Garuda - Garba Rujukan Digital

PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG) Istanto, Yusuf
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.039 KB)

Pengakuan kepada Indonesia sebagai Negara kepulauan secara otomatis memberikan hak dan kewajibanpengelolaan atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampaidengan zona ekonomi ekslusif. Seiring semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanandi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Tanjung Pinang mendorong pemerintah kemudian menerbitkan KepresNomor 15 Tahun 2010 pembentukan Pengadilan Perikanan di wilayah hukum pengadilan Negeri TanjungPinang Riau. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara tegas melaksanakanpenenggelaman terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing serta pembentukan satgas Anti Illegal Fishingmerupakan langkah tepat Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya penegakkan hukum perikanan diIndonesia. Tindakan Tegas penenggelaman terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing berdasarkan ketentuanPasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dankewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, sertamenimbulkan efek jera kepada pihak asing pelaku Illegal Fishing, juga merupakan tindakan nyataPemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menerjemahkan visi Indonesia sebagai Poros maritim dunia.

Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban Yang Menjadi Jaminan Kredit Pada Koperasi Artha Jaya Kudus Istanto, Yusuf
Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 1, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muria Kudus

Kompleksitas dalam penyelesaian terkait jaminan kredit di Koperasi Artha Jaya dan munculnya penagihan hutang dari PT. BPR BKK Jati Kudus memunculkan kebutuhan penyelesaian alternatif diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Penyelesaian melalui jalur hukum dengan gugatan di pengadilan tidak harus di utamakan dalam penyelesaian perkara a quo. Maka pengabdian ini bermaksud memberikan pendampingan secara hukum kepada warga desa Terban dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Koperasi Artha Jaya dan BPR BKK Jati Kudus. Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus menahan obyek jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah tercatat atas nama warsini adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 372 KUHP berupa pemerasan dan ancaman. Selain menahan obyek jaminan Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus mengagunkan kepada BPR BKK Jati Kudus tanpa sepengetahuan pemilik adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur Pasal 263 ayat (1) berupa memalsukan surat-surat, yang mana telah memalsukan tanda tangan Warsini pada Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus dengan BPR BKK Jati Kudus.

Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban yang Menjadi Jaminan Kredit pada Koperasi Artha Jaya Kudus Wiwit Ariyani; Yusuf Istanto
Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Muria Kudus

The objectives of this service are: (i) Reviewing the settlement of civil cases both through the court (litigation) and outside the court (non litigation / out of settlement). The second objective (ii) examines a model for settling civil cases outside the court through non-court mediation. The novelty of this service will seek a settlement model through out-of-court mediation. Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus holding a collateral object in the form of a certificate of ownership of land registered in the name of Warsini is a violation of the law stipulated in Article 372 of the Criminal Code in the form of extortion and threats. In addition to detaining the object of collateral for the Artha Jaya Jekulo Kudus Cooperative, collateralizing the BPR BKK Jati Kudus without the knowledge of the owner is a violation of the law regulated in clause 263 paragraph (1) in the form of forging documents, which faked Warsini's signature on the Credit Agreement between Artha Cooperatives. Jaya Jekulo Kudus with BPR BKK Jati Kudus. The output of this service is the return of certificates belonging to residents of Dukuh Krangit, Terban Village who are still detained at the Artha Jaya Cooperative and third parties, a model for resolving civil cases outside the court through non-court mediation and publication in journals. Keywords: Credit, Legal Assistance, Case Settlement

PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ASURANSI BUMIPUTERA 1912 KUDUS TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA YANG DIAJUKAN OLEH NASABAH DI KABUPATEN KUDUS Listiyaningsih Listiyaningsih; Suparnyo Suparnyo; Yusuf Istanto
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i1.8557

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan nasabah mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Kudus dan bagaimana pemenuhan kewajiban Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 terhadap nasabah sebagai bentuk tanggungjawab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode sampel dalam penelitian ini yaitu secararandom sampling/acak. Metode Pengumpulan Data ada dua macam Data Primer dan Sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian, diperoleh pembahasan bahwa faktor penghambat dalam proses pembayaran klaim jatuh tempo nasabah AJB Bumiputera 1912 yaitu terdapat kekosongan organ managemen, defisit keuangan meningkat setiap tahun, waiting list pada kantor pusat, pemberkasan tidak lengkap, AJB Bumiputera 1912 cabang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran klaim. Maka diperlukan upaya seperti: pembentukan organ managemen dengan pemilihan anggota BPA, penyehatan likuiditas dengan adanya produk baru, somasi dari pemegang polis bertujuan agar pemegang polis memperoleh haknya atas pembayaran klaim, melengkapi berkas lengkap serta perubahan bentuk badan hukum.

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP ARTI PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DAGANG (STUDI DI DISNAKER PERINKOP DAN UKM KABUPATEN KUDUS) Fatmala, Rini; Istanto, Yusuf; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9502

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap arti penting hak kekayaan intelektual terkait merek dagang yang berada di Kabupaten Kudus. Serta untuk mengetahui kendala dan langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus dalam memberikan pemahaman hak merek dagang kepada pelaku UMKM.Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Kudus terhadap arti penting hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang bagi pengembangan usaha masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya informasi dan ketidak mauan pendaftaran merek oleh pelaku usaha karena faktor biaya yang cukup mahal. Langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus adalah memberikan pemahaman terkait merek dagang dilakukan dengan cara sosialisasi penyuluhan terhadap pelaku UMKM dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan membebaskan atau menggeratiskan biaya pendaftaran merek dagang dengan kuota terbatas.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INFLUENCER DALAM MELAKUKAN ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA Malia, Firda Noor; Istanto, Yusuf; Pamungkas, Nandha Surya
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11346

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum influencer, pelaku usaha pemilik produk kecantikan, dan pengguna produk kecantikan dalam endorsement berdasarkan UUPK dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi influencer yang melakukan endorsement produk kecantikan berdasarkan UUPK dan KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripstif analitis. Metode pengumpulan data dengan study kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Data diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam endorsement berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK yang dikaitkan Pasal 17 ayat (1) UUPK influencer sebagai pelaku usaha periklanan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yang dikaitkan dengan doktrin the privity of contract pemilik produk kecantikan sebagai konsumen dari influencer, sedangkan pengguna produk kecantikan bukan konsumen dari influencer. Perlindungan hukum bagi influencer yang melakukan endorsement produk kecantikan bisa didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf f UUPK yang mengakui Pasal 9 UU ITE termasuk aturan periklanan dalam UUPK dan didasarkan pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Kata Kunci: Endorsement, Influencer, Perlindungan Hukum

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS (Studi Pelaksanaan Restorative justice di Polres Kudus) Istanto, Yusuf
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 1 (2017): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

This study aims to Know the Implementation of Restorative Justice Against Children Traffickers by Traffic Unit Traffic Police Kudus Traffic. The research method used in this research is empirical juridical method. Specification of research that writer use that is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted with in-depth interviews to the parties involved in research, direct observation, and document recording. Based on the results of the research analysis, it can be seen that the implementation of Restorative Justice on the children of the perpetrators of the criminal acts of traffic by the investigators of Laka Luas unit of the Kudus Police is conducted based on the provisions of Article 5, Article 6, Article 7 and Article 8 of the Criminal Justice System Law and the Joint Decision of the Chairman Supreme Court, Attorney General, Chief of Police of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights, Minister of Social Affairs, and Minister of State for the Protection of Women and Children on Handling Children Against the Law. The process of restorative justice in criminal cases of traffic accidents conducted by the AP is conducted through consultation with the involvement of children and parents, victims, social guidance, based on the approach of Restorative Justice (Article 8 paragraph (1)). Restorative justice is a process of restorative justice by involving all relevant parties. The law on the criminal justice system prioritizes the consent of the victim and / or his family to restorative justice.

THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Istanto, Yusuf; Surya, Faizal Adi; Wardhani, Lidya Christina; Setiyowati, Fariska Jihan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4595

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.

POTENSI PENDAFTARAN JERUK PAMELO DAN BANDENG JUWANA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI Purbaningsih, Lela Arumsari; Suciningtyas, Suciningtyas; Istanto, Yusuf
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5575

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi jeruk pamelo dan bandeng Juwana dalam pendaftaran indikasi geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa potensi jeruk pamelo dan bandeng Juwana dalam pendaftaran Indikasi Geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati sangat terbuka. Jeruk pamelo yang sebelumnya telah didaftarkan melalui perlindungan Varietas Tanaman pada Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Kendala Pemerintah Kabupaten Pati belum mendaftarkan produk Jeruk Pamelo dan Bandeng Juwana guna mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis karena permasalahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pati yang terbatas dan saat ini baru terfokus pada pembangunan Insfrastruktur di Pati.

The Environmental Legal Responsibility of Cigarette Companies in Community Economic Empowerment Suparnyo Suparnyo; Dwiyana Achmad Hartanto; Yusuf Istanto; Wahyu Edy Amrulloh; Rizal Bagus Prabowo
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i2.38126

Legal and environmental responsibility is part of a concept in business known as corporate social responsibility, because the concept of corporate social responsibility broadly includes responsibility in the economic and environmental sectors. This study aims to examine the strategy for implementing legal responsibility in the social and environmental sectors in empowering the community's economy and the forms of implementing corporate social responsibility in the social/community sector. Through an empirical or non-doctrinal legal approach with primary and secondary data and using qualitative analysis, answers to this research question can be found. The results of the study state that the strategy for implementing social responsibility in the social/community sector is carried out through several strategies, namely identifying stakeholders, setting priorities, focusing on important issues, partnerships with external parties and companies, transparency and reporting, as well as measurement and evaluation to achieve a balance between achieving profits and social and environmental responsibilities. Several large cigarette companies in Kudus have carried out their Corporate Social Responsibility obligations through several activities such as empowering Village-Owned Enterprises, empowering MSMEs and holding training related to empowering the community's economy.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search