Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Suara Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Surya, Faizal Adi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA Gunawan, Syahrul; Wardhani, Lidya Christina; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11331

Abstract

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2)mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hakkonstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode penentuan sample dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakandata primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kulitatif,selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapatditunjukan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragampenghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong KabupatenJepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara.
PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus) A, Mellyana Dhea; Wicaksono, Anggit; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9505

Abstract

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Sanksi blokir dijatukan ketika terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun atau lebih. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MENYUSUN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Suryanto, Tata; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14523

Abstract

Tugas Akhir penulisan skripsi yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus” dengan tujuan mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang melatarbelakangi kendala dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih dan bagaimana pihak instansi terkait dapat menangani permasalahan yang terjadi dalam penyusunannya untuk memaksimalkan data pemilih guna menjalankan pemilihan yang demokratis      Metode penelitian yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis. Metode penentuan sample yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Yang dikumpulkan diperiksa diolah dan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disusun menjadi karya ilmiah skripsi.KPU Kabupaten Kudus dalam memutakhirkan data masih ditemukan data pemilih yang dianggap bermasalah, untuk itu KPU Kabupaten Kudus memerlukan tenggang waktu antara pemilu serentak dan pilkada serentak yang cukup untuk mempersiapkan data mutakhir yang paling mutakhir. Penerapan teknologi juga dipertimbangkan untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang..
THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Istanto, Yusuf; Surya, Faizal Adi; Wardhani, Lidya Christina; Setiyowati, Fariska Jihan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4595

Abstract

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi) Surya, Faizal Adi; Lidya Christina Wardhani; Adissya Mega Christia; Marsatana Tartila Tristy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.423

Abstract

Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
The Legal Politics of the Enforcement of Constitutional Court Decisions in Indonesia: Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Christia, Adissya Mega; Wardhani, Lidya Christina; Tristy, Marsatana Tartila; Surya, Faizal Adi
Lex Renaissance Vol. 9 No. 1 June 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

Abstract

The Constitutional Court is the only state institution that can carry out constitutional review of regulations and the result is expressed through a decision. The decision of the Constitutional Court is final and binding and at that time the principle of erga omnes applies where the legal force of the Constitutional Court's decision applies to anyone, not just limited to the parties involved in the case. This research aims to analyze the legal politics of 4 (four) Constitutional Court Decisions based on their nature and principles and shows their urgency. The approach method used is normative juridical with descriptive analysis. The results of this research are that the legal politics of executing Constitutional Court decisions has not yet been implemented because in reality there are still situations where decisions are not in harmony with statutory regulations, returning to statutory regulations before amendments, not followed by new and complicated statutory regulations. to be implemented. The legal political urgency of executing Constitutional Court decisions must return to the principle of final and binding nature as well as the principle of erga omnes, one of which is through ab initio confirmation if the decision is not complied with by other state institutions.Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Political Law AbstrakMahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan uji konstitusional terhadap undang-undang dan hasilnya dinyatakan melalui putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding) serta pada saat itu pula berlaku asas erga omnes di mana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dari 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan sifat dan asas serta menunjukkan urgensinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan sebab pada kenyataannya masih terdapat keadaan di mana putusan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (binding) serta asas erga omnes salah satunya melalui penegasan ab initio apabila putusan tidak dipatuhi oleh pihak lembaga negara lain.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Inconstitutional Turn: Indonesian Democracy Under the Threat of Executive Aggrandizement Surya, Faizal Adi; Aryanto, Bayu; Novitasari, Arina
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 10 No. 2 (2026): Volume 10, Nomor 2 July - December 2026 (On Progress)
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v10i2.59465

Abstract

This article examines the phenomenon of the "Inconstitutional Turn" in Indonesia as a manifestation of Executive Aggrandizement that threatens the core principles of democracy and constitutionalism. Using a case study approach, the study highlights practices of constitutional disobedience by law enforcement agencies that revive legal norms previously declared unconstitutional by the Constitutional Court. Specifically, it analyzes the institutional resistance toward Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XXIII/2025 regarding the assignment of active police officers and Decision No. 20/PUU-XXI/2023 concerning the Prosecutor's authority to file for Judicial Review (Peninjauan Kembali). The author argues that reviving such norms through technical regulations represents a "legalistic autocracy" strategy designed to bypass judicial review and paralyze the system of checks and balances. The analysis indicates that this trend aligns with global patterns of Abusive Constitutionalism and Stealth Authoritarianism, as observed in nations such as Israel, Hungary, and El Salvador. The article concludes that the Inconstitutional Turn has shifted the national paradigm from the rule of law toward rule by law, where legal instruments are weaponized to expand executive power and instrumentalize the bureaucracy for electoral political interests. Consequently, while the integrity of constitutional courts remains vital, they face increasing vulnerability to systematic marginalization when confronted with regimes employing Constitutional Hardball tactics
Co-Authors A, Mellyana Dhea Adissya Mega Christia Anggit Wicaksono Arina Novitasari Bayu Aryanto Christia, Adissya Mega Gunawan, Syahrul Lidya Christina Wardhani Marsatana Tartila Tristy Setiyowati, Fariska Jihan Suryanto, Tata Tristy, Marsatana Tartila Yusuf Istanto