p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qisthosia
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Nur Akifah Janur; Maulana, Mohammad; Jasmani, Jasmani
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v4i1.638

Abstract

Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anakk yangg berkonflik dengan hhukum, anak yang menjadi korbann, dan anakk sebagai saksii tindakk pidanaa. Di Indonesia Penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum selalu di lakukan dengan konsep restorative (Diversi yang mengasumsikan bahwa semua pihak, pelaku, korban dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan . Melihat kompleksitas yang menyertai keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum, maka penulis tertarik untuk mengkaji penyelesaian perkara hukum anak sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Maqasid Al Syari’ah (Tujuan Hukum islam) dan Hukum Positif dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melihat keadilan restoratif dalam hukum Positif dan Hukum Islamnya. pada sistem hukum islam konsep restorative dikenal dengan konsep islah (Perdamaian)yang dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan.
Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi: Legal Analysis of Remission for Prisoners Convicted of Corruption Syah, syawal Amirul; Asrullah Dimas; Mirnayanti; Sri Hasrina; Inda Sari Palinrungi; Nur Akifah Janur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v6i1.1566

Abstract

This study aims to analyze the juridical aspects of granting remissions to prisoners convicted of corruption crimes, focusing on the legal requirements and their alignment with Indonesian law. The primary questions addressed include the conditions under which remissions are granted, particularly within a moratorium framework, and how these legal regulations synchronize with other relevant laws in Indonesia’s legal system. The research employs a normative legal methodology, reviewing relevant legal materials, theories, principles, and regulations related to the issue. The main findings reveal that the legal requirements for remissions are stipulated in several government regulations, with notable differences between criteria for ordinary and extraordinary crimes, specifically for corruption offenses where stricter conditions are applied, complicating prisoner eligibility. Additionally, legal inconsistencies exist because the moratorium on remission for corruption prisoners conflicts with constitutional provisions and human rights laws. The study emphasizes the urgent need to revise existing regulations to prevent unconstitutional policies, advocating that the government, especially the Ministry of Law and Human Rights, should adhere to principles of correctional principles and human rights in the formulation of policies regarding prisoner development. The results contribute to ongoing debates on legal reforms and the protection of human rights within Indonesia’s correctional system, highlighting the importance of harmonized legal frameworks that respect constitutional and human rights standards.