Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

STRATEGI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA CINTARATU KABUPATEN PANGANDARAN Regan Vaughan; Soma Gantika
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.8649

Abstract

Strategi sumber daya manusia pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan strategi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Metode yang di gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara penelitian observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan atraksi wisata terkait prasarana dapat diketahui bahwa prasarana dalam menunjang meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Fasilitas destinasi fasilitas yang ada di Desa Cintaratu belum memadai, karena masih kurangnya tempat penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Akses destinasi Pemerintah Desa Cintaratu sedang melakukan pelebaran jalan dan setelah itu akan melakukan perbaikan jalan agar tidak adanya jalan berlubang menuju tempat lokasi wisata Desa Cintaratu. Hasil dari analisis data penelitian dapat di simpulkan bahwa Faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di desa faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran yaitu tidak adanya dana desa untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran.
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN IMPLEMENTATION OF DYNAMIC ARCHIVES INFORMATION SYSTEMS (SIKD) AT THE DEPARTMENT OF BANDUNG CITY LIBRARY AND ARCHIVES Soma Gantika; Hari Busthomi; Regan Vaughan
JEES: Journal of Economic Empowerment Strategy Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 Number 1, February 2022
Publisher : Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jess.v5i1.4929

Abstract

Dynamic Archive Information System (SIKD) is one of the supports so that archives can be neatly organized, makes it easy for employees to input dynamic archives, and is easy to browse because data and documents are stored electronically. This study aims to describe and analyze the extent to which the Organizational Effectiveness in the Implementation of Dynamic Archival Information Systems in the Office of Libraries and Archives of Bandung City. In the report on the results of this research will be discussed about the effectiveness of the organization in the implementation of the Dynamic Archives Information System, the obstacles faced and the efforts made by the Department of Library and Archives of Bandung City. This research uses qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. In this study, the benchmark for Organizational Effectiveness is the theory of Richard M. Steers (1985), namely Organizational Characteristics, Environmental Characteristics, Worker Characteristics, and Management Policies / Practices. The parties who became informants in this study were the Head of Archives Management, the Head of the Archive Publication and Preservation Section, the Head of the Dynamic Archives Management Section, Associate Expert Archivist, and the First Archivist. This research shows that the effectiveness of the organization in implementing the Dynamic Archival Information System has been carried out but has not been maximized, this is due to the lack of training and development of employees regarding Dynamic Archival Information Systems, lack of internet facilities so that they often experience disruption.
PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Gantika, Soma
Decision Vol 2 No 1 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.459 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i1.2379

Abstract

Masalah dalam penelitian ini, yaitu penguatanimplementasi kebijakandalam penataan kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum efektif.Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan dan peneliti menjadi instrumen penelitian. Penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan databersifat mendalam dengan mengobservasi, pengumpulan data, menarik makna, pendalaman, pengembangan apresiasi dan motivasi apa yang dilakukan orang, unit-unit atau organisasi secara empirikuntuk mengeksplorasi melalui interaksi perilaku objek yang diteliti, Hasil Penelitian, bahwapenguatan Implementasi kebijakan dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Baratharus diimbangi dengansarana prasarana berbasis teknologi, untuk keefektifan penataan kelambagaan sertamemperkuatdukungan lingkungan setempat (budaya lokal) melalui gagasan-gagasan setempat (localgovernance). Terdapat faktor-faktor yang menentukan dalam penguatan penataan kelembagaan, yaitu pada faktor standar dan tujuan kebijakan,yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya terlaksana.Namun,belum sepenuhnya dijadikan dasaruntuk rujukan yang ideal dalam penataan kelembagaan. Pada karakteristik organisasi/instansi pelaksana dan disposisi/sikap pelaksana belum sepenuhnya efektif bahkan sikap tegas dalam penataan kelembagaan, seperti padapenempatan pimpinan, pegawai masih subjektif. Struktur birokrasi belum sepenuhnya diisi oleh aparaturyang sesuai dengan kompetensi, kepangkatan dan golongan. Pada Sumber daya, Komunikasi dan kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan penataan kelembagaan. Penguatan Implementasi kebijakan dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Baratbersifatnya bottom up, tentunyaharus di perkuat olehdorongan dan dukungan faktor teknologi dan oleh nilai-nilai kearifanbudaya lokal denganmaksud dan tujuan untuk membentuk mewujudkan institusi birokrasi pemerintah lokal yang kuat dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kata kunci: Kebijakan, Kelembagaan, Implementasi
Waste Management Environmental Campaign at Bunga Bangsa High School Bandung in Support of Strengthening SDGs Point Number 12 Rizky Ilhami; Muhammad Fazri Candra; Soma Gantika; Andi Sukandi
International Journal of Community Engagement and Development Vol. 2 No. 3 (2024): October : International Journal of Community Engagement and Development
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/ijced.v2i3.31

Abstract

Expanding their perspectives helps students comprehend the linkages between several subjects and the global context. They can hone their critical thinking abilities, investigate various viewpoints, and enlarge their horizons. Therefore, expanding horizons through the delivery of knowledge in a fresh perspective and scope is necessary to increase the quality of competent students. The goal of Bunga Bangsa High School's waste management campaign programme is to raise students' awareness of the urgency of the current climate catastrophe. through a range of exercises, talks, and workshops, among other things. The exercises are designed to provide participants a comprehensive grasp of the significance of waste management by shedding light on environmental challenges. This programme, which incorporates students actively in the campaign, aims to implement Sustainable Development Goal (SDG) number 12, Responsible Consumption and Production, by fostering a deeper understanding of the waste management process, from personal to industrial waste, particularly in Bandung City.
Policy Networks in Millennial Housing Development Through Social Media Marketing Rizky Ilhami; Muhammad Fazri Candra; Soma Gantika
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v3i2.151

Abstract

The housing development policy network is a system or framework used by the government or related organizations to plan, coordinate, and implement various policies related to housing development. The main objective of the housing development policy network is to create decent, affordable, and sustainable settlements for the population. According to the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), there are 81 million millennial Indonesians who do not yet own a house. To overcome this problem, strong collaboration between the government and related stakeholders is needed in creating new residential locations. Not only that, marketing millennial housing requires a marketing strategy that is close to young people, namely through social media. Thus, it is hoped that it will open up greater opportunities for the millennial age group to have housing.
TRANSFORMASI DIGITAL: MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK Gantika, Soma
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 7 No 6 (2024): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i6.13931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan digitalisasi dalam administrasi publik dan dampaknya terhadap transparansi serta partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam administrasi publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi pemerintah, dengan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik yang sebelumnya sulit diakses secara manual. Selain itu, penggunaan platform digital juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik terkait pelayanan publik. Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi memiliki peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan menciptakan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam administrasi publik harus terus didorong untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan inklusif.
Implementation of Technology-Based Public Service Innovation in Increasing Bureaucratic Efficiency: The Role of Education in Improving Service Performance Gantika, Soma
Journal of English Language and Education Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jele.v10i1.622

Abstract

This study aims to explore the application of technological innovation in public services and the role of education in improving service performance. Using a qualitative approach with a case study design, this study collected data through in-depth interviews, participant observation, and documentation to analyze the impact of technology on bureaucratic efficiency, transparency, accountability, and public satisfaction. The results showed that the implementation of technology-based systems, such as e-Procurement and e-Auction, successfully improved the efficiency of administrative processes, reduced task completion time, and increased transparency and accountability. In addition, technology-based education for government officials and increased digital literacy for the community proved important in maximizing the benefits of the technology. Better education allows government officials to adopt technology more quickly and improve service quality, while community digital literacy increases the utilization of technology-based services, which in turn increases public satisfaction. This study suggests the importance of integrating technology education into training programs for government officials and the community to ensure the success of technology implementation in public services. Further research is recommended to further examine the long-term impact of digital literacy and technology-based education in different public service sectors.
Public Service Transformation: A Literature Review on the Role of Technology in Improving Service Quality Gantika, Soma
Golden Ratio of Social Science and Education Vol. 5 No. 1 (2025): December - May
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grsse.v5i1.952

Abstract

The application of technology in public services has become an essential topic in various discussions on service efficiency and quality. However, in Indonesia, the implementation of technology in the public sector still faces multiple challenges that need to be further analyzed. This research aims to explore the role of technology in improving the quality of public services in Indonesia, focusing on e-government, big data analytics, and artificial intelligence (AI), as well as the supporting factors that influence its success. The method used in this research is a literature review, which reviews various previous studies on the application of technology in the public sector in Indonesia and developed countries. Technologies such as e-government, big data analytics, and AI have been proven to improve the efficiency and transparency of public services in developed countries. However, in Indonesia, the implementation still faces obstacles, such as low digital literacy among employees and the public and resistance to change. Factors that support technology implementation include digital literacy, organizational readiness, and pro-digitalization government policies. The implementation of digital technology has great potential to improve the quality of public services in Indonesia. However, existing challenges must be overcome, especially regarding infrastructure, digital literacy, and supportive policies. Improving digital literacy and organizational readiness are key to successful digital transformation in the public sector.
Dampak Program Corporate Social Responsibility terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Gantika, Soma
Economics and Digital Business Review Vol. 6 No. 2 (2025): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v7i1.3007

Abstract

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu strategi penting perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat. Namun, efektivitas program CSR seringkali bergantung pada intensitas pelaksanaan, bentuk kegiatan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas dan bentuk kegiatan CSR terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Populasi penelitian adalah masyarakat penerima manfaat program CSR, dengan teknik sampling purposive dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan wawancara singkat, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas dan bentuk kegiatan CSR berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengaruh tersebut semakin kuat dengan adanya partisipasi aktif masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya perusahaan merancang program CSR yang relevan dengan kebutuhan lokal, dilaksanakan secara konsisten, serta melibatkan masyarakat secara aktif agar tercapai dampak ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat citra perusahaan.
Digitalisasi Administrasi Publik dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat: Analisis Peran Moderasi Literasi Digital di Kota Bandung Gantika, Soma
Economics and Digital Business Review Vol. 7 No. 1 (2025): Agustus - Januari
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v7i1.3008

Abstract

Transformasi digital di sektor administrasi publik menjadi langkah strategis dalam menjawab tuntutan efisiensi layanan masyarakat di era teknologi. Kota Bandung, sebagai salah satu pelopor implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan layanan publik berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi publik terhadap efisiensi pelayanan masyarakat serta menguji peran literasi/kapasitas digital sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna layanan publik digital Pemerintah Kota Bandung, dan sampel sebanyak 394 responden diperoleh menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berskala Likert dan dokumentasi data resmi, sedangkan analisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik berpengaruh positif terhadap efisiensi pelayanan, dan literasi/kapasitas digital memperkuat hubungan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi yang baik harus diiringi peningkatan kompetensi digital aparatur dan masyarakat agar manfaat efisiensi dapat terealisasi secara optimal. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan model hubungan digitalisasi–efisiensi dengan peran moderasi literasi digital, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi layanan publik berbasis digital yang berkelanjutan.