Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Jurnal Impresi Indonesia Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE
Betlehn, Andrew
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Action Research Literate (ARL)

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Nicholas Sianturi, Natan; R.W. Napitupulu, Diana; Betlehn, Andrew
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.468

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait dengan pengambilan paksa objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, dengan fokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL juncto Putusan Kasasi No. 2945 K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengambilan paksa objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan dapat dilihat dari kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL. Pengadilan menghukum tergugat (lembaga pembiayaan) karena tindakan mengambil paksa Toyota Alphard milik penggugat (konsumen) dengan berbicara kasar dan masuk ke area rumah tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang melindungi hak konsumen dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pembiayaan. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Kasasi No. 2945 K/PDT/2020 yang lebih menguntungkan pihak lembaga pembiayaan karena hanya melihat dari satu sisi bahwa konsumen lalai dalam membayar angsuran. Penulis menilai bahwa kasasi ini kurang memperhatikan dengan seksama aspek-aspek kunci dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sejak awal gugatan diajukan di Pengadilan Negri. Hal ini menekankan perlunya implementasi dan penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak konsumen dalam sistem peradilan di Indonesia.
Analisis Yuridis Kedudukan Perseroan Perorangan pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Ariasih Raharja, Yany; Nadapdap, Binoto; Betlehn, Andrew
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.523

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja maka dimunculkanlah Perseroan Perorangan.  Permasalahannya adalah inkonsistensi penerapan doktrin piercing the corporate veil yang memisahkan harta perseroan dengan pemiliknya. Doktrin ini sebelumnya hanya ada pada perseroan terbatas pada umumnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keberadaan perseroan perorangan di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ialah pendekatan undang-undang, konseptual  dan historis. Data sekunder yang utama digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentaang Cipta Kerja. Teknik Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh ialah 1) Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keberadaan  perseroan perorangan di Indonesia adalah semakin banyak jumlah perseroan perorangan yang berasal dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023. 2) Konsep pemisahan harta  kekayaan pada perseroan  perorangan yang sudah terdaftar sebagai badan hukum di Indonesia ialah Limited Liability dan Separaate Legal Entity yang memisahkan harta perseroan dengan harta pemilik.
Perlindungan Hukum Perdagangan Export Produk Pembersih di Indonesia Dewi, Silfara Rushana; Widiarty, Wiwik Sri; Betlehn, Andrew
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2568

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam perdagangan ekspor produk pembersih di Indonesia, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat, serta peran pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan ekspor. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi perdagangan internasional, hukum bisnis, dan kebijakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung mencakup kebijakan pemerintah, infrastruktur logistik yang memadai, dan branding produk halal, sementara hambatan meliputi regulasi ekspor yang kompleks, persaingan global, dan fluktuasi nilai tukar. Pemerintah memainkan peran penting melalui pemberian insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, pengembangan kawasan berikat, dan kerjasama internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum bisnis dan kebijakan perdagangan ekspor, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan daya saing produk pembersih Indonesia di pasar global.
Co-Authors Ariasih Raharja, Yany Binoto Nadapdap Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dolok, Hendrico Harjono, Dhaniswara Hulman Panjaitan, Hulman Nadapdap , Binoto Nicholas Sianturi, Natan PAHALA, ERIC SANDY Permatasari, Fani Putri Pieris, John PRAMANA, NDINTA HERRY R.W. Napitupulu, Diana Senjaya, Pierre Simanjuntak, Ade Hasiana Tarigan, Ngueken Wiwik Sri Widiarty