Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Labuan Salumbone: Human Resource Development in Improving the Quality of Public Services at The Labuan Salumbone Village Office Tinggogoy, Filo Leonardo; Syugiarto; Mahmud, Moh.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sumberdaya manusia apparat desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kantor desa labuan salumbone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Permasalahan utama yang dihadapi adalah mayoritas aparatur desa masih lulusan SMA, minim pelatihan teknis, serta terbatasnya fasilitas digital, yang berdampak pada keterbatasan kompetensi dan efektivitas pelayanan publik. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy) serta kerangka fungsi manajemen POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan SDM di Kantor Desa Labuan Salumbone meliputi peningkatan pendidikan aparatur, pelatihan, pembinaan disiplin, penerapan teknologi sederhana, dan pembiasaan budaya kerja, walaupun masih menghadapi kendala dana, motivasi kerja, serta rendahnya sistem penghargaan dan sanksi. Kualitas pelayanan publik telah memenuhi sebagian besar dimensi SERVQUAL, namun masih perlu peningkatan pada aspek digitalisasi dan jumlah aparatur. Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka analisis (SERVQUAL dan POAC) dalam konteks desa, serta pemaparan solusi aplikatif berbasis kebutuhan lokal sehingga dapat menjadi model pengembangan SDM dan pelayanan publik di desa-desa dengan karakteristik serupa. Secara keseluruhan, pengembangan SDM berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, namun dibutuhkan upaya berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Sumberdaya Manusia Di Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tinggogoy, Filo Leonardo
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v4i1.75

Abstract

Pembangunan sumberdaya manusia di desa merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sumberdaya manusia di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, namun masih terdapat kendala dalam keterjangkauan informasi dan pemberdayaan secara merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya pembangunan sumberdaya manusia berkelanjutan
Implementasi Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu Amane, Ade Putra Ode; Tinggogoy, Filo Leonardo
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v7i2.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu dalam pembinaan administrasi pelaporan keuangan desa di Desa Todoli Kecamatan Lede, serta peran sekretaris desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 45 kepala keluarga dari populasi 1500 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator administrasi pemerintahan desa. Data dianalisa menggunakan teknik persentase dan skala likert untuk mengukur setiap indikatornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan pegawai inspektorat berjalan dengan baik, terlihat dari perencanaan, pengarahan, pengawasan, hingga evaluasi yang dilakukan dalam pelaporan keuangan desa. Sekretaris desa juga memiliki peran strategis dalam menjaga tertib administrasi. Diharapkan melalui peningkatan pembinaan dan kompetensi aparatur desa dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND POLICY IN SIGI REGENCY, CENTRAL SULAWESI PROVINCE Tinggogoy, Filo Leonardo; Nawawi, Muhammad; Mangngasing, Nasir
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v11i2.58095

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the implementation of the Village Fund policy in Sigi Regency, Central Sulawesi Province. The research method employed is purposive sampling, which involves selecting nine respondents, comprising three government officials and six village representatives. The sample area consisted of three villages, which served as research locations. The research instruments included interview guidelines, data collection through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis technique used is qualitative descriptive. The results of this study indicate that the real conditions in the field suggest that the implementation of the Village Fund in Sigi Regency, based on the three villages that received the funds, is more focused on village infrastructure programs rather than community empowerment programs. Human resources are minimal and lack experience in managing village funds. The role of the Village Representative Body (BPD), which is the government’s partner, is underutilized. In conclusion, the implementation of the Village Fund policy in Sigi Regency is effective in terms of the interests affected, the degree of desired change, decision-making locations, and the type of benefits.
Food Security Policy Analysis through a Multisectoral Approach to Achieve Sustainable Food Security in Central Sulawesi Amanne, Ade Putra Ode; Tinggogoy, Filo Leonardo; Srifridayanti, Srifridayanti; Jayalangi, La Ode Sabirila; Sandewa, Fadli
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 18 No. 1 (2026): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v18i1.51025

Abstract

This study analyzes food security policy in Central Sulawesi through a multisectoral approach aimed at achieving sustainable food security. The research employs a qualitative method with a case study design, integrating primary data obtained through in-depth interviews with key institutional actors and an analysis of regional policy documents. The findings indicate that although Central Sulawesi possesses abundant natural resources and records a rice surplus, disparities in food access persist, as reflected in the increasing number of priority food-insecure subdistricts. The regional government has undertaken various initiatives to strengthen food security, including innovative programs such as Tetra Pandu, the Gerakan Pangan Murah (Affordable Food Movement), and local food diversification involving cross-sectoral collaboration. However, policy implementation continues to face significant challenges, including weak inter-agency coordination, the absence of integrated cross-sectoral data systems, limited logistics infrastructure, commodity price volatility, and vulnerability to natural disasters. From a theoretical perspective, this study contributes to the literature on network governance in regional public policy by highlighting the limitations of hierarchical administrative models in the context of multisectoral food policy. Practically, the study recommends strengthening cross-sectoral data integration, institutionalizing horizontal coordination mechanisms, and reforming governance architecture to promote a more sustainable and adaptive regional food security system.