Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan Action Research Literate (ARL) Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Setiyowati, Fariska Jihan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PARADIGMA BARU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL Sawung, Dimas Akbar; Setiyowati, Fariska Jihan; Yusnika, Mila
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11268

Abstract

Pengesahan pengeesahan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Dua pasal dalam KUHP baru yang dinilai problematik yakni Pasal 603 dan Pasal 604. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative (Legal Resarch) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian menunjukkan di dalam Pasal 603 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Dimana terjadi perubahan hukum materil pada pasal mengani tindak pidana korupsi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikenai pidana penjara dan atau denda yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sekarang peraturan tentang tindak pidana korupsi telah di masukan kedalam KUHP Baru lalu bagimanakah paradigma baru KUHP tentang kasus tindak pidana korupsi di Indonesia Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana
THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Istanto, Yusuf; Surya, Faizal Adi; Wardhani, Lidya Christina; Setiyowati, Fariska Jihan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4595

Abstract

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.
Urgensi Pemasangan Dashboard Camera dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Alat Bukti Elektronik Guna Menghindari Modus Kecelakaan yang Disengaja Naswa, Aldyla Shesara; Setiyowati, Fariska Jihan; Putri, Adisty Savira; Sakti, Eyga Pranasta; Christia, Adissya Mega
Action Research Literate Vol. 7 No. 9 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i9.155

Abstract

Urgensi Pemasangan Dashboard Camera dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Alat Bukti Elektronik Guna Menghindari Modus Kecelakaan yang Disengaja Kecelakaan yang disengaja merupakan tindakan yang tidak pantas dan dapat menyebabkan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Terdapat berbagai macam motif dalam melakukan kecelakaan yang disengaja salah satunya yaitu adanya modus pemerasan. Hal ini bukanlah modus baru dalam dunia kejahatan. Dalam hal ini, kecelakaan yang disengaja secara jelas memenuhi adanya unsur tindak pidana pemerasan sesuai dengan rumusan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dari segi objektif maupun subjektif. Di era digital saat ini memungkinkan penyelesaian kasus kecelakaan yang disengaja dengan lebih mudah apabila didapatkannya bukti konkret berupa rekaman video kejadian, dimana video tersebut dapat diambil melalui dashboard camera (dashcam) yang dipasang di bagian dashboard mobil, bus, hingga truk Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Deskriptif kualitatif, dimana teknik ini menggunakan bahan dasar kumpulan data yang berasal dari studi pustaka baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun jurnal penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan kasus yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi motif dan aspek hukum kecelakaan disengaja, khususnya motif pemerasan, Mengevaluasi penggunaan dashcam sebagai bukti dalam penanganan kasus kecelakaan yang disengaja. Melihat kasus yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dashcam merupakan suatu hal yang bermanfaat karena dengan adanya dashcam maka dapat merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga di jalan raya dan hasil rekaman dashboard kamera dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam upaya mempermudah proses peradilan.
Co-Authors Christia, Adissya Mega Lidya Christina Wardhani Naswa, Aldyla Shesara Putri, Adisty Savira Sakti, Eyga Pranasta Sawung, Dimas Akbar Surya, Faizal Adi Yusnika, Mila Yusuf Istanto