Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

INOVASI KNG (KLAMPID NEW GENERATION) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA Haikal, Fikri; Soesiantoro, Adi; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Salah satu inovasi aplikasi layanan publik yang dibuat merupakan program pemerintah berupa aplikasi KNG (Klampid New generation). Sebagai alat utama untuk memudahkan pelayanan warga terkait kepengurusan Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi e-government di bidang pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi Klampid New Generation. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tiipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terkait dengan adanya aplikasi KNG ini menunjukan bahwa pemerintah kota surabaya berupaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat .Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa mewujudkan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang bagus dan dapat mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat karena menghemat waktu, biaya dan tenaga
STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA SURABAYA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA SURABAYA Dewi Utari, Rani; Widiyanto, M. Kendry; Puspaningtyas, Anggraeny
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangguran diartikan sebagai kondisi di mana individu dalam angkatan kerja berkeinginan memperoleh pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkannya. Persentase TPT dari 5 Kota/Kabupaten tersebut ada sebanyak 4 Kota yang memiliki jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka melebihi Tingkat Pengangguran Nasional yakni sebesar 5,43%, salah satunya adalah Kota Surabaya.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam mengurangi Pengangguran di Kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni Analisis SWOT. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berada pada posisi kuadran II yakni Diversity Strategi. Diversity Strategi dapat diterapkan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya dalam mengurangi pengangguran yang ada di Kota Surabaya. Diversity Strategi adalah strategi kekuatan dari organisasi untuk menghindari ancaman yang akan dihadapi. Artinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya mempunyai kondisi yang baik namun menghadapi sejumlah tantangan.
STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PROGRAM REHABILITASI PECANDU NARKOBA DI KOTA SURABAYA: (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya) Aldion Jayeng Pangestu, Agung; Hariyoko, Yusuf; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Remaja adalah calon pemimpin masa depan bangsa yang lebih baik, dan mereka harus terus diedukasi tentang bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba semakin sulit dicegah karena kita melihat penggunaan narkoba dengan mudahnya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga merusak harapan bangsa. BNN memiliki visi "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba". Membantu masyarakat memahami bahaya narkoba dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dengan melakukan pencegahan dini. Mengevaluasi dan mengaudit program-program rehabilitasi narkoba untuk menentukan apakah program tersebut berhasil atau tidak. Dengan strategi tersebut, BNN berharap dapat mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, membantu individu yang telah terjerumus ke dalam narkoba untuk kembali bangkit, dan tentunya membentuk masyarakat yang lebih sadar dan tanggap terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan serta pemaparan analisis SWOT yang didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal serta apa saja yang menjadi peluang dan ancaman yang datang dari luar, sehingga dapat diketahui strategi seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh BNN Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan klien serta meminimalisir kelemahan. Setelah dilakukan perhitungan dari matriks IFAS EFAS dan diagram SWOT, maka diperoleh posisi strategi pada kuadran 1 yakni strategi agresif yang dapat diterapkan pada peningkatan layanan program rehabilitasi.
TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA HENDROSARI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK Nur Imama, Faricha; Widiyanto, M. Kendry; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata kelola merupakan proses dari struktur jejaring multi organisasi lintas sektoral (government, private sector, civil society) dalam membentuk sebuah pencapaian dan konsensus yang sama melalui interaksi formal dan informal untuk pengembangan atau mengatasi suatu masalah yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Desa Wisata Lontar Sewu tersebut dikelola oleh BUMDes Desa Hendrosari yang berdiri pada tahun 2017 dengan memulai melakukan pengelola Edu Wisata Lontar Sewu di tahun 2019 dengan melakukan kerja sama antar masyarakat setempat untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan keberadaan wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjukan bahwa tata kelola dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini sudah dilakukan dengan baik. Namun, masih ada kendala pada dialog tatap muka dan juga komitmen terhadap proses dalam tata kelola di desa wisata “Edu Wisata Lontar Sewu”.
MANAJEMEN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN BAGI DISABILITAS DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA Honesti Ramadhani, Mumtahanah; Widiyanto, M. Kendry; Puspaningtyas, Anggraeny
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti terkait manajemen rekrutmen Aparatur Sipil Negara formasi khusus penyandang disabilitas pada lingkup instansi Pemerintah Kota Surabaya serta meneliti terkait kesuaian antara aturan yang berlaku dengan realita di lapangan yaitu kesetaraan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari konteks kendala terdapat minimnya pelamar penyandang disabilitas dalam rekrutmen CASN, hal tersebut terlihat dari perbandingan jumlah pegawai Non ASN disabilitas dan ASN dengan disabilitas yang berbanding jauh sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan. Perbandingan yang mencolok ini mencerminkan kesenjangan dalam kemampuan dan dukungan yang tersedia bagi penyandang disabilitas. Namun dalam aspek manajemen ASN yang diterapkan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk membuka formasi ASN khusus penyandang disabilitas yang di umumkan secara terbuka melalui website dan media sosial dan ketentuan terkait jumlah formasi juga sudah sesuai kebijakan yang berlaku sebesar 2% dan dalam aspek lingkungan maupun fasilitas yang telah diberikan pada saat rekrutmen juga sudah sesuai dengan SOP dari K Kata Kunci: Kesetaraan, Disabilitas, Aparatur Sipil Negara, Sumber Daya Manusia.
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR WISATA RELIGI DI KABUPATEN GRESIK Wulan Apriliya, Amanda; Widiyanto, M. Kendry; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wisata religi di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menggabungkan nilai-nilai spiritual, sejarah, dan budaya menjadi satu pengalaman perjalanan. Studi ini mengevaluasi kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan publik, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan kualitas fasilitas wisata religi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kesenjangan dalam distribusi manfaat dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk program khusus untuk kelompok yang belum mendapat manfaat, audit pengelolaan sumber daya, dan pembentukan mekanisme responsif melalui partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata religi di wilayah tersebut.
PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1 TAHUNAN MELALUI WALKTHRU DI SAMSAT MANYAR KOTA SURABAYA Chrisidan Tama, Elvin; Widiyanto, M. Kendry
ABDIMAS Vol 3 No 06 (2023): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dengan prosedur dalam melayani pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor 1 Tahunan melalui Walkthru. Kegiatan ini menggunakan metode kegiatan berupa pengamatan, wawancara, dan tindakan. Dilengkapi dengan dokumentasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengam peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Peserta kegiatan mendapatkan arahan terkait kegiatan dari Kepala TU UPT Bapenda. Peserta melaksanakan kegiatan di Samsat Manyar dengan jam kerja sesuai yang berlaku di Samsat Manyar. Dengan kegiatan berupa pelayanan pajak dalam STNK yang perlu wajib dibayarkan, Pajak STNK Tahunan yang harus memperoleh pengesahan paraf dan dicap oleh pihak kepolisian dilakukan ketika pembayaran pajak kendaraan pada kolom yang tercetak di STNK (letaknya di sebelah kanan). Menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya administrasi perpanjangan STNK mengalami kenaikan.Kenaikan pada biaya administrasi ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja sistem. Kesimpulan yang di dapat dalam kegiatan ini bahwa Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Samsat Manyar merupakan salah satu langkah dalam mendukung standar operasional prosedur, setiap pegawai dan pejabat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efesien, memberikan kemudahan dalam memantau hasil pekerjaan. Pedoman Penyusunan SOP ini akan selalu dievaluasi dan senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan visi dan misi. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dari masing-masing tahapan prosedur sudah sesuai dengan SOP yang ada di Samsat Manyar kota Surabaya yang telah ditetapkan. Saran dari Penelitian ini Diharapkan pegawai Samsat Manyar untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai bagaimana cara mengurus Pajak 1 Tahunan atau Administrasi lainnya, supaya masyarakat dapat mengetahui prosedur Pajak 1 Tahunan. Karena masih banyak masyarakat menggunakan jasa calo dalam melakukan Pajak 1 Tahunan, Sehingga mengeluarkan biaya yang bengkak.
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI ROMOKALISARI ADVENTURE LAND KOTA SURABAYA Januariska, Arlista Dewi; Widiyanto, M. Kendry; Rahmadanik, Dida
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i1.1204

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Romokalisari Adventure Land Kota Surabaya. Wisata Romokalisari merupakan wisata di Kota Surabaya. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat di sekitar Wisata Romokalisari mayoritas memiliki pendapatan rendah. Dalam hal ini, terdapat 100 masyarakat di sekitar wisata Romokalisari yang memiliki pendapatan rendah. Melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat di wisata Romokalisari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat merujuk pada teori keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berupa lima tingkat partisipasi sebagai berikut : tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, Pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Romokalisari Adventure Land (RAL) sudah berjalan sesuai teori keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berwujud partisipasi. Hal ini terbukti manfaat pengembangan pariwisata sangat dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) wilayah Kelurahan Romokalisari yang memerlukan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga ikut mengembangkan serta berkontribusi terhadap pariwisata Romokalisari Adventure Land Kota Surabaya.
Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya Avina, Rizky; Rahmadanik, Dida; Widiyanto, M. Kendry
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i3.890

Abstract

Program PUSPAGA, juga disebut Pusat Pembelajaran dalam Keluarga, adalah layanan satu pintu yang mengutamakan hak anak yang diberikan oleh psikolog dan profesional yang membantu orang tua, anak-anak, dan keluarga menemukan solusi atau cara keluar dari masalah mereka saat mereka menghadapi langkah pertama pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Sebagai strategi untuk mencegah kekerasan anak di Kota Surabaya untuk mewujudkan kesetaraan gender tanpa kekerasan terhadap anak-anak. Pemerintah kota Surabaya membuat PUSPAGA untuk mendidik orang tua dan calon orang tua tentang cara mencegah kekerasan dalam keluarga. Studi ini dengan mengacu pada teori implementasi George Edward III menyatakan bahwa ada empat indikator implementasi. Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode kualitatif. Penelitian ini mencakup metode observasi, wawancara serta dokumentasi. empat program PUSPAGA telah menunjukkan kualitas pelaksanaan yang sangat baik selama pelaksanaannya dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) DP3APPKB Kota Surabaya. Komunikasi yang baik antar berbagai organisasi yang terlibat selama program berlangsung juga memudahkan koordinasi kegiatan yang saling terkait selama proses pelaksanaan. Menurut masyarakat, program ini dapat membantu orang tua mencegah kekerasan dengan meningkatkan kesadaran mereka sebagai orang tua.
EVALUASI KINERJA KARYAWAN DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN Maulana, Ilwan; Widiyanto, M. Kendry; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1788

Abstract

Pelayanan Publik merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu pelayanan publik terjadi di suatu instansi pemerintahan yang akan membantu kebutuhan masyarakat. Dimana banyak masyarakat mengurus berbagai kepentingan yang berhubungan langsung dengan instansi pemerintahan yang dituju. Salah satu instansi pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat adalah Kantor Kecamatan. Disetiap pelayanan tidak akan lepas dari bagaimana peran penting dari kinerja para pegawai dalam proses terjadinya pemberian pelayanan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti melakukan observasi di Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terkait bagaimana peran pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat guna mengetahui apakah dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan standard pelayanan yang sesuai, agar nantinya setiap penerima layanan merasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan atau masyarakat