sources of legal material consisting of laws and judgments and judgments, as well as sources of secondary legal material consisting of books, legal journals and others. The source of the legal research material was collected by searching for legal materials related to this case, then analyzed using existing legal materials to draw conclusions to answer the problems studied. Key Words: Decision, Vain Claims (Illusoir), Sale and Purchase of Land Rights, Illegal Acts.
Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab.Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah ADI NUGROHO, PRASETYO; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29326

Abstract

Permasalahan pada skripsi ini adalah pemberian dispensasi kawin putusan pengadilan agama kabupaten tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk. Anak pemohon sebagai calon mempelai wanita masih berusia 14 tahun dan calon mempelai pria berusia 16 tahun. Hakim memberikan pertimbangan hukum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang perkawinan. Serta kedekatan antara calon pasangan yang terlalu intim dan ditakutkan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Kedekatan pasangan tersebut dikuatkan dengan dalil qoidah fiqiyah yaitu menolak mafsadat didahulukan dari pada menarik manfaat. Dalam memberikan putusan hakim harus memilihat usur yuridis, sosiologis dan filosofis. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan 3 pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam menganalisis peneliti melakukan cara preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi nilai guna dari penelitian hukum.Hasil penelitian ini pemberian dispensasi kawin oleh hakim kurang pertimbangan hukum. Hak anak untuk tumbuh kembang dan hak untuk pendidikan telah dilanggar, hak tersebut dijamin dalam pasal 28 B dan pasal 28 C UUD 1945. Dalam segi pendidikan diatur lebih lanjut bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Orang tua juga berkewajiban mencegah perkawinan anaknya yang dituangkan dalam pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dilihat dari segi psikologi anak masih belum mampu mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Dilihat dari segi kesehatan perkawinan khusunya untuk wanita dibawah 21 tahun memiliki resiko pada kandungan dan kebidanannya. Selain hal tersebut penggunaan dalil qoidah fiqiah tentang menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat kurang tepat. Karena keadaan anak pemohon tidak ada unsur keharusan untuk diberikan dispensasi kawin.Kata kunci: Dispensasi, qoidah fiqiah, Perkawinan anak
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENJADI JUAL BELI TANAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 192 PK PDT 2014 AFIFAH R, DINI; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30263

Abstract

Salah satu syarat sah dalam sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak dari para pihak, jika salah satu pihak cacat kehendak saat melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, di dalam KUHPerdata BW diatur 3 alasan untuk pembatalan perjanjian yakni karena kekhilafan, paksaan, dan, penipuan, dalam KUHPerdata Belanda yang baru NBW dikenal alasan keempat untuk pembatalan sebuah perjanjian yakni penyalahgunaan keadaan. Perjanjian yang terindikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjiannya terdapat pada perkara perdata dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 192 PK PDT 2014 tentang penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden. Debitur dan kreditur pada mulanya melakukan perjanjian kredit, namun karena debitur tidak bisa melunasi hutangnya disebabkan kesulitan keuangan, debitur diminta oleh kreditur untuk menjual salah satu barang jaminannya kepada kreditur sendiri sebagai pembelinya, tindakan debitur tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara nomor: 192 PK/PDT/2014 tentang penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden serta akibat hukumnya terhadap akta otentik yang timbul setelah perjanjian jual beli terhadap salah satu barang jaminan. Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No : 192 PK/PDT/2014 tentang penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim yang mengkategorikan tindakan kreditur sebagai tindakan melawan hukum disebabkan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi sudah tepat karena sudah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, meskipun penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian belum diatur secara tertulis di BW namun hakim secara tersirat mengakui adanya perbuatan penyalahgunaan keaadaan ditafsirkan melalui asas itikad baik pada Pasal 1338 BW. Akibat Tindakan Kreditur yang merupakan Tindakan Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi dan adanya cacat kehendak dari pihak debitur saat melakukan perjanjian jual beli maka segala akta otentik yang timbul karena perjanjian jual beli terhadap salah satu barang jaminan batal demi hukum. Kata kunci : Perjanjian Jual Beli, Penyalahgunaan Keadaan, Iktikad baik
Strengthening Islamic Values for Attitude Change of Students through the Majelis Anak Saleh (MAS) Program at UPTD SD Negeri 3 Parepare Tamsil; Muhammad Saleh; Usman; Sitti Nurhayati; Ahdar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 1: January 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i1.4751

Abstract

This research aims to describe the form of strengthening Islamic values practiced by students at UPTD SDN 3 Parepare, the implementation of the Saleh Children's Assembly program and changes in attitudes that are formed in students after participating in the Saleh Children's Assembly program at UPTD SDN 3 Parepare. The method used is field research, namely research in which data is obtained by conducting field surveys. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation studies, with data analysis techniques. The results of the research show that the Islamic values practiced by UPTD SDN 3 Parepare students have been implemented but are not optimal because they have not been programmed well. The implementation of the Saleh Children's Assembly program at UPTD SDN 3 Parepare is intended to optimize Islamic values that have been practiced in aspects of worship, morals and developing Islamic artistic talent. The changes in attitudes that are formed after participating in the MAS program are (1) Aspects of worship; getting students used to reading and memorizing the Al-Qur'an, students being comfortable, calm and motivated in learning, students full of a sense of responsibility and discipline in carrying out Zuhr and Dhuha prayers. (2) Moral aspects; Changes can be seen from students becoming more respectful, polite and courteous in speaking to both fellow students and teachers, having a humble attitude towards teachers, respecting and respecting each other. (3) Aspects of developing Islamic artistic talent; Students have high self-confidence, develop an attitude of responsibility and independence in carrying out their duties, have high enthusiasm and are more optimistic. Changes in students' attitudes through the MAS program at UPTD SDN 3 Parepare through aspects of worship, morals and developing Islamic artistic talents can optimize and strengthen Islamic values towards changes in students' attitudes both in quantity and quality.
Implementantion of Law And Utility In Land Electric Registration In Rogojampi Village, Banyuwangi Region Tamsil; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra; Perwitasari, Dita; Astrid Amidiaputri; Author, Ahmad Nailul
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2024): NJMS - Oktober 2024
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Acceleration of land registration is accommodated through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued derivative regulations, namely the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The problem of land registration in Banyuwangi is that there are 93,599 unregistered land plots, visiting Rogojampi Village, Rogojampi District, Banyuwangi Regency, the local community said that land registration was said to be too difficult and electronic registration did not provide a sense of security or certainty for the community. So in this case the author will discuss the Implementation of law and the benefits of electronic land registration for the first time faced by the Rogojampi village community. The study chose to resolve the legal issues in this paper using a normative research method, carried out through a legislative approach and a conceptual approach. Certificates as proof of ownership of land rights electronically through 2 authentication factors and encryption methods, a collection of certificates are stored in the database as a history to ensure that what was issued is correct.
Co-Authors ADI NUGROHO, PRASETYO AFIFAH R, DINI Ahdar ALFAHNI ARDIANSA, OKTA ARIREZKY, INDAH Astrid Amidiaputri Author, Ahmad Nailul DAMAR FATWATI, AYOMI DITA PERWITASARI INDAH ARIREZKY Mahendra Wardhana, Mahendra MIFTAHUL JANNAH, INTAN Muhammad Saleh MUVIDHASARI, MAULIDIAH PUSPITARINI, ELISADIAH RAHENDINI, YUNINDYA Sitti Nurhayati Susilowati, Indri Fogar Usman YUNINDYA RAHENDINI