Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA Gunawan, Syahrul; Wardhani, Lidya Christina; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11331

Abstract

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2)mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hakkonstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode penentuan sample dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakandata primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kulitatif,selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapatditunjukan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragampenghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong KabupatenJepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara.
PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus) A, Mellyana Dhea; Wicaksono, Anggit; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9505

Abstract

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Sanksi blokir dijatukan ketika terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun atau lebih. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MENYUSUN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Suryanto, Tata; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14523

Abstract

Tugas Akhir penulisan skripsi yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus” dengan tujuan mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang melatarbelakangi kendala dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih dan bagaimana pihak instansi terkait dapat menangani permasalahan yang terjadi dalam penyusunannya untuk memaksimalkan data pemilih guna menjalankan pemilihan yang demokratis      Metode penelitian yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis. Metode penentuan sample yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Yang dikumpulkan diperiksa diolah dan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disusun menjadi karya ilmiah skripsi.KPU Kabupaten Kudus dalam memutakhirkan data masih ditemukan data pemilih yang dianggap bermasalah, untuk itu KPU Kabupaten Kudus memerlukan tenggang waktu antara pemilu serentak dan pilkada serentak yang cukup untuk mempersiapkan data mutakhir yang paling mutakhir. Penerapan teknologi juga dipertimbangkan untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang..
Perlindungan Konstitusional terhadap Hak Atas Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Jepara Elmuna, Nilna; Zahra, Fatimatuz; Sabila, Yuffa Maulana; Riyadi, Dedek Muhammad; Surya, Faizal Adi
Amsir Law Journal Vol 5 No 2 (2024): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i2.332

Abstract

Indonesia as a multicultural country has a variety of racial, ethnic, cultural, and other diversity. Indigenous faiths is one of the diversity of religions or beliefs that need to be recognized. After the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, believers feel that their rights have been recognized by the state. However, in terms of education there is still discrimination such as the portion of learning for their beliefs as indigenous faiths. This research focuses on two things, namely the implementation of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and school policies related to discrimination against Sapta Darma, Subud, and Kapribaden believers in Jepara Regency. The method used in this research is socio-legal by analyzing and examining the effectiveness of laws and regulations in community interaction. An understanding of several studies and theories provides two discussion results. First, the Office of Education of Jepara Regency still pays less attention to the rights of indigenous faith students in terms of the learning portion. Second, school policies are not sufficient in suppressing the potential for discrimination against students of indigenous faiths. Based on the results of the discussion, it can be concluded that with the existence of state protection for indigenous faiths, the government is obliged to protect their constitutional rights. The need for policies from the Office of Education of Jepara Regency in the field of education to fulfill constitutional rights that are able to suppress the potential for discrimination for students of indigenous faiths. ___ Referensi Buku dengan penulis: Purwanda, S. (2018). Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua). Parepare: Sampan Institute. Artikel jurnal: Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(2), 146-150. Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). Sasi, 25(1), 72-83. Dewantara, A. W. (2019). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR), IV, 396-404. Gunawan, S., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2023). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Jurnal Suara Keadilan, 24(2), 93-103. Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. Arena Hukum, 13(2), 369-387. Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Istinbath: Jurnal Hukum, 14(1), 1-14. Karmila, K., Fauziah, N., Safira, E., Sadikin, M. N. A., & Wardhana, K. E. (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran, 6(3), 191-203. Munif, A. (2018). Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. Journal Multicultural of Islamic Education, 2(1), 1-10. Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dinamika Hukum, 24(2), 258-265. Purwanda, S., & Syahril, M. A. F. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara melalui Pemerataan Buku Bacaan ke Pulau-Pulau Kecil Terluar. JUSTISI, 7(2), 155-166. Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163. Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 7304-7309. Rohmah, S., Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 177-190. Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 81-97. Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2(2), 75-84. Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 4(2), 207-220. Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 97-112. Zakiyah, Z. (2018). Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah. Penamas, 31(2), 397-418. World Wide Web: Romanti. (2023). Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama. Diakses dari laman: https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/
THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Istanto, Yusuf; Surya, Faizal Adi; Wardhani, Lidya Christina; Setiyowati, Fariska Jihan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4595

Abstract

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.