Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Tingkat Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Azzahra, Mutia Izmi; Khairiah, Nalil
KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2024): KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/keskap.v3i3.21971

Abstract

Civil Servant Discipline according to Government Regulation Number 94 of 2021 is the ability of Civil Servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in statutory regulations. This research aims to determine the implementation of Government Regulation Policy Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Deli Serdang Regency. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This research took five sources as sources. Meanwhile, the data collection technique used in this research is interviews. The results of this research indicate that the effectiveness of implementing employee discipline policies has been carried out well, because leaders and employees are able to achieve goals and targets, implement operations, carry out regular supervision and assessments. Apart from that, the implementation of this policy is carried out intensively through briefing programs, outreach, or regular meetings so that employees can understand and comply with employee discipline policies. Through a series of training, education, policy implementation, strict supervision and evaluations that have been carried out, employees are now more disciplined in carrying out their duties. Absenteeism rates decrease, and regulatory compliance increases. Employees are expected to be consistent in completing tasks on time so that they can manage documents or correspondence well and provide the best service to the community.
FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PROGRAM SERAM DI KOTA MEDAN Khairiah, Nalil; Nasution, Nabila Muntaza
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 1 (2024): Juli 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i1.1085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi vertikal kepemimpinan lurah dalam program SERAM di Kota Medan. SERAM adalah singkatan dari Seser Sampah Malam, suatu program penanganan sampah yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk melaksakan program tersebut, maka diperlukan koordinasi di tingkat kelurahan agar penanganan sampah rumah tangga dapat berhasil secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh lurah pada program SERAM sudah berfungsi dengan melibatkan petugas dan warga seperti komunikasi yang intens, motivasi dan pengarahan dari lurah pada setiap kesempatan pertemuan dengan warga. Namun ada beberapa kendala pelaksanaan program ini, yakni kurangnya pengawasan, pengetahuan dan sosialisasi tentang pemilahan sampah kepada masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana tempat sampah sehingga program SERAM ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
KOORDINASI KEPALA PUSKESMAS DALAM PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK MENANGANAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI BEJANGKAR KABUPATEN BATU BARA Rossi, Junika; Khairiah, Nalil
Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi) Vol. 6 No. 1 (2025): JANUARI- APRIL
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian Makanan Tambahan merupakan program penurunan stunting untuk bayi atau anak-anak. Program ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas yang menjelaskan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang melayani pasien dengan berbagai masalah kesehatan termasuk masalah stunting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana koordinasi kepala puskesmas pada progam (PMT) pemberian makanan tambahan di wilayah kerja Puskesmas Sei Bejangkar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kepala puskesmas dalam program pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting berlangsung dengan cara bertanggung jawab yaitu berkoordinasi dan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Adanya kerja sama, kerja sama yang dilakukan kepala puskesmas kepada kepala desa dengan cara menjalin silaturahmi dengan kepala desa secara rutin dan berkala serta melakukan pertemuan dengan para kader, pelaksanaan program pemberian makanan tambahan dijalankan secara terus menerus dan sesuai dengan peraturan Kepmenkes Nomor. HK.01.07/kemenkes/4631/2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan pemberian makanan tambahan, tindakan inti koordinasi kepala puskesmas melakukan perencanaan program berkoordinasi dan melakukan pelatihan kepada kader tentang teknisi penyediaan makanan sehat dan bergizi
Concretization of Online Accreditation to Improve the Quality of Digital Technology-Based Education Services in the New Normal Era Martinelli, Ida; Khairiah, Nalil
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 1 (2024): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i1.10421

Abstract

This article aims to investigate the implementation of accreditation to enhance the quality of technology-based education services in the new normal era. The primary focus of the research is on the concrete application of online accreditation based on digital technology in the field, associated with the improvement of educational service quality. The research approach utilizes school accreditation guidelines as a reference, collecting data through interviews and document analysis, which is then qualitatively analyzed. The findings indicate that the successful implementation of online accreditation is contingent upon schools providing facilities, infrastructure, and human resources professionals in using digital technology in educational services. Furthermore, the quality of educational services is reflected in the school's output, particularly in the superior quality of graduates from accredited A-level schools compared to non-accredited ones. By employing digital technology in the accreditation process, schools face the challenge of cultivating habits of using digital technology in their operational procedures. Ultimately, this positively contributes to the overall improvement of the quality of educational services. With efficient administrative management and well-managed learning processes, technology-based accreditation encourages schools to continually adapt and enhance themselves to achieve optimal educational service quality.
Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Strategi Pengupahan Di PT. PELNI Cabang Batam Agnes, Annisa; Khairiah, Nalil
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v2i2.11513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Strategi Pengawasan Pengupahan Di PT. PELNI Cabang Batam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan fenomena dan peristiwa yang menjabarkan dalam bentuk kalimat serta bahasa berdasarkan hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Strategi Pengawasan Pengupahan Di PT. PELNI Cabang Batam sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan meliputi keakuratan data dalam pengupahan, koordinasi antar sub-bidang, pelaporan lisan dan tertulis, serta evaluasi pelaksanaan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengupahan hanya dilihat dari laporan kehadiran atau absensi, beberapa faktor teknis dan non-teknis, yaitu pada faktor non-teknis antara lain: koordinasi kerjasama antar bidang yang belum memadai baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkualitas dan berkuantitas, kurangnya pelatihan SDM dalam penggunaan aplikasi. Selanjutnya pada faktor teknis, yakni: kerusakan jaringan saat pengisian absensi di aplikasi, titik koordinat GPS yang belum sempurna. Oleh sebab itu penelitian ini merekomendasikan agar Peningkatan Kinerja Melalui Pengawasan Pengupahan dapat berjalan transparansi dan sistematis, maka dilakukan evaluasi yang berkelanjutan guna meningkatkan inovasi pengawasan internal dalam pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan memberikan pertanggungjawaban secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
STRATEGI DIRECTING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE DI DINAS KOMINFO KOTA MEDAN sofiyanti, tiara; Khairiah, Nalil
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i1.16104

Abstract

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bertanggungjawab sebagai supporting system demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang komunikasi dan informatika Kota Medan. Oleh sebab itu diperlukan adanya indikator kinerja pegawai meliputi kualitas kerja, keterampilan, kuantitas, ketepatan waktu, efektivtias dan kemandirian. Namun fenomena yang terjadi adalah kurang maksimalnya pengelolaan data yang terintegrasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Hal ini disebabkan kurangnya pegawai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika serta sarana dan prasarana yang belum merata. Maka untuk mengatasinya diperlukan pengarahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi directing kepala dinas meliputi pemberian arahan secara berkesinambungan, mencegah human error, serta menciptakan creative activity sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengarahan diberikan secara rutin dan monoton pada saat apel hari senin dan rapat bulanan serta melalui sekretaris. Selain itu pengarahan tidak memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga ASN tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Dampak pengarahan pada penggunaan teknologi informasi dilihat dari Diskominfo yang selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait pengembangan aplikasi maupun pelatihan guna meningkatkan keterampilan ASN, kolaborasi antar OPD serta belum optimalnya transformasi data digital dan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, baik dari segi infrastruktur dan hardware guna menambah kapasitas atau kemampuan data center Pemko Medan.