Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA Zulfina, Zulfina; Bahreisy, Budi; Nur, Muhammad
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16972

Abstract

Kerugian negara merupakan salah satu unsur utama yang membentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana korupsi dituntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Dalam menangani kasus korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pengembalian kerugian negara menggunakan dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C. Mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata dilaksanakan sesuai prosedur tentang penggunaan gugatan perdata, yaitu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugatnya. Saran yang dapat diberikan adalah mengenai kesadaran publik terhadap kasus korupsi. Masyarakat sipil dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam menangani kasus korupsi agar penanganan kasus korupsi bisa membawa hasil yang maksimal terutama dalam hal pengembalian kerugian negara.
PENGGUNAAN MEDIA BALOK DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL HURUF ANAK USIA DINI DI RA AL-HIDAYAH DALAN LIDANG Nur Khofifah Lubis; Kholidah Nur; Zulfina, Zulfina
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal Vol. 5 No. 2 (2025): APRIL
Publisher : CV. ADIBA ASIHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to evaluate the use of block media in improving the ability to recognize letters in early childhood at RA Al-Hidayah Dalan Lidang. The method used is classroom action research which consists of two cycles, each including the stages of planning, implementation, observation and reflection. The results showed a significant increase in children's ability to name, differentiate and group letters. In cycle I, the results of observations showed that the majority of children were in the Starting to Developing to Not Yet Developing category. However, in cycle II, there was an increase, where the number of children who reached the Very Well Developing and Developing As Expected categories increased. This confirms that block media is effective in improving letter recognition in early childhood, even though there are several obstacles faced during the learning process.