Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)
Monintja, Donald K
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud Manongga, Kezia Aprilia; Kasenda, Ventje; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penerapan pembelajaran daring di Kabupaten Kepuluan Talaud. Berdasarkan perumusan, fokus dan tujuan penelitian ini untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis dan mengambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dalam penerapan kebijkan pembelajaran daring dikabupaten kepulauan talaud, kemudian menganalisis kebutuhan dan merancang kebijakan pemebelajran daring di Kabupaten Kepulauan Talaud yang ingin dicapai maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Kebijakan (policy) biasanya dikaitkan  dengan keputusan pemerintah dalam  rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan tertentu kerena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Sebagaimana pengertian kebijakan tentu sangat berkaitan dengan keputusan dan peraturan pemerintah ditengah wabah covid-19 yang berdampak pada sektor, mulai dari bidang ekonomi, sosial hingga bidang pendidikan. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menyatakan salah satu sektor yang terdampak adanya wabah ini adalah dunia Pendidikan (Purwanto dkk,2020:1). Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19, World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa  Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pembelajaran Daring
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Menunjang Terwujudnya Good Governance (Studi : Di Kantor Kecamatan Sonder Kab. Minahasa) Dien, Estevina F.G; Pioh, Novie Reflie; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk menunjang terwujudnya Good Governance di Kantor Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan peneliti ialah Metode Penelitian Kualitatif dengan fokus penelitian di ambil dari SOP Aparatur Kantor Kecamatan Sonder berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan Grand Theory dari Monintja dan Naleng mengenai Pemerintahan yang berkualitas yaitu Peningkatan Kompetensi, Inovasi, Sistem Pelayanan serta Middle Theory dari Siagian S. P (2000) tentang Profesionalisme. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) aparatur kantor Kecamatan Sonder belum disiplin dalam jam kerja. 2) Keterampilan dan kemampuan aparatur masih belum memadai. 3) Fasilitas atau sarana penunjang di Kantor Kecamatan Sonder Masih Terbatas. 4) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih cenderung lambat dan rumit. Kata Kunci : Profesionalitas, Aparatur Sipil Negara, Good Governance
Pengoptimasian Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan (Studi Pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat) Porajow, Ronaldo C; Pangemanan, Sofia E; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek, pembangunan kelembagaan di desa juga mestinya penting untuk diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoaan Barat. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Dalam kapasitas sebagai pemimpin politik yang ada di desa Ranolambot, keberadaan pemerintah desa belum menunjukan perannya dalam mendorong dan memaksimalkan keberadaan kelompok tani. Program yang dilaksanakan oleh desa yang telah disahkan lewat APBDes menunjukan bahwa secara program untuk keberadaan kelompok tani kurang diperhatikan. Pada akhirnya apa yang menjadi hasil pertanian dari kelompok tani, proses mekanisme antisipatifnya tidak kelihatan. Sebagaimana upaya memaksimalkan hasil pertanian maka sangat penting untuk dibuatkan aturan agar dalam penyusunan APBDes program kelompok tani dimasukkan dalam APBDes.Kata Kunci: Pengoptimasian, Kelembagaan, Pembangunan Desa
Orderly Administration of Government: Toponymy and Territorial Mapping Implementation in Sangihe Island Regency Bataha, Katerina; Pioh, Novie Revlie; Monintja, Donald K
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 12, No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.12.2.%p.2023

Abstract

As a border area, Sangihe Islands Regency is interested in implementing toponymy to realize orderly government administration, protect the sovereignty and security of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and preserve cultural, historical and customary values. This study aims to describe and describe the process of implementing toponymy and mapping areas in the Sangihe Regency, along with findings on all matters that influence the implementation of these policies to orderly government administration. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that within one year, the government, through the district toponymic work team, proposed 396 topographical names from various elements and standardized 165 topographical names while still paying attention to local wisdom. The district work team focused on collecting data and naming the outermost islands' topographical features to protect Indonesia's border areas. In its implementation, there were several obstacles related to the budget and the number of surveyors and the quality of surveyors. Therefore, the local government and district work teams must commit to providing a toponymy budget for 2023, increasing the number of surveyors and giving training to surveyors for the accuracy of topographical names in the Gazetteer of the Republic of Indonesia as a single reliable and accountable reference and to collaborate or build cross-sectoral synergies.
Co-Authors Angkola, Arini V.T. Christian Mamahit, Christian Dien, Estevina F.G Gosal, Vinny Sara Iroth, Prisilia Injilia Dewi Kasenda, Ventje Kusen, Sesilia Kristina Manongga, Kezia Aprilia Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie Reflie Pioh, Novie Reflie Pangemanan, Sofia Pioh, Novie R Pioh, Novie Revlie Porajow, Ronaldo C Sarah Sambiran, Sarah Siburian, Ester Sylviana Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Takahepis, Joshua K.R Talumesang, Dahlia A.E Tewal, Gloria Franssilya Turang, Gavrila J.V Waworundeng, Welly